10 Ribu Buruh Siap Mengepung Istana 1 Juni 2025: Suara Lantang Melawan Impor Ilegal dan Ancaman PHK Massal

Demo Buruh

D'On, Jakarta — Gelombang besar suara pekerja akan kembali menggema di jantung Ibu Kota. Sebanyak 10 ribu buruh dari kawasan Jabodetabek direncanakan turun ke jalan, tepatnya menuju kawasan Istana Negara, pada Minggu, 1 Juni 2025. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa ini adalah seruan keras kepada pemerintah agar segera turun tangan mengatasi krisis yang terus menggerus sektor industri dalam negeri.

Di balik aksi besar ini, terdapat keresahan mendalam yang telah lama dipendam oleh para pekerja, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Di tengah gempuran produk impor ilegal dan daya beli masyarakat yang kian melemah, buruh-buruh Indonesia kini berada di ujung tanduk. Bagi mereka, jalanan adalah panggung terakhir untuk menyuarakan harapan dan mempertahankan hak hidup.

10 Ribu Massa, Satu Tujuan: Selamatkan Industri Nasional

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Jumat (30/5/2025), menyampaikan bahwa gelombang massa yang akan menggeruduk Istana telah mencapai angka 8.000 dan terus bertambah menjelang hari-H.

"Target kami adalah 10 ribu buruh dari berbagai daerah berkumpul dan menyuarakan keadilan di depan Istana Negara. Ini bukan hanya soal nasib buruh, ini soal keberlangsungan industri nasional yang kian sekarat akibat praktik impor ilegal," tegas Ristadi.

Menurutnya, praktik impor ilegal tidak hanya menyalahi aturan, tapi juga merampas masa depan ribuan pekerja lokal. Barang-barang impor ilegal yang bebas pajak masuk ke pasar dalam negeri dengan harga jauh lebih murah, membuat produk lokal tak mampu bersaing. Akibatnya, pabrik-pabrik dalam negeri gulung tikar satu per satu.

Lebih dari 60 Ribu Buruh Telah Jadi Korban PHK

Data yang dikantongi KSPN menunjukkan angka yang mencengangkan: sejak Januari hingga April 2025, setidaknya 61.351 pekerja telah kehilangan pekerjaan. Mereka adalah korban dari lebih dari 60 perusahaan TPT skala menengah dan besar yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), baik karena bangkrut maupun kebijakan efisiensi.

"Dua tahun terakhir adalah masa tergelap bagi industri padat karya. Impor murah terus membanjiri pasar, sementara permintaan dalam negeri melemah drastis. Buruh menjadi tumbal dari kebijakan ekonomi yang tidak memihak," ujar Ristadi.

Yang lebih mengkhawatirkan, ancaman PHK masih terus menghantui. Banyak perusahaan industri saat ini berada dalam kondisi "hidup segan, mati tak mau", dengan ketidakpastian order yang semakin menjadi-jadi.

Lima Tuntutan Utama: Nyawa Industri dan Kehidupan Buruh

Aksi yang akan digelar 1 Juni nanti membawa lima tuntutan utama yang dirumuskan oleh KSPN dan jaringan serikat pekerja lainnya. Berikut adalah detail tuntutan tersebut:

1. Berantas Impor Ilegal dan Hukum Pelakunya
   Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap mafia impor ilegal. Penegakan hukum harus berjalan nyata, bukan sekadar wacana.

2. Perketat Aturan Impor untuk Lindungi Industri Nasional
   Pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan agar produk asing tak lagi membanjiri pasar domestik tanpa kendali.

3. Antisipasi PHK dan Lindungi Korban
   Negara wajib hadir untuk mencegah PHK lanjutan, serta menjamin hak-hak korban PHK dipenuhi dan membuka peluang kerja baru.

4. Bentuk Kebijakan Pro-Buruh dan Pro-Industri
   Pemerintah harus mengubah arah kebijakan ekonomi agar mendukung industri lokal dan menciptakan iklim kerja yang sehat.

5. Tingkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum
   Aparat penegak hukum dan institusi terkait diminta lebih aktif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di sektor perdagangan dan ketenagakerjaan.

Momentum Hari Lahir Pancasila, Seruan untuk Keadilan Sosial

Aksi ini akan digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni sebuah simbolis yang kuat. Bagi para buruh, Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan janji tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Jika negara ini benar-benar menjunjung tinggi sila ke-5, maka sudah saatnya pemerintah berdiri di pihak rakyat, di pihak buruh, di pihak industri nasional,” tutup Ristadi dengan suara penuh tekanan.

Aksi 1 Juni bukan hanya tentang demo. Ini adalah pertarungan untuk mempertahankan marwah industri dalam negeri, pekerjaan yang layak, dan hak untuk hidup dengan bermartabat. Dan ribuan buruh siap menuliskan bab baru dalam sejarah perlawanan mereka di depan Istana Negara.

(Mond)

#KSPN #Nasional #DemoBuruh