Jimly: Daripada Mobilisasi Massa Banyak Mudharatnya Lebih Baik HRS Masuk Partai Politik

D'On, Jakarta,- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyarankan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizieq Shihab untuk berjuang secara resmi untuk memperjuangkan aspirasinya. Hal ini dikatakan Jimly menanggapi keengganan HRS untuk masuk partai politik.


Padahal menurut Jimly, lebih baik berjuang melalui Partai Politik. Sebab jika hanya melakukan mobilisasi massa turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasinya, akan lebih banyak mudharatnya.


"Kenapa mesti ditolak kalau langsung jadi pemimpin partai? Berjuanglah secara resmi, jangan terus-terusan mobilisasi masa di jalanan. Banyak mudaratnya. Tapi harus bersatu dalam perbedaan agar parpol terkonsolidasi. PKB sudah aman tapi PKS-PAN-PPP trancam hilang karena PBB, Glora, PU & Masyumi," kata Jimly dalam akun twitternya @JimlyAS yang dikutip Selasa, 10 November 2020.


Jimly mengatakan, ada sejumlah partai di Indonesia saat ini dengan Segmen yang sama. Bahkan ada beberapa partai yang berazaskan islam yang belakangan mulai muncul seperti partai Ummat yang didirikan Amien Rais Cs dan ada juga Paryai Masyumi Reborn yang baru beberapa hari ini dideklarasikan.


"Paling kurang suara yang mau digarap PPP, PBB, Partai Umat & Masyumi segmennya sama, maka harus saling rangkul. Silahkan semua tokoh terkait saling buka diri & saling rangkul. Kanalisasi aspirasi ini penting agar tidak terus-terusan meledak di jalan. Pejabat pemrintah juga mesti arif bukakan saluran," kata Jimly


Menurut Jimly, memang aksi unjuk rasa dengan turun ke jalan sah secara hukum. Jimly meminta masing-masing pihak dapat mengurangi ego dan ananiah atau sikap seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain disekitarnya. "Buka ruang musyawarah saling dengar untuk berjuang resmi secara melembaga dalam NKRI berdasarkan Pancasila & UUD45,"Jimly


Dia menambahkan, "Cara berjuang untuk pengaruhi kebijakan dengan cara resmi maksudnya harus melembaga, lewat partai ke parlemen & ke pemerintahan. Demo kerumunan juga sah. Opini publik di media juga bisa pengaruhi kebijakan tapi terbatas. Khusus untuk demo massa terus menerus mudaratnya banyak, seharusnya tidak kebiasaan," ujarnya. 


(ren/VV)


No comments

Powered by Blogger.