Ilustrasi pemantauan hilal
D'On, JAKARTA – Penentuan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 kembali berpotensi memunculkan perbedaan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar Sidang Isbat pada Kamis, 19 Maret 2026 untuk menentukan secara resmi kapan 1 Syawal 1447 H jatuh.
Sidang yang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama di Jakarta mulai pukul 16.00 WIB tersebut menjadi penentu akhir bagi jutaan umat Islam di Tanah Air dalam merayakan Lebaran.
Namun, di tengah persiapan sidang tersebut, organisasi Islam Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Keputusan ini memunculkan potensi perbedaan waktu perayaan Lebaran antara Muhammadiyah dan pemerintah.
Sidang Penentu Lebaran Nasional
Sidang Isbat merupakan forum resmi negara untuk menetapkan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Tahun ini, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat yang mengatur metode penentuan awal bulan Hijriah melalui integrasi hisab dan rukyatul hilal.
Dalam sidang tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan perhitungan astronomi, tetapi juga laporan pengamatan hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia.
Proses sidang akan melibatkan sejumlah lembaga dan pakar, di antaranya:
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Planetarium dan observatorium
- Perwakilan organisasi Islam
- Para ulama dan pakar astronomi
Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa keputusan Sidang Isbat didasarkan pada data ilmiah serta laporan rukyatul hilal yang diverifikasi secara ketat.
“Pelaksanaan sidang didasarkan pada data hisab dan hasil rukyat yang diverifikasi serta dilakukan secara terbuka,” ujarnya.
Hilal Diprediksi Belum Memenuhi Kriteria
Dalam menentukan awal Syawal, pemerintah menggunakan standar visibilitas hilal yang disepakati negara anggota MABIMS, yakni Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Kriteria tersebut mensyaratkan:
- Tinggi hilal minimal 3 derajat
- Elongasi minimal 6,4 derajat
Direktur Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengungkapkan bahwa secara perhitungan astronomi, ketinggian hilal kemungkinan sudah memenuhi syarat. Namun dari sisi elongasi masih berada di bawah batas minimal.
Artinya, peluang hilal terlihat pada 29 Ramadan relatif kecil.
“Kalau kriteria imkan rukyat versi MABIMS itu elongasinya minimal 6,4 derajat. Jadi berdasarkan kriteria visibilitas hilal MABIMS memang belum memungkinkan terlihat,” jelasnya.
Lebaran Berpotensi 21 Maret 2026
Jika hilal tidak terlihat pada 19 Maret 2026, maka bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, pemerintah berpotensi menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Sementara itu, Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal telah menetapkan Lebaran pada Jumat, 20 Maret 2026 berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.
Perbedaan metode ini berpotensi membuat umat Islam di Indonesia kembali merayakan Idul Fitri pada dua hari yang berbeda.
Pemerintah Upayakan Kesatuan Umat
Meski potensi perbedaan masih terbuka, pemerintah tetap berharap penetapan Lebaran dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga persatuan umat.
Keputusan akhir tetap berada di tangan Sidang Isbat yang akan digelar pada 19 Maret 2026 dan diumumkan langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
Sidang tersebut tidak hanya menjadi forum ilmiah dan keagamaan, tetapi juga simbol upaya negara menjaga harmoni dalam praktik ibadah umat Islam di Indonesia.
Kini, publik tinggal menunggu hasil sidang tersebut yang akan menentukan apakah Idul Fitri 2026 dirayakan bersama atau kembali berbeda.
(Mond)
#SidangIsbat #Nasional #IdulFitri
