Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Kursi Wakil Presiden kepada Prabowo, Istana Akhirnya Buka Suara
D'On, Jakarta - Peta politik nasional mendadak menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Informasi mengejutkan itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers singkat di Istana Negara, Jakarta.
Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," ujar Prasetyo Hadi sebagaimana dilansir dari Liputan6.com, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan Mensesneg tersebut menjadi perkembangan penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap posisi politik Gibran. Sebelumnya, isu mengenai kemungkinan pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu telah berkembang seiring munculnya polemik hukum dan politik terkait dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa penyampaian niat untuk mengundurkan diri belum dengan sendirinya berarti Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Tahapan dan mekanisme konstitusional tetap harus menjadi perhatian.
Pertemuan dengan Prabowo Jadi Titik Penting
Pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Selasa pagi menjadi perhatian karena berlangsung ketika dinamika politik di parlemen tengah menghangat.
Informasi mengenai pertemuan tersebut sebelumnya memunculkan berbagai spekulasi. Namun, setelah Mensesneg memberikan keterangan, substansi utama yang terungkap adalah adanya penyampaian niat pengunduran diri dari Gibran kepada Presiden.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai alasan pribadi maupun pertimbangan politik yang melatarbelakangi keputusan Gibran menyampaikan niat tersebut.
Belum pula dijelaskan apakah Presiden Prabowo telah memberikan tanggapan atau keputusan terhadap permintaan itu.
Karena itu, perkembangan berikutnya sangat bergantung pada komunikasi resmi antara Presiden, Wakil Presiden, serta lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.
Istana Hormati Hak DPR, Proses Politik Tetap Berjalan
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi turut menanggapi perkembangan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik yang menyangkut Gibran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak konstitusional DPR beserta para anggotanya dalam menjalankan fungsi politik dan pengawasan.
"Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati. Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap dinamika yang berlangsung di parlemen.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penggunaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik.
Di sisi lain, penyampaian niat pengunduran diri oleh Gibran merupakan persoalan yang memiliki jalur konstitusional tersendiri.
Dengan demikian, dua perkembangan tersebut perlu dibedakan agar publik dapat memahami persoalan secara jernih.
Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan
Isu mengenai posisi Gibran tidak muncul begitu saja. Perhatian publik sebelumnya tertuju pada persoalan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Polemik tersebut kembali menguat setelah adanya perkembangan putusan pengadilan yang menjadi perhatian berbagai kalangan.
Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026, dalam pertimbangan putusannya terkait sengketa pencalonan Gibran, menyinggung persoalan bukti dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA di Indonesia.
Selanjutnya, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat yang menjadi objek sengketa tidak sah dan memerintahkan agar surat tersebut ditarik untuk dimusnahkan.
Perkembangan hukum tersebut kemudian memicu kembali perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Gibran dan kemungkinan tindak lanjut politik di DPR.
Namun, penting dipahami bahwa putusan mengenai objek administrasi pendidikan tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai keputusan otomatis yang memberhentikan seseorang dari jabatan Wakil Presiden. Persoalan pemberhentian pejabat negara memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.
DPR dan Hak Menyatakan Pendapat
Di parlemen, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat menjadi salah satu isu yang ikut mengiringi polemik tersebut.
Sejumlah anggota DPR disebut mendorong agar persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan klaim bahwa lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen terkait usulan penggunaan hak tersebut.
Meski demikian, dukungan sejumlah anggota DPR tidak otomatis membuat proses Hak Menyatakan Pendapat langsung berjalan. Usulan tersebut tetap harus melewati prosedur, pembahasan, dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan perkembangan yang belum memiliki kepastian resmi.
Puan menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan meminta publik menunggu pernyataan resmi dari pihak terkait.
Sikap tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ketenangan publik di tengah derasnya arus informasi politik.
Apa yang Terjadi Jika Wakil Presiden Mengundurkan Diri?
Persoalan pengunduran diri Wakil Presiden memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang tidak sederhana.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Ketentuan ini menjadi landasan penting untuk menjaga agar jabatan Wakil Presiden tidak mengalami kekosongan berkepanjangan apabila terjadi pengunduran diri yang sah.
Sementara itu, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan tahapan serta persyaratan yang ketat.
Artinya, pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui pemakzulan merupakan dua jalur berbeda. Keduanya tidak dapat disamakan, baik dari sisi dasar hukum maupun prosedur pelaksanaannya.
Menunggu Keputusan Resmi dan Sikap Gibran
Setelah keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi, perhatian publik kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan ditempuh Gibran dan Presiden Prabowo.
Sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban, mulai dari alasan Gibran menyampaikan niat pengunduran diri, respons Presiden, hingga proses formal yang akan ditempuh apabila keinginan tersebut benar-benar dilanjutkan.
Keterangan langsung dari Gibran juga menjadi hal yang dinantikan untuk menjelaskan latar belakang dan pertimbangannya kepada masyarakat.
Di tengah situasi ini, pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya dituntut tetap mengedepankan konstitusi serta kepastian hukum.
Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan negara.
Pernyataan niat pengunduran diri Gibran kepada Prabowo dengan demikian menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Namun, apakah langkah tersebut akan berujung pada pengunduran diri resmi atau masih berkembang melalui proses politik dan konstitusional, publik masih menunggu kepastian berikutnya.
(L6)
#Nasional #Politik #GibranMundur
