 |
| Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin siap membasmi seluruh praktik ilegal yang ada di Indonesia. |
D'On, Bogor – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melontarkan pernyataan keras terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilainya telah menjelma menjadi ancaman serius bagi kedaulatan nasional. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menertibkan aktivitas ilegal tersebut tanpa pandang bulu, termasuk bila melibatkan oknum aparat TNI maupun Polri.
Pernyataan tegas itu disampaikan Sjafrie saat memberikan pidato dalam retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara, BPSDM Pertahanan, Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
Dalam forum tersebut, Sjafrie secara terbuka mengaitkan bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera dengan maraknya aktivitas ilegal, khususnya pertambangan yang merusak lingkungan.
“Bencana di Aceh dan Sumatra itu karena tangan-tangan orang yang ilegal. Kita akan tertibkan juga tambang-tambang. Mau dia tentara, mau dia polisi, kita tertibkan,” tegas Sjafrie dengan nada tinggi.
Tambang Ilegal dan Kerusakan Lingkungan
Sjafrie menilai praktik tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah berdampak langsung pada kerusakan ekologis, memperparah banjir, longsor, dan krisis lingkungan di berbagai daerah. Menurutnya, pembiaran terhadap praktik ini sama saja dengan membiarkan kehancuran wilayah dan penderitaan rakyat.
Ia menekankan bahwa penertiban tambang ilegal merupakan bagian dari strategi pertahanan negara non-militer, karena menyangkut keselamatan wilayah dan keberlanjutan sumber daya alam.
“Ini untuk menyelamatkan kedaulatan kita. Kalau kita bisa melakukan upaya-upaya penertiban, kita akan bisa menjaga kedaulatan,” ujarnya.
Kekayaan Alam Jadi Sasaran Lama dan Baru
Sjafrie juga mengulas besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang selama berabad-abad menjadi sasaran eksploitasi. Dengan luas wilayah sekitar tujuh juta kilometer persegi, terdiri dari lima juta kilometer persegi perairan dan dua juta kilometer persegi daratan, Indonesia disebutnya sebagai negeri yang sejak lama mengundang kepentingan asing.
“Bangsa Eropa dulu datang ke sini karena kita punya kekayaan alam yang besar dan bertahan ratusan tahun. Itu yang membuat kita tidak bisa maju,” katanya.
Menurut Sjafrie, pola eksploitasi tersebut belum sepenuhnya berhenti. Ia menyebut, setelah era reformasi, lemahnya pengawasan telah membuka celah bagi penyelundupan sumber daya alam, kolaborasi gelap dengan pihak asing, serta praktik ekonomi ilegal yang semakin masif.
Ancaman Ekonomi Lebih Berbahaya dari Senjata
Menhan menegaskan bahwa ancaman terhadap Indonesia saat ini tidak lagi didominasi ancaman militer, melainkan ancaman ekonomi yang sistemik. Ia mengkritik keras korporasi, birokrasi, hingga BUMN yang secara formal tampak legal, namun dalam praktiknya melanggar asas dan hukum.
“Ada pengusaha-pengusaha yang tampil legal, tapi tindakannya ilegal. Korporasi tidak taat azas, birokrasi tidak taat azas, BUMN tidak taat azas, kita tidak bisa diam saja,” ujarnya.
Ia mengungkapkan data mencengangkan terkait kebocoran ekonomi nasional yang diperkirakan mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, dana perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang disalurkan ke dunia usaha mencapai Rp 5.770 triliun, namun tidak seluruhnya memberikan dampak optimal bagi kepentingan nasional.
Seruan Bela Negara di Bidang Ekonomi
Sjafrie menutup pernyataannya dengan seruan tegas agar seluruh elemen bangsa memandang persoalan ekonomi ilegal sebagai bagian dari agenda bela negara.
“Kita wajib membela negara kita yang sedang dalam ancaman ekonomi ini,” katanya.
Pernyataan Sjafrie menandai sikap pemerintah yang semakin keras terhadap praktik pertambangan ilegal dan kejahatan ekonomi. Publik kini menunggu, sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama ketika menyentuh kepentingan besar dan oknum berkuasa.
(B1)
#Nasional #TambangIlegal
