Gaji DPR Turun, Take Home Pay Kini Rp 65,5 Juta Usai Tunjangan Perumahan Dihapus
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (tengah) saat mengumumkan pemangkasan gaji dan tunjangan DPR di aula Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR, Jumat 5 September 2025.
D'On, Jakarta – Setelah menjadi sorotan publik dan gelombang aksi mahasiswa, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan langkah penyesuaian terhadap hak keuangan anggotanya. Per 31 Agustus 2025, tunjangan perumahan resmi dihapus. Dampaknya, gaji bersih atau take home pay (THP) anggota DPR turun dari sebelumnya di atas Rp 70 juta menjadi Rp 65,5 juta per bulan.
Keputusan ini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi pada Kamis (4/9/2025), yang melahirkan enam poin kebijakan baru terkait penghematan dan transparansi anggaran DPR.
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah Revisi
Berdasarkan dokumen resmi hak keuangan DPR per September 2025, anggota DPR kini menerima pendapatan yang terdiri dari dua komponen utama: gaji pokok + tunjangan jabatan melekat dan tunjangan konstitusional.
1. Gaji Pokok & Tunjangan Melekat – Rp 16,7 Juta
- Gaji pokok: Rp 4.200.000
- Tunjangan suami/istri: Rp 420.000
- Tunjangan anak: Rp 168.000
- Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
- Tunjangan beras: Rp 289.000
- Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
2. Tunjangan Konstitusional – Rp 57,4 Juta
- Biaya komunikasi intensif: Rp 20.000.000
- Tunjangan kehormatan: Rp 7.100.000
- Fungsi pengawasan & anggaran: Rp 4.800.000
- Honorarium fungsi legislasi: Rp 8.400.000
- Honorarium fungsi pengawasan: Rp 8.400.000
- Honorarium fungsi anggaran: Rp 8.400.000
Jika digabung, total pendapatan kotor anggota DPR mencapai Rp 74,2 juta. Namun setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% dari tunjangan konstitusional atau sekitar Rp 8,6 juta, maka gaji bersih yang dibawa pulang anggota DPR kini hanya Rp 65.595.730.
Mengapa Tunjangan Perumahan Dihapus?
Tunjangan perumahan selama ini menjadi salah satu fasilitas kontroversial yang dinilai berlebihan oleh publik. Apalagi, banyak anggota DPR sudah menempati rumah dinas atau memiliki tempat tinggal pribadi di Jakarta.
Gelombang demonstrasi mahasiswa pada Agustus 2025 dengan tuntutan “17+8” semakin menekan DPR. Salah satu poin utama tuntutan tersebut adalah penghapusan tunjangan yang dianggap tidak relevan, termasuk tunjangan perumahan.
Dengan dihapusnya pos tersebut, DPR mengklaim ingin menunjukkan komitmen moral untuk lebih efisien dan selaras dengan tuntutan rakyat.
Enam Poin Kebijakan Baru DPR
Selain penghapusan tunjangan perumahan, rapat konsultasi DPR menghasilkan enam langkah baru yang disebut sebagai wujud “komitmen reformasi internal.” Enam langkah itu meliputi:
- Penghapusan tunjangan perumahan.
- Moratorium kunjungan luar negeri, kecuali undangan resmi kenegaraan.
- Pemangkasan fasilitas tambahan, termasuk biaya listrik, telepon, dan transportasi.
- Penguatan transparansi, terutama dalam proses pembahasan undang-undang.
- Peningkatan partisipasi publik dalam setiap tahap legislasi.
- Peninjauan ulang fasilitas protokoler yang dianggap berlebihan.
Respons Publik: Langkah Nyata atau Sekadar Simbolik?
Kebijakan ini tentu menimbulkan pro-kontra. Sebagian pihak mengapresiasi langkah DPR yang akhirnya “mendengar” suara rakyat. Namun, tak sedikit pula yang menilai penurunan gaji DPR dari Rp 74 juta menjadi Rp 65 juta masih terlalu tinggi dibanding rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia.
Bagi aktivis mahasiswa, kebijakan ini dianggap hanya langkah awal. “Yang kami tuntut bukan sekadar penghapusan tunjangan perumahan, tapi perombakan total sistem penggajian DPR agar lebih rasional dan transparan,” ujar seorang koordinator aksi mahasiswa di Jakarta.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR menyebut langkah ini sebagai bentuk kesediaan mereka untuk berkorban demi merespons kritik publik.
DPR di Persimpangan Jalan
Turunnya gaji DPR menjadi Rp 65,5 juta per bulan mungkin terlihat signifikan, tetapi ujian sebenarnya adalah konsistensi. Mampukah DPR mempertahankan komitmen efisiensi ini, ataukah langkah ini hanya respons sesaat terhadap tekanan demonstrasi?
Yang jelas, sorotan publik terhadap gaya hidup dan fasilitas para wakil rakyat tidak akan berhenti di sini. Transparansi, efisiensi, dan kedekatan dengan rakyat akan menjadi tolok ukur kepercayaan yang semakin mahal harganya.
(Mond)
#DPR #GajiDPRTurun #Nasional #Politik
