Langkah Jokowi Untuk Rebut Freeport

D'On, JAKARTA,- Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas akibat banyaknya sandungan yang muncul belakangan jelang proses pembayaran divestasi PT Freeport Indonesia.

Semenjak ditandatanganinya setumpuk perjanjian antara PT Inalum (Persero), selaku induk BUMN Pertambangan yang diberi amanah mengakuisisi Freeport, dan Freeport McMoran pada September lalu yang terdiri dari Divestment Agreement, Sales and Purchase Agreement, dan Subscription Agreement.


"Sama kita ketahui bahwa saat ini kita mengikuti beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyelesaian yang perlu dipercepat," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang.


Dalam rapat terbatas kali ini ada beberapa isu lanjutan yang masih jadi perhatian di antaranya isu lingkungan dan pengelolaan limbah, tailing, perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), fiskal dan perpajakan, sampai yang terakhir adalah ribut-ribut soal alokasi divestasi 10% ke Pemda Papua.

"Saya minta semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018 ini, semuanya rampung," ucap Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, proses divestasi Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu Pertiwi.

"Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua," sambung Presiden.

Rapat terbatas terkait Freeport ini dihadiri sejumlah pejabat terkait mulai dari Menko Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, hingga Gubernur Papua Lukas Enembe. (fini)

No comments

Powered by Blogger.