DO, Padang ~ Kebijakan Walikota mencopot jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Kadsiperindagtamben) secara tiba-tiba menimbulkan pertanyaan dari Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Yuhilda Darwis.
Ia menganggap pencopotan secara mendadak dan sepihak ini dianggap tidak wajar dan terkesan dipaksakan, ungkapnya kala dijumpai di gedung DPRD Kota Padang, Senin (18/5) pagi ini.
“Walaupun walikota memiliki hak prerogative dalam mengangkat dan memberhentikan jabatan pegawai, seharusnya Walikota jangan tergesa-gesa mengambil keputusan yang dinilai kental unsure politisnya dalam hal ini, “ cakapnya menambahkan.
Ia pun menyayangkanketidaktransparan Walikota dalam mengambil kebijakan ini, maka dari itu DPRD Padang akan memanggil BKD dan menanyakan kejelasan terkait pencopotan secara mendadak Kadisperindagtamben. Jangan sampai kebijakan Walikota tersebut akan menimbulkan opini negatif dari masyarakat Padang. (mond)
Ia menganggap pencopotan secara mendadak dan sepihak ini dianggap tidak wajar dan terkesan dipaksakan, ungkapnya kala dijumpai di gedung DPRD Kota Padang, Senin (18/5) pagi ini.
“Walaupun walikota memiliki hak prerogative dalam mengangkat dan memberhentikan jabatan pegawai, seharusnya Walikota jangan tergesa-gesa mengambil keputusan yang dinilai kental unsure politisnya dalam hal ini, “ cakapnya menambahkan.
Ia pun menyayangkanketidaktransparan Walikota dalam mengambil kebijakan ini, maka dari itu DPRD Padang akan memanggil BKD dan menanyakan kejelasan terkait pencopotan secara mendadak Kadisperindagtamben. Jangan sampai kebijakan Walikota tersebut akan menimbulkan opini negatif dari masyarakat Padang. (mond)
