P5HAM di Padang: Ketika Pembangunan Tak Cukup Hanya dengan Jalan dan Jembatan
D'On, Padang - Pembangunan sebuah daerah tidak semata-mata diukur dari panjang jalan yang terbangun, kokohnya jembatan, atau berdirinya berbagai fasilitas publik. Di balik seluruh pembangunan fisik tersebut, ada ukuran yang jauh lebih mendasar: apakah masyarakat benar-benar merasa dihormati, dilindungi, dipenuhi haknya, serta dilibatkan sebagai bagian dari proses pembangunan.
Pesan itulah yang mengemuka dalam kegiatan Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di Provinsi Sumatera Barat, yang digelar di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ecky Fajrian Eddy, perwakilan Badan Kesbangpol Kota Padang, stakeholder terkait, serta para peserta kegiatan.
Agenda ini terlaksana melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat. Namun, substansi yang dibawa jauh lebih luas dari sekadar kegiatan sosialisasi.
P5HAM menjadi ruang untuk mengingatkan bahwa hak asasi manusia bukan konsep yang hanya hidup dalam dokumen negara atau pembahasan di ruang-ruang pemerintahan. HAM bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari—mulai dari memperoleh pelayanan publik, mendapatkan rasa aman, memperoleh kesempatan yang adil, hingga dihormati tanpa melihat latar belakang maupun kondisi seseorang.
Maigus: Pembangunan Fisik Kehilangan Makna Jika Hak Masyarakat Terabaikan
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menekankan bahwa persoalan HAM tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan pembangunan fisik ataupun pemenuhan kebutuhan materi.
Menurutnya, HAM juga berbicara mengenai bagaimana negara, pemerintah, dan sesama warga memberikan pengakuan serta penghargaan terhadap martabat setiap manusia.
Ia mengingatkan, berbagai pemberitaan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan HAM menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak seseorang dapat berkembang menjadi persoalan serius.
“Kita menyaksikan dari berbagai pemberitaan media, terdapat peristiwa yang berkaitan dengan persoalan HAM, yang dapat berujung pada tindakan kekerasan bahkan kematian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penghormatan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman HAM tidak berhenti pada mengetahui apa saja hak seseorang. Lebih jauh, masyarakat juga perlu memahami batas antara hak pribadi dan hak orang lain, serta tanggung jawab untuk tidak merampas atau melanggar hak sesama.
Maigus bahkan menghubungkan nilai-nilai HAM dengan filosofi yang hidup dalam kebudayaan Minangkabau.
Ia mengutip ungkapan:
“Si buto puambui lasuang, si pakak palapeh badiah, si lumpuah pangajuik ayam.”
Bagi Maigus, filosofi tersebut menggambarkan pesan sosial bahwa setiap manusia memiliki ruang, peran, dan martabat yang harus dihargai, apa pun kondisi maupun statusnya.
“Artinya, apapun kondisi dan status seseorang, setiap manusia tetap memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara adil.”
Nilai tersebut dinilai relevan dengan semangat P5HAM. Sebab, penghormatan terhadap manusia pada dasarnya dimulai dari cara masyarakat memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
Jalan, Jembatan dan Flyover Tak Cukup
Maigus juga memberikan perspektif menarik mengenai hubungan antara pembangunan dan HAM.
Menurutnya, pembangunan fisik memang penting karena menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Namun, pembangunan tidak boleh berhenti pada pencapaian fisik.
Jalan, jembatan, maupun flyover yang dibangun dengan anggaran pemerintah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan fisik seperti jembatan, jalan, maupun flyover tidak akan memiliki makna apabila masyarakat tidak merasa hak-haknya terpenuhi dan tidak merasa menjadi bagian dari pembangunan tersebut,” demikian pesan yang disampaikannya.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari apa yang berdiri secara kasatmata, tetapi juga dari apa yang dirasakan masyarakat.
Sebuah infrastruktur mungkin terlihat megah, tetapi substansi pembangunan akan kehilangan makna apabila masih ada warga yang merasa tidak mendapatkan pelayanan secara adil, tidak memperoleh perlindungan, atau merasa keberadaannya diabaikan.
Karena itu, pembangunan yang berperspektif HAM menuntut pemerintah untuk menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek pembangunan.
Shadiq: Pemahaman HAM Harus Menjadi Benteng Masyarakat
Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak sekaligus tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Menurutnya, pengetahuan mengenai HAM penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui hak yang melekat pada dirinya, tetapi juga memahami kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
Pemahaman tersebut, kata dia, menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih adil.
“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, pelanggaran-pelanggaran HAM dapat semakin berkurang. Pemahaman masyarakat Kota Padang tentang HAM juga semakin baik sehingga menjadi benteng bagi setiap masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik.”
Pernyataan Shadiq menempatkan edukasi sebagai salah satu instrumen pencegahan. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, potensi terjadinya tindakan yang merugikan orang lain diharapkan dapat ditekan.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan mengetahui saluran yang tepat ketika menemukan atau mengalami dugaan pelanggaran HAM.
Kementerian HAM Dorong Masyarakat Berani Melapor
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Ecky Fajrian Eddy mengatakan, implementasi nilai-nilai HAM tidak boleh berhenti setelah kegiatan sosialisasi selesai.
Tujuan akhirnya adalah bagaimana prinsip HAM dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjadikan masyarakat Kota Padang sadar akan HAM, dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran HAM, serta melaporkan jika ada dugaan pelanggaran HAM.”
Pesan tersebut sekaligus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam ekosistem perlindungan HAM.
Kesadaran menjadi tahap awal. Setelah memahami haknya, masyarakat diharapkan mampu mengenali ketika terjadi dugaan pelanggaran, mencegah terjadinya tindakan yang merugikan, serta menggunakan mekanisme yang tersedia untuk menyampaikan laporan.
Dari Sosialisasi Menuju Budaya Menghormati Manusia
Kegiatan P5HAM di Kota Padang pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai aturan atau terminologi hak asasi manusia. Lebih jauh, kegiatan ini membawa pertanyaan mendasar tentang bagaimana pembangunan dan kehidupan sosial benar-benar memberikan ruang bagi setiap manusia untuk hidup secara bermartabat.
Pesan Maigus tentang filosofi Minangkabau, dorongan Shadiq terhadap peningkatan pemahaman masyarakat, serta ajakan Kementerian HAM agar masyarakat berani mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran, bertemu pada satu titik: HAM harus hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, ruang publik hingga pelayanan pemerintahan.
Sebab, penghormatan terhadap HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ia juga merupakan tanggung jawab setiap orang.
Ketika masyarakat memahami haknya sekaligus menghormati hak orang lain, pembangunan tidak lagi sekadar menghasilkan infrastruktur. Pembangunan juga menghasilkan rasa aman, keadilan, kesetaraan, dan kepercayaan.
Dan pada titik itulah pembangunan memiliki makna yang lebih dalam: bukan sekadar membangun apa yang terlihat, tetapi memastikan manusia yang berada di dalamnya benar-benar merasa dihargai dan dilindungi.
(Mond)
#Padang #Daerah
