Empat Jenderal POLRI Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Listyo Sigit Ikut Terseret! Tiga Ditahan Di MAKO Brimob, Berikut Daftarnya
D'On, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin mengejutkan. Bukan orang sembarangan yang terseret. Empat perwira tinggi Polri kini resmi menyandang status tersangka dalam perkara yang mengguncang institusi kepolisian sekaligus menyita perhatian publik nasional.
Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Ia bersama tiga perwira tinggi lainnya diduga terlibat dalam rangkaian aktivitas penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Penetapan empat tersangka ini membuka pertanyaan besar: bagaimana mungkin sistem pemantauan dan penyadapan yang berada di lingkungan institusi penegak hukum justru diduga digunakan di luar prosedur yang semestinya?
Kasus ini bukan sekadar perkara teknologi informasi. Jika seluruh dugaan tersebut terbukti di pengadilan, persoalannya menyentuh prinsip supremasi hukum, perlindungan privasi, dan keamanan penyelenggaraan negara.
EMPAT NAMA, EMPAT PERWIRA TINGGI, SATU PERKARA BESAR
Bareskrim Polri telah mengonfirmasi empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, perwira tinggi Polri yang disebut dalam penyidikan perkara ini.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso, perwira tinggi Polri yang juga diduga terlibat dalam rangkaian aktivitas penyadapan.
- Irjen Pol Slamet Uliandi, perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Perkembangan status Slamet Uliandi menjadi salah satu titik penting dalam penyidikan. Sebelumnya berstatus saksi, ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mendalami bukti serta keterangan yang diperoleh.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi empat orang.
TIGA DITAHAN, SATU BELUM DITAHAN KARENA KONDISI KESEHATAN
Bareskrim juga telah mengambil langkah penahanan terhadap tiga tersangka.
Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, untuk kepentingan proses penyidikan.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena dilaporkan mengalami gangguan kesehatan pascastroke.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyampaikan bahwa jumlah tersangka saat ini telah mencapai empat orang.
Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli, terdiri dari tiga ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.
SISTEM PENYADAPAN DIDUGA DIGUNAKAN DI LUAR PROSEDUR
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan secara sah sesuai ketentuan hukum.
Dalam penyidikan, polisi mendalami dugaan penggunaan sistem tersebut untuk melakukan pemantauan dan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang diwajibkan.
Pihak-pihak yang disebut menjadi sasaran dugaan penyadapan bukan hanya Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga mengungkap adanya dugaan pemantauan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Persoalan semakin serius karena penyidik turut mendalami dugaan penghapusan rekam jejak atau file hasil penyadapan pada sistem elektronik sekitar Oktober 2026.
Jika dugaan ini terbukti, perkara tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga dugaan tindakan menghilangkan informasi elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
PERAN SLAMET ULIANDI IKUT DIDALAMI PENYIDIK
Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mengungkap dugaan peran Slamet Uliandi dalam struktur pengawasan sistem pemantauan.
Menurut keterangan Dirtipidsiber Bareskrim, Slamet Uliandi pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019 dan disebut memiliki posisi sebagai dewan pembina Monitoring Center.
Penyidik mendalami dugaan bahwa pelaksanaan provisioning atau penyadapan oleh pihak terkait harus memperoleh persetujuan darinya.
Bahkan, pada awal Oktober 2026, Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan atas permintaan penghapusan file hasil penyadapan.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari konstruksi penyidikan yang kini harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian.
ANCAMAN HUKUM DAN PERTANYAAN BESAR BAGI INSTITUSI POLRI
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum terkait akses ilegal dan penghapusan informasi elektronik.
Di antaranya Pasal 332 KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan penerapan pasal sesuai konstruksi perkara masing-masing.
Ancaman pidana dari ketentuan tersebut mencakup hukuman penjara hingga 10 tahun, bergantung pada pasal yang terbukti dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka.
Namun, penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses peradilan yang transparan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
PUBLIK MENUNGGU: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Perkara ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di Indonesia.
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi daftar nama tersangka dan pengumuman penahanan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sistem penyadapan tersebut digunakan, siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme persetujuannya, serta siapa saja yang mengetahui aktivitas tersebut.
Pertanyaan yang juga patut dijawab adalah apakah penyidikan akan berkembang mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang telah diumumkan.
Transparansi menjadi kunci. Jangan sampai perkara sebesar ini berhenti hanya pada penetapan sejumlah tersangka tanpa penjelasan menyeluruh mengenai alur perintah, penggunaan kewenangan, dan pertanggungjawaban setiap pihak.
Sebab, jika dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh publik benar-benar terbukti, persoalannya jauh melampaui pelanggaran prosedur internal. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan jaminan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan di luar batas hukum.
Kini, sorotan publik tertuju pada Bareskrim Polri. Mampukah penyidikan mengungkap perkara ini secara tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu?
Empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi publik masih menunggu jawaban yang jauh lebih besar: seberapa dalam perkara ini akan dibongkar?
(Okz)
#Nasional #Polri #PenyadapanPresiden
