Pemko Padang Perketat Disiplin ASN: Presensi Tak Lagi Cukup, Bolos hingga Manipulasi Absensi Bisa Berujung Sanksi
D'On, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperketat pengawasan terhadap kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai Oktober 2026, kehadiran ASN tidak lagi semata-mata diukur dari catatan presensi, tetapi juga dari keberadaan dan pelaksanaan tugas pegawai selama jam kerja.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.1.6.2/981/BKPSDM-PDG/2026, tertanggal 1 Oktober 2026, tentang Ketentuan Jam Kerja, Kewajiban Kehadiran, dan Penegakan Disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menegaskan bahwa sistem presensi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menyatakan seorang ASN telah menjalankan kewajibannya.
Menurutnya, seorang pegawai yang tercatat hadir secara administratif tetap memiliki kewajiban untuk berada di tempat tugas dan melaksanakan pekerjaan selama jam kerja.
"Kehadiran secara administratif melalui sistem presensi tidak serta-merta membuktikan bahwa ASN telah melaksanakan tugas selama jam kerja. Namun aparatur kita harus berada di pos tugasnya selama jam kerja, dan hanya meninggalkan pos tugas dengan alasan dan penugasan yang jelas," tegas Raju.
Presensi Bukan Sekadar Formalitas
Penegasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam kebijakan baru Pemko Padang. Pemerintah tidak hanya mengejar kepatuhan ASN dalam melakukan absensi, tetapi juga memastikan kehadiran tersebut benar-benar berbanding lurus dengan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam edaran itu, ASN diwajibkan berada di tempat kerja selama jam dinas. Pengecualian hanya diberikan apabila pegawai sedang melaksanakan tugas dinas luar, perjalanan dinas, atau memiliki alasan sah lainnya sesuai ketentuan.
Dengan demikian, praktik hadir untuk melakukan presensi kemudian meninggalkan kantor tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pemko Padang juga secara tegas melarang praktik menitipkan presensi, memanipulasi presensi, melakukan presensi kemudian meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang sah, serta menggunakan jam kerja untuk kepentingan atau kegiatan pribadi.
Kebijakan ini menempatkan kedisiplinan bukan hanya sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjalankan pelayanan pemerintahan.
Ada Konsekuensi terhadap TPP
Pemko Padang juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan disiplin tidak berhenti pada teguran.
ASN yang terbukti melanggar dapat dikenai sejumlah konsekuensi, mulai dari teguran, penyesuaian atau pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, kedisiplinan memiliki konsekuensi langsung terhadap aspek kepegawaian dan penerimaan yang berkaitan dengan kinerja ASN.
Ketentuan tersebut disusun dengan mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2026 tentang TPP ASN.
Atasan Tak Boleh Tutup Mata
Yang menarik, pengetatan disiplin ini tidak hanya menyasar ASN sebagai individu.
Kepala perangkat daerah dan atasan langsung juga dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap bawahannya. Mereka diwajibkan memberikan contoh kedisiplinan sekaligus mengambil langkah apabila menemukan adanya pelanggaran.
Atasan bahkan tidak diperbolehkan membiarkan ataupun menutupi pelanggaran yang dilakukan pegawai.
Dengan mekanisme tersebut, pengawasan disiplin ASN dibangun secara berlapis. Tidak hanya mengandalkan sistem presensi digital, tetapi juga tanggung jawab pimpinan di masing-masing perangkat daerah.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa pimpinan unit kerja memiliki peran penting dalam memastikan aparatur benar-benar hadir, bekerja dan memberikan pelayanan sesuai kewajibannya.
BKPSDM Siapkan Sidak Mendadak
Untuk memastikan edaran tersebut tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang akan melakukan pemantauan secara berkala.
Bahkan, pemeriksaan dapat dilakukan secara mendadak melalui inspeksi mendadak atau sidak ke berbagai unit kerja di lingkungan Pemko Padang.
Pola pengawasan tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk melihat kondisi faktual di lapangan: apakah ASN benar-benar berada di tempat tugas ketika jam kerja berlangsung, apakah pelayanan berjalan sebagaimana mestinya, serta apakah terdapat praktik pelanggaran presensi maupun ketidakhadiran tanpa alasan yang sah.
Dengan demikian, ukuran disiplin ASN tidak berhenti pada data yang tercatat dalam sistem, tetapi dapat diverifikasi dengan kondisi nyata di tempat kerja.
Raju: Tingkatkan Disiplin dan Tanggung Jawab
Raju Minropa meminta seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang menjadikan edaran tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, kehadiran aparatur merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan, terlebih ASN berada di garis depan pelayanan publik.
"Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang agar meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja," ujar Raju.
Penerbitan SE tersebut pada akhirnya bukan sekadar memperketat absensi. Pemerintah Kota Padang ingin memastikan bahwa waktu kerja ASN benar-benar digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mencapai target kinerja perangkat daerah.
Pesannya jelas: datang ke kantor dan melakukan presensi merupakan awal dari kewajiban, bukan akhir dari tanggung jawab sebagai ASN.
(Mond)
#Padang #Daerah
