Bongkar PETI di Solok Selatan Gakkum PKH Temukan 4 Alat Berat yang Ditinggal Pelaku
D'On, Solok Selatan - Praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) yang selama ini diduga merusak kawasan hutan di Kabupaten Solok Selatan akhirnya mendapat tindakan tegas. Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatra bersama Satgas Halilintar Penanganan Kawasan Hutan (PKH) melakukan operasi besar-besaran di kawasan hutan Padang Aro, Kecamatan Sangir, Sumatera Barat.
Operasi yang digelar sejak 24 Januari 2026 ini menyasar langsung aktivitas PETI yang marak terjadi di hulu Sungai Batang Hari, wilayah yang memiliki peran vital sebagai penyangga ekosistem dan sumber air bagi masyarakat luas. Kawasan tersebut juga termasuk hutan lindung dan hutan produksi, yang secara hukum tertutup bagi aktivitas pertambangan.
Empat Ekskavator Ditemukan, Pelaku Diduga Kabur Lebih Dulu
Dalam operasi gabungan yang melibatkan puluhan personel Gakkumhut Sumatra, Satgas PKH, serta unsur TNI dari Kodim dan Koramil, tim menemukan empat unit alat berat jenis ekskavator yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal.
Empat ekskavator tersebut ditemukan tersebar di kawasan produksi Lubuk Gadang dan hutan lindung, dengan kondisi memprihatinkan. Salah satunya bahkan tertimbun material batuan dan mengalami kerusakan, mengindikasikan eksploitasi dilakukan secara masif dan tanpa standar keselamatan.
“Keempat alat berat itu ditemukan dalam keadaan ditinggal begitu saja dan tidak sedang beroperasi. Kuat dugaan para pelaku sudah lebih dulu mengetahui adanya operasi penertiban ini,”
ujar Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra, Hari Novianto, Selasa (27/1/2026).
Evakuasi Terhambat, Akses Jalan Diblokir Warga
Upaya evakuasi dan pengamanan alat berat tidak berjalan mulus. Tim menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat Jorong Jujutan, yang melakukan aksi demonstrasi dan menutup akses jalan satu-satunya menuju lokasi tambang.
Hingga Senin malam (26/1/2026), jalan tersebut masih diblokir sehingga alat berat belum bisa dievakuasi keluar kawasan hutan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Solok Selatan. Saat ini Pemkab masih melakukan proses mediasi sebagai pemangku wilayah,”
jelas Hari.
Situasi ini menunjukkan kompleksitas penanganan PETI, di mana kepentingan ekonomi jangka pendek kerap berbenturan dengan upaya penegakan hukum dan pelestarian lingkungan.
Kolaborasi Negara Hadapi Tambang Ilegal
Hari menegaskan, operasi ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor antara Gakkum Kehutanan dan Satgas Halilintar PKH, satuan khusus yang dibentuk untuk menangani kejahatan tambang di kawasan hutan.
Menurutnya, PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Kerusakan hutan akibat PETI berpotensi memicu bencana ekologis seperti banjir, longsor, pencemaran sungai, dan hilangnya habitat flora-fauna,” ungkapnya.
Ancaman Ekologis Nyata di Depan Mata
Hutan lindung di Solok Selatan memiliki fungsi strategis sebagai pengatur tata air, pengendali erosi, penjaga kesuburan tanah, serta penopang kehidupan satwa liar. Kerusakan di wilayah hulu Sungai Batang Hari berpotensi berdampak hingga ke wilayah hilir, bahkan lintas provinsi.
“Melindungi hutan berarti melindungi kehidupan. Tanpa dukungan masyarakat, penegakan hukum tidak akan efektif,” tegas Hari.
Komitmen Pemerintah: PETI Harus Dihentikan
Pemerintah memastikan komitmennya untuk menindak tegas praktik PETI, termasuk memburu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat di kawasan hutan.
Operasi ini menjadi peringatan keras bahwa negara hadir untuk melindungi hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat berujung pada bencana ekologis jangka panjang.
