Kondisi PN Depok usai KPK OTT hakim
D'On, DEPOK — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan bahwa praktik mafia perkara masih berakar kuat di jantung lembaga peradilan. Kali ini, Pengadilan Negeri (PN) Depok menjadi sorotan nasional setelah KPK mencokok tujuh orang, termasuk Ketua PN Depok, dalam dugaan suap pengurusan sengketa lahan bernilai strategis.
OTT yang digelar secara senyap pada Kamis malam, 5 Februari 2026, itu disebut-sebut sebagai salah satu operasi paling serius karena menyasar pucuk pimpinan pengadilan, bukan sekadar staf atau perantara.
“Diamankan tujuh orang. Tiga dari PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (6/2/2026).
Empat orang lainnya berasal dari PT KRB, perusahaan pengelola aset yang diduga memiliki kepentingan besar dalam sengketa lahan yang tengah bergulir di PN Depok. Salah satu yang dicokok adalah direktur perusahaan tersebut.
Diduga Transaksi Gelap Hakim–Swasta, Uang Mengalir Saat OTT
KPK tidak sekadar menangkap, tetapi memergoki langsung transaksi suap. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa OTT dilakukan saat uang berpindah tangan.
“Ada delivery, ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum,” ujar Asep.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa putusan atau penanganan perkara tengah ‘ditawar’ dengan uang, sebuah praktik klasik mafia peradilan yang selama ini merusak kepercayaan publik terhadap hukum.
Dalam OTT tersebut, penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari suap.
Nama-nama Petinggi Pengadilan Mencuat
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Hery Supriyono membenarkan bahwa tiga pejabat PN Depok terjaring OTT. Mereka berasal dari unsur pimpinan hingga pelaksana teknis.
“Informasi yang saya terima ada Ketua, Wakil Ketua, dan Juru Sita,” ungkapnya.
Dua nama yang mengemuka adalah:
- I Wayan Eka Mariarta (IWEM) – Ketua PN Depok
- Bambang Setyawan (BS) – Wakil Ketua PN Depok
Satu orang lainnya adalah juru sita, sosok yang kerap menjadi “penghubung senyap” antara kepentingan pihak berperkara dan hakim.
KPK Segel Ruang Ketua hingga Juru Sita
Sebagai langkah cepat, KPK langsung menyegel tiga ruangan strategis di PN Depok: ruang Ketua, Wakil Ketua, dan Juru Sita. Penyegelan ini mengindikasikan adanya dugaan kuat keterkaitan langsung antara ruang kerja pimpinan pengadilan dan praktik suap.
“Yang disegel ruangan juru sita, wakil, dan ketua,” kata Hery.
Penyegelan tersebut diduga untuk mengamankan dokumen perkara, alat komunikasi, hingga catatan transaksi yang bisa mengungkap pola dan jaringan korupsi di balik layar.
Tamparan Keras bagi Wajah Peradilan
OTT ini menjadi tamparan keras bagi Mahkamah Agung dan dunia peradilan nasional. Ketika hakim yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru diduga terlibat transaksi gelap, maka publik kembali dipaksa bertanya: seberapa bersih pengadilan kita?
KPK dijadwalkan akan mengumumkan status tersangka dan pasal sangkaan dalam waktu dekat. Publik kini menunggu, apakah kasus ini hanya akan berhenti pada OTT, atau justru membongkar jaringan mafia perkara yang lebih besar di tubuh peradilan.
(L6)
#OTTKPK #KPK #Korupsi
