BNPB Masih Menimbang Status Darurat Bencana Nasional untuk Sumatra
Warga melintas di area bekas banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (28/11/2025). Banjir bandang yang terjadi pada Selasa (25/11/2025) di daerah tersebut mengakibatkan 32 orang meninggal dan sejumlah rumah warga rusak, jalan berlumpur, kendaraan rusak dan berdampak kepada 250 kepala keluarga. ANTARA FOTO
D'On, Jakarta - Pemerintah pusat belum mengibarkan bendera darurat bencana nasional atas rangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Di tengah situasi yang masih bergerak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memilih menahan keputusan sambil memetakan ulang skala dan kompleksitas bencana di lapangan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa diskusi mengenai kemungkinan peningkatan status bencana masih berlangsung intens di tingkat pusat. Sejauh ini, kewenangan penanganan tetap berada di pemerintah daerah, dengan status tanggap darurat yang ditetapkan masing-masing provinsi.
“Ini masih dalam diskusi. Tidak perlu terlalu panjang lebar, karena saat ini statusnya memang masih bencana daerah tingkat provinsi,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers BNPB, Jumat (28/11/2025).
Evaluasi Skala Kerusakan dan Korban
Menurut Suharyanto, penetapan darurat bencana nasional bukan keputusan ringan. Pemerintah mempertimbangkan dua parameter utama: jumlah korban dan tingkat kesulitan akses menuju wilayah terdampak. Dua hal itu pula yang dulu menjadi dasar penetapan status nasional saat pandemi COVID-19 dan tsunami Aceh 2004 dua bencana dengan dampak luar biasa luas dan sangat sulit ditangani oleh pemerintah daerah.
Dalam kasus banjir dan longsor Sumatra kali ini, Suharyanto menilai sebagian besar wilayah yang sebelumnya terdampak paling parah kini mulai menunjukkan tanda pemulihan. “Di Sumatra Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, sekarang yang menjadi perhatian serius tinggal Tapanuli Tengah. Yang lain relatif sudah mulai dapat ditangani,” kata dia.
Pemerintah Pusat Tetap Kerahkan Kekuatan Besar
Meski status belum ditingkatkan, pemerintah pusat disebut tetap mengerahkan segala daya. BNPB bekerja beriringan dengan TNI, Polri, serta sejumlah kementerian dan lembaga, memastikan logistik, alat berat, hingga personel lapangan terus bergerak.
“Presiden sendiri membantu besar-besaran. TNI, Polri mengerahkan alutsista besar-besaran. Kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini,” tegas Suharyanto.
Bantuan dikirimkan secara bertahap dan terus diperbarui mengikuti dinamika kebutuhan di lapangan mulai dari evakuasi, distribusi makanan dan tenda darurat, hingga perbaikan akses yang terputus.
Prabowo: Keputusan Menunggu Kondisi Faktual
Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan final mengenai kemungkinan peningkatan status bencana menjadi nasional. Ia menegaskan akan menilai situasi berdasarkan laporan dan kondisi faktual di lapangan.
“Nanti kami menilai kondisinya,” ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.
Prabowo memastikan pemerintah akan tetap hadir lewat bantuan yang dikirim terus menerus, sambil memantau perkembangan terkini dari berbagai titik bencana. “Kami monitor terus dan kirim bantuan terus,” katanya.
(T)
#BNPB #BencanaPulauSumatera
