Wagub Sumbar Temukan Pembangunan Jalan Diduga Tak Sesuai Spesifikasi: "Mana Sampai 12 Sentimeter Ini?"

Wagub Sumbar Vasko Ruseimy 

D'On, Padang – Sebuah momen menarik sekaligus menggelisahkan publik terjadi ketika Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, meninjau proyek pengaspalan jalan di RT 03 RW 05, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Alih-alih sekadar seremonial, kunjungan lapangan itu justru membuka tabir soal dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pembangunan jalan lingkungan.

Dalam sebuah video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, @vasco_ruseimy, Vasco terlihat menanyakan secara langsung kepada pekerja lapangan mengenai ketebalan lapisan aspal.

“Ini berapa tebalannya, Pak? 12 sentimeter ya? Mana sampai 12 sentimeter ini. Nanti akan ada penambahan material, ya? Pastikan speknya sama ya, Pak,” ucap Vasco dengan nada serius.

Pernyataan lugas itu seketika mengundang pertanyaan besar: benarkah ada praktik pengurangan spesifikasi (mark up atau pemotongan kualitas) dalam proyek pembangunan jalan di Sumbar?

Proyek Jalan: Antara Anggaran dan Realita di Lapangan

Pengaspalan jalan bukanlah proyek kecil. Setiap lapisan, dari agregat hingga aspal panas yang menutup permukaan, memiliki standar ketebalan yang sudah dihitung secara presisi oleh perencana proyek. Kesalahan dalam ketebalan lapisan aspal bisa berdampak langsung pada kualitas jalan: lebih cepat retak, mudah tergerus air, hingga memperpendek usia jalan.

Jika dalam dokumen teknis ditetapkan ketebalan 12 sentimeter, tetapi yang dihamparkan jauh lebih tipis, maka masyarakat secara nyata dirugikan. Jalan yang seharusnya bertahan bertahun-tahun, bisa rusak hanya dalam hitungan bulan.

Itulah yang diduga dilihat langsung oleh Vasco. Dengan mata telanjang, ia menemukan adanya kejanggalan.

Reaksi Petugas: Janji Penambahan Material dan Tes Kualitas

Menanggapi pertanyaan tegas Wagub, petugas terkait mencoba menenangkan situasi. Mereka berjanji akan melakukan penambahan kepadatan jalan, tes pemadatan, serta tes ketebalan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar.

Namun, janji itu justru menimbulkan tanda tanya lain. Jika memang sejak awal pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, mengapa baru setelah dipertanyakan muncul wacana “penambahan material” dan “tes ulang”?

Politik Pembangunan: Jalan yang Mudah Rusak, Siapa Untung?

Kasus serupa bukan barang baru di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun investigasi publik kerap menemukan modus pengurangan spesifikasi pada proyek infrastruktur.

Pola klasiknya sederhana:

• Spesifikasi di atas kertas tinggi, namun di lapangan material dan kualitas dikurangi.
• Jalan memang terlihat mulus saat baru selesai, tetapi beberapa bulan kemudian retak, bergelombang, bahkan hancur.
• Ujung-ujungnya, pemerintah harus menganggarkan kembali perbaikan.
• Sementara, masyarakat tetap menjadi korban jalan yang tak layak.

Dalam konteks ini, langkah Vasco bukan sekadar inspeksi, melainkan sinyal kuat bahwa pengawasan lapangan harus diperketat.

Pesan Tegas Wagub: Jangan Main-Main dengan Uang Rakyat

“Pokoknya, jangan sampai merugikan masyarakat kita. Biar jalan ini kuat, aspalnya tahan lama, jadi masyarakat pun nyaman menikmatinya, ya kan, Buk,” tegas Vasco dalam dialognya dengan warga yang ikut menyaksikan peninjauan tersebut.

Ia bahkan menekankan bahwa setiap program pembangunan—sekecil apa pun—harus benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi. “Setiap program pembangunan, termasuk pengaspalan jalan ini, harus benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” tulisnya dalam unggahan media sosial.

Diawasi DPRD, Disorot Publik

Dalam peninjauan itu, Vasco tidak sendiri. Ia didampingi seorang anggota DPRD Sumbar, memperkuat kesan bahwa fungsi pengawasan benar-benar dijalankan.

Namun, publik kini menunggu: apakah setelah sorotan ini akan ada tindak lanjut serius? Apakah kontraktor akan benar-benar memperbaiki pekerjaan sesuai standar, atau sekadar “tambal sulam” demi meredam sorotan media?

Kualitas Jalan = Kualitas Pemerintahan

Sejatinya, kualitas jalan adalah cermin kualitas tata kelola pemerintahan. Jalan yang cepat rusak mengindikasikan lemahnya pengawasan, praktik korupsi anggaran, atau kolusi antara oknum kontraktor dan pejabat.

Sebaliknya, jalan yang kokoh dan tahan lama menjadi bukti bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.

Melalui penegasan dan sikap berani di lapangan, Vasco seakan mengirim pesan politik yang jelas: pembangunan infrastruktur di Sumbar tidak boleh main-main.

Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji

Pertanyaan terbesarnya sekarang: apakah langkah berani Wagub ini akan ditindaklanjuti dengan audit teknis dan evaluasi kontraktor? Atau, jangan-jangan sorotan ini akan hilang begitu saja setelah euforia publik mereda?

Karena jika hanya berhenti pada pernyataan, maka potret jalan tipis berlapis aspal hanyalah simbol dari tipisnya komitmen pemerintah terhadap rakyatnya.

(Mond)

#Infrastruktur #Padang #JalanLingkung