Jelang 11 April, Mahasiswa Berbagai Daerah Mulai Star Demo Tolak 3 Periode

D'On, Jakarta,- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4) lusa. Aksi itu ditujukan untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan 3 periode.


Menjelang aksi itu, beberapa kelompok mahasiswa telah melakukan aksi di daerah masing-masing, seperti Bogor dan Semarang.

Tercatat, Gerakan Bogor Menggugat Istana menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Bogor kemarin, Jumat (8/4).

Juru bicara aksi Gerakan Bogor Menggugat Istana, Ruben Bentiyan mengatakan demo diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi.

"Untuk massa aksi ada seribuan di mana semuanya tergabung dalam Gerakan Bogor Menggugat Istana. Isinya adalah mahasiswa-mahasiswa di Bogor Raya, kota dan kabupaten, kurang lebih ada 22 organisasi mahasiswa yang turun bersama kita," ujar Ruben.

Aksi sempat membuat macet jalan di sekitar Istana Bogor. Pasalnya massa menutup jalan sehingga membuat polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas. Polisi memasang kawat berduri untuk mencegah massa lebih dekat ke Istana.

Pada saat bersamaan, ratusan mahasiswa menggelar aksi menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden di Semarang, Jawa Tengah. Aksi berlangsung di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Jumat (8/4).

Pantauan dari lokasi, mahasiswa dari sejumlah kampus di Semarang itu bergantian orasi. Setelahnya, aksi sempat ricuh saat aparat kepolisian mencoba memadamkan poster dan spanduk yang dibakar mahasiswa.

Aksi saling dorong pun terjadi beberapa saat. Massa dan aparat juga terlibat adu mulut. Beberapa mahasiswa terlihat melempar air mineral ke arah polisi. Kericuhan dapat dikendalikan hingga para mahasiswa kembali melanjutkan aksi dan berorasi.

Sehari sebelumnya, Kamis (7/4), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi di Simpang Lima DPRD Sumsel, Palembang.

Mereka menolak penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan jabatan presiden.

Mereka mulai berkumpul di Simpang Lima DPRD sekitar pukul 14.00. Mahasiswa menuntut bisa menyampaikan orasi di dalam pelataran Gedung DPRD Sumsel.

Makassar Ricuh

Dari Makassar, Sulawesi Selatan, aksi unjuk rasa menolak penundaan pemilihan umum alias Pemilu 2024 dan menambah masa jabatan presiden Joko Widodo 3 periode di pertigaan Jalan Sultan Alauddin-AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh.

Kericuhan tersebut dipicu mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menutup seluruh ruas jalan hingga mengakibatkan kemacetan parah menjelang buka puasa. Hal ini membuat petugas berusaha membubarkan aksi unjuk rasa secara persuasif. Namun, hal itu direspon mahasiswa sehingga terjadilah kericuhan.

"Kami menolak penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden dan mengevaluasi fungsi pengawasan DPR RI," kata koordinator lapangan aksi, Sukirman S Doturu, Kamis (7/4).

Selain itu, mahasiswa juga menyikapi kenaikan harga BBM dan kelangkaan minyak goreng curah yang selama ini terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat kecil.

Peretasan WA dan Akun Medsos

Terpisah, menjelang aksi 11 April Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin mengaku akun WhatsApp dan media sosial miliknya diretas.

Kaharuddin menjelaskan, nomor telepon yang teretas dalam aplikasi WhatsApp adalah nomor penyambung komunikasi BEM SI dengan mahasiswa lain yang ingin tergabung pada Aksi Nasional mendatang.

"Menjelang tanggal 11 April 2022 dari dukungan masyarakat banyak menghubungi saya sebagai Koordinator Pusat BEM SI. Banyak kawan-kawan mahasiswa yang ingin bergabung," katanya, Jumat (8/4).

Unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas.

Penolakan dari Istana

Jokowi sebelumnya sudah meminta agar tak ada lagi yang menyuarakan soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi sudah berkali-kali menyatakan akan taat pada konstitusi.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," katanya, Selasa (5/4) lalu.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga mengklaim pemerintah tidak pernah berencana menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi.

"Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periode lah, tentang perpanjangan lah, no, never," katanya.


(cin/sur)

#DemoMahasiswa #PenolakanPenundaanPemilu #Politik


Powered by Blogger.