Pemko Padang Perkuat IKM Lewat Kebijakan Pro Industri Lokal
D'On, Padang (Sumbar),- Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempertegas komitmennya dalam mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) melalui serangkaian kebijakan yang memprioritaskan produk lokal. Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, menekankan bahwa pemerintah daerah akan lebih banyak mengakomodasi produk-produk yang dihasilkan oleh IKM setempat dalam berbagai pengadaan barang dan jasa.
Dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Sertifikasi Fasilitasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Kecil di Rocky Hotel, Rabu (22/05/2024), Andree Algamar menyampaikan bahwa penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga strategi untuk memperkuat ekonomi nasional dan daerah, terutama Kota Padang.
"Pemanfaatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan hanya sebuah kebijakan administratif tapi juga sebuah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan daerah kita, khususnya Kota Padang. Mahal-mahal sedikit asal orang Padang yang bikin kita beli," ujar Andree Algamar.
Simplifikasi Proses Pengadaan Barang
Selain memprioritaskan produk lokal, Pemko Padang berupaya menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa. Andree menekankan pentingnya produk-produk IKM masuk ke dalam e-katalog Kota Padang. "Karena itu, produk bapak ibu pelaku IKM harus dimasukkan ke dalam e-katalog Kota Padang. Kalau tidak masuk ke e-katalog ya apa yang mau kita klik untuk dibeli. Produk-produk yang punya nilai TKDN tinggi akan lebih kita diutamakan," jelasnya.
Dorongan untuk Inovasi dan Kualitas
Pj Wali Kota Padang juga mendorong para pelaku IKM untuk terus berinovasi dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas yang terjaga dan inovasi yang terus berkembang dianggap krusial dalam persaingan pasar.
Untuk mendukung transaksi dengan pemerintah, Andree menegaskan bahwa Pemko Padang telah mengadopsi penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini memastikan pembayaran yang cepat dan tepat waktu bagi para pelaku usaha. "Jadi itu sistemnya setelah belanja langsung dibayar. Jadi tidak ada pemerintah belanja produk IKM tapi bayarnya baru enam bulan kemudian. Kalau ada yang seperti itu langsung laporkan ke saya," tegas Andree.
Sertifikasi TKDN: Langkah Strategis
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Ferry Erviyan, menambahkan bahwa acara tersebut diikuti oleh 45 pelaku IKM dari seluruh kota dengan kriteria tertentu. "Melalui kegiatan ini kita ingin memberikan pemahaman kepada pelaku IKM terkait pentingnya sertifikasi TKDN. Setelah kegiatan ini nanti, satu IKM minimal bisa mensertifikatkan satu produknya," kata Ferry.
Kebijakan pro industri lokal yang diterapkan Pemko Padang merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah dengan mengutamakan produk lokal. Dukungan terhadap IKM melalui e-katalog, inovasi, dan sertifikasi TKDN diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk IKM Kota Padang di pasar yang lebih luas.
(Taufik/Charlie)
#IKM #Padang
