Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK: Dari Santri Desa ke Kursi Gubernur, Kini Diperiksa di Gedung Antirasuah

Gubernur Riau Abdul Wahid 

D'On, Riau – Hanya delapan bulan setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Riau, Abdul Wahid kini menjadi sorotan publik. Pria yang dulunya dikenal sebagai santri dan politisi muda dari Indragiri Hilir itu terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 3 November 2025. Operasi senyap ini berlangsung di Pekanbaru dan sejumlah titik lain di wilayah Riau.

Kronologi OTT: Senin Mencekam di Pekanbaru

Sumber internal KPK menyebut, tim penyidik bergerak cepat sejak pagi hari. Operasi dilakukan secara simultan terhadap beberapa pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau. Dari operasi tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah orang dan menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan proyek infrastruktur daerah.

“Beberapa pejabat PUPR dan Gubernur,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dikonfirmasi awak media di Jakarta.

Tim antirasuah kemudian membawa para pihak yang diamankan ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga malam hari, total ada 10 orang yang telah diamankan. Namun, status hukum Gubernur Abdul Wahid masih sebagai terperiksa karena penyidik masih mengumpulkan alat bukti pendukung.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau dalam pernyataan resmi menyebut bahwa Gubernur “tidak terjaring OTT, hanya dimintai keterangan.” Namun, hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan keterangan resmi soal status hukum Abdul Wahid.

Profil Abdul Wahid: Santri Belaras yang Menapaki Tangga Politik

Abdul Wahid lahir pada 21 November 1980 di Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Ia tumbuh dalam lingkungan religius dan sederhana. Sejak kecil, ia dikenal tekun mengaji dan aktif di kegiatan keagamaan.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Sei Simbar, kemudian melanjutkan ke MTs Sei Simbar. Selepas itu, Wahid melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tempat di mana karakternya sebagai pemimpin muda mulai terbentuk.

Pada tahun 2004, ia meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, lalu melanjutkan pendidikan hingga meraih Magister Sains dari Universitas Riau (UNRI) pada 2021.

Langkah Politik: Dari Aktivis HMI hingga Ketua DPW PKB Riau

Jejak politik Wahid dimulai dari dunia aktivisme kampus dan organisasi kepemudaan. Ia sempat menjabat Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 2002–2003, sebelum kemudian bergabung dan berkiprah di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Karier politiknya terus menanjak:

• 2002–2009: Wakil Sekretaris DPW PKB Riau
• 2006–2011: Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB Riau
• 2011–2019: Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Riau
• 2009–2019: Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Riau
• 2019–2024: Anggota DPR RI Dapil Riau II

Namanya mulai dikenal luas karena gaya komunikasinya yang tenang dan religius. Ia juga dikenal dekat dengan kalangan pesantren dan tokoh-tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) di Riau.

Naik ke Puncak: Menang Pilgub 2024 dan Dilantik Presiden

Pada Pilkada Riau 2024, Abdul Wahid berpasangan dengan S.F. Hariyanto, mantan birokrat senior Riau. Mereka diusung oleh koalisi PKB, PDIP, dan NasDem, menghadapi dua pasangan kuat: Muhammad Nasir–Muhammad Wardan serta Syamsuar–Mawardi Muhammad Saleh.

Kombinasi politisi muda dan birokrat berpengalaman membuat pasangan Wahid–Hariyanto unggul tipis dalam perhitungan suara akhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau kemudian menetapkan mereka sebagai pemenang resmi Pilgub Riau 2024.

Pada 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Abdul Wahid dan S.F. Hariyanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2025–2030 di Istana Merdeka, Jakarta.

Bagi Abdul Wahid, itu adalah puncak karier panjang seorang anak nelayan dari Indragiri Hilir yang berhasil menembus dinding kekuasaan.

Delapan Bulan yang Pendek dan Penuh Tekanan

Namun masa kepemimpinan Wahid hanya berjalan sekitar 250 hari. Dalam waktu singkat, ia berusaha menata birokrasi, menekan korupsi proyek infrastruktur, dan mempercepat realisasi anggaran pembangunan jalan dan irigasi. Tapi di balik upaya itu, isu-isu suap proyek PUPR mulai mencuat di kalangan internal pemerintah provinsi.

Sumber di lingkungan Pemprov Riau menyebutkan, sejumlah proyek infrastruktur bernilai besar tengah diaudit oleh aparat penegak hukum, termasuk proyek jalan penghubung antarkabupaten dan pembangunan fasilitas publik di Pekanbaru.

Kini, langkah KPK menangkap sejumlah pejabat PUPR dan memeriksa Gubernur mempertegas bahwa badai tengah menghantam pemerintahan baru di Bumi Lancang Kuning.

Dampak Politik dan Pemerintahan

Kasus ini menjadi ujian besar bagi stabilitas politik Riau. Koalisi partai pendukung Abdul Wahid berpotensi mengalami guncangan jika KPK menetapkannya sebagai tersangka. Di sisi lain, roda pemerintahan harus tetap berjalan  apalagi anggaran pembangunan 2026 sedang dalam tahap pembahasan.

Jika Abdul Wahid nantinya ditetapkan tersangka, Wakil Gubernur S.F. Hariyanto kemungkinan besar akan menjalankan tugas harian sebagai pelaksana harian (Plh) Gubernur Riau.

Sementara di tingkat nasional, kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Riau yang tersandung kasus korupsi. Sebelumnya, Gubernur Rusli Zainal (2014) dan Annas Maamun (2015) juga pernah ditangkap oleh KPK atas dugaan serupa.

Suara Publik dan Pernyataan Resmi

Sejumlah aktivis antikorupsi di Riau mendesak agar KPK membuka seluruh hasil OTT secara transparan.

“Kami ingin ini bukan sekadar OTT simbolis. Jika memang ada dugaan kuat penyalahgunaan kekuasaan, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Rudi Saputra, Koordinator Forum Masyarakat Antikorupsi Riau (FORMAT Riau).

Sementara itu, PKB sebagai partai utama pengusung Wahid menyatakan sikap berhati-hati. “Kami menghormati proses hukum. DPP PKB akan menunggu keterangan resmi KPK sebelum mengambil langkah politik lebih lanjut,” kata seorang pengurus DPP PKB yang enggan disebutkan namanya.

Antara Takdir dan Tanggung Jawab

Perjalanan Abdul Wahid menggambarkan kontras tajam antara mimpi perubahan dan realitas kekuasaan. Dari seorang santri yang mengaji di pondok sederhana di Belaras, ia menapaki tangga politik hingga menjadi orang nomor satu di Riau. Tapi kini, perjalanan itu terhenti di ruang pemeriksaan lembaga antikorupsi.

Apakah ini sekadar badai sementara, atau awal dari kejatuhan karier politiknya  publik Riau kini menunggu babak berikutnya dari kisah Abdul Wahid.

(K)

#OTTKPK #KPK #AbdulWahid #GubernurRiauKenaOTTKPK