POLRI SIAPKAN SIDANG ETIK LISTYO SIGIT CS: Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Mengguncang Institusi Bhayangkara
D'On, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah jenderal kepolisian memasuki babak baru. Tidak hanya berhadapan dengan proses hukum pidana, empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini juga menghadapi ancaman pemeriksaan melalui mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
Perkembangan ini menjadi perhatian serius publik. Sebab, perkara yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tersebut bukan sekadar dugaan pelanggaran prosedur penggunaan perangkat teknologi kepolisian. Kasus ini menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni batas kewenangan aparat negara, perlindungan privasi, penyalahgunaan fasilitas institusi, serta akuntabilitas kekuasaan di tubuh kepolisian.
Nama mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menjadi salah satu nama besar yang terseret dalam perkara tersebut.
Selain Listyo Sigit, tiga perwira tinggi lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga memiliki keterkaitan dengan perkara penyadapan tanpa prosedur yang menyasar sejumlah nomor telepon penting, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.
SIDANG ETIK MENJADI UJIAN KESERIUSAN POLRI
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, memastikan bahwa proses penegakan kode etik terhadap para perwira tinggi tersebut sedang dipersiapkan.
Menurut Trunoyudo, penanganan pelanggaran etik berjalan secara berkesinambungan dengan perkembangan penyidikan pidana.
"Untuk terkait kode etik tentu secara kesinambungan ini terus juga dalam proses untuk ke arah sana," ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, Polri belum menetapkan jadwal pelaksanaan sidang etik. Penyidik masih melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap secara menyeluruh konstruksi peristiwa dan keterlibatan masing-masing tersangka.
Langkah ini menjadi penting karena dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat berpangkat jenderal tidak boleh dipandang sebagai persoalan disiplin internal biasa.
Ada pertanyaan besar yang harus dijawab: sejauh mana kewenangan jabatan digunakan, siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem pengawasan bekerja, dan apakah perangkat negara pernah digunakan di luar kepentingan penegakan hukum?
Sidang etik nantinya diharapkan tidak berhenti pada formalitas pemeriksaan administratif, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri tunduk pada aturan dan tidak berada di atas hukum.
13 SAKSI DAN 5 AHLI DILIBATKAN, PENYIDIKAN TERUS BERKEMBANG
Di jalur pidana, Bareskrim Polri terus memperdalam perkara yang memiliki dimensi teknologi informasi dan dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 13 orang saksi serta meminta keterangan dari lima orang ahli.
Lima ahli tersebut terdiri atas tiga ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.
Keterangan para saksi dan ahli diperlukan untuk membangun konstruksi hukum, menguji bukti elektronik, serta mengurai dugaan peran setiap pihak dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Pemeriksaan juga menyasar sejumlah anggota kepolisian yang dinilai mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan penggunaan sistem penyadapan.
Jumlah saksi dan ahli yang telah diperiksa menunjukkan bahwa penyidik sedang mengembangkan perkara dari berbagai sisi. Namun, pembuktian tetap harus bertumpu pada alat bukti yang sah, bukan sekadar dugaan atau hubungan jabatan.
SISTEM LIMS MENJADI SALAH SATU TITIK PENTING PENYIDIKAN
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan secara sah.
Berdasarkan penjelasan Bareskrim, dugaan penyimpangan terjadi ketika sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui mekanisme verifikasi dan prosedur yang semestinya.
Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sesuai ketentuan hukum.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Bagian ini menjadi salah satu titik krusial karena perkara tidak hanya menyangkut dugaan akses terhadap komunikasi pribadi, tetapi juga dugaan penghilangan data elektronik yang dapat berkaitan dengan proses pembuktian.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas penggunaan teknologi yang tidak sesuai prosedur. Ada persoalan pertanggungjawaban atas pengelolaan sistem, kewenangan akses, dan integritas data elektronik yang harus dijelaskan secara terbuka.
EMPAT TERSANGKA, TIGA DITAHAN DI MAKO BRIMOB
Dalam perkembangan penyidikan, jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang.
Mereka adalah:
- Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
- Irjen Pol Slamet Uliandi.
Tiga tersangka pertama telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Irjen Pol Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya yang masih menjadi pertimbangan penyidik. Dalam keterangan yang disampaikan kepada publik, Slamet disebut mengalami kondisi kesehatan pascastroke.
Bareskrim juga mendalami dugaan peran Slamet dalam memberikan persetujuan terhadap penghapusan file hasil penyadapan.
Dalam penjelasan penyidik, pada awal Oktober 2026, tersangka berinisial AS diduga meminta persetujuan kepada SU untuk menghapus file hasil penyadapan. Persetujuan tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan.
Keterangan ini penting untuk mengurai bagaimana keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan sistem dilakukan, termasuk siapa yang memberikan persetujuan dan bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak.
ANCAMAN PIDANA BERLAPIS
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan tanpa hak, akses ilegal, serta perbuatan terhadap informasi atau dokumen elektronik.
Ancaman pidana dalam ketentuan yang disangkakan memiliki konsekuensi serius apabila seluruh unsur tindak pidana berhasil dibuktikan di pengadilan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan bukanlah putusan bersalah. Asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
PERTANYAAN BESAR: SIAPA YANG MENGAWASI PENGGUNAAN KEWENANGAN PENYADAPAN?
Di balik proses hukum yang sedang berjalan, terdapat persoalan mendasar yang layak mendapat perhatian masyarakat.
Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi seseorang. Karena itu, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perangkat teknologi yang dimiliki negara tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk kepentingan di luar hukum.
Apalagi ketika dugaan penyimpangan justru menyeret pejabat tinggi yang memiliki kedudukan strategis dalam institusi kepolisian.
Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan internal bekerja, bagaimana akses terhadap sistem penyadapan diberikan, dan apakah terdapat celah pengawasan yang memungkinkan dugaan penyimpangan tersebut terjadi.
Jika sistem pengawasan tidak mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan, maka pembenahan tidak cukup hanya dilakukan dengan menjatuhkan sanksi kepada individu. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola teknologi, prosedur operasional, dan rantai komando juga harus menjadi bagian dari penyelesaian perkara.
TRANSPARANSI MENJADI TARUHAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Kasus ini menjadi ujian serius bagi Polri dalam membuktikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar berlaku bagi seluruh anggotanya, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Penanganan perkara yang melibatkan perwira tinggi tentu membutuhkan ketelitian, profesionalisme, dan independensi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman sebelum proses pembuktian selesai.
Sidang etik dan proses pidana harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa perkara ini tidak akan berhenti pada pengumuman penetapan tersangka atau pelaksanaan pemeriksaan internal semata.
Lebih dari itu, publik menunggu jawaban mengenai bagaimana dugaan penyadapan bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan, apakah ada pihak lain yang terlibat, serta bagaimana negara menjamin agar penyalahgunaan sistem serupa tidak kembali terjadi.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menyangkut empat nama besar di tubuh kepolisian. Ini menyangkut integritas institusi, perlindungan hak warga negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Hukum tidak boleh kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.
(B1)
#Nasional #Polri #PenyadapanPresiden #ListyoSigitPrabowo
