Budiman Sudjatmiko: Bansos ke Depan Hanya untuk Lansia, Difabel, dan ODGJ, Masyarakat Miskin Akan Didorong ke Dunia Industri
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menjawab pertanyaan wartawan usai gelaran Rapat Kerja Pengurus Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (11/7/2025).
D'On, Jakarta – Pemerintah tengah bersiap melakukan perombakan besar dalam sistem bantuan sosial (bansos). Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengumumkan bahwa bansos ke depan tidak lagi menyasar semua kelompok miskin, melainkan hanya akan diberikan kepada kelompok rentan yang tidak memiliki daya produktif, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
Dalam pernyataannya yang disampaikan di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (11/7), Budiman menegaskan bahwa program bansos tidak akan dihapuskan, melainkan difokuskan secara lebih selektif. Artinya, masyarakat miskin yang secara fisik dan mental masih mampu bekerja, tidak lagi akan menerima bantuan langsung tunai atau sembako, tetapi akan diarahkan ke dalam program pemberdayaan produktif.
“BP Taskin tidak meniadakan bansos, tapi alokasinya nanti bukan lagi dalam bentuk bantuan langsung. Kami menyusun rencana induk di mana bansos hanya akan diberikan kepada lansia, difabel, dan ODGJ,” ujar Budiman.
Ubah Pelampung Jadi Perahu: Industrialisasi sebagai Jalan Baru
Bansos selama ini, menurut Budiman, ibarat pelampung yang diberikan agar warga miskin tidak “tenggelam”. Namun pelampung hanya bersifat sementara. Kini saatnya warga miskin diarahkan ke “perahu”, agar bisa benar-benar meninggalkan arus kemiskinan secara mandiri.
“Sudah saatnya kita tidak sekadar memberi pelampung. Banyak yang terlalu nyaman jadi penerima bansos. Kami ingin mereka naik ke perahu, dan BP Taskin menyediakan 9 jenis perahu itu,” jelasnya.
Sembilan "perahu" yang dimaksud adalah sembilan sektor industrialisasi modern yang menjadi tulang punggung strategi baru pemerintah untuk mengentas kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berikut 9 sektor yang akan menjadi fokus utama program industrialisasi BP Taskin:
- Industri pangan
- Industri pengolahan
- Industri kesehatan
- Industri pendidikan
- Industri perumahan (hunian)
- Industri kreatif
- Industri digital
- Industri transportasi
- Industri energi terbarukan
Dalam skema ini, masyarakat miskin yang masih memiliki tenaga dan potensi kerja akan diintegrasikan ke dalam salah satu dari sembilan sektor tersebut. Program ini sekaligus menjadi bentuk pergeseran paradigma pengentasan kemiskinan dari karitas ke pemberdayaan.
Program Produktif: Bukan Sekadar Bantuan, Tapi Akses ke Kemandirian
Budiman menjelaskan, dalam konsep barunya, BP Taskin akan menyulap dana bansos menjadi investasi sosial: membuka akses pelatihan kerja, pendampingan usaha, hingga pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi rakyat di sembilan sektor tersebut.
“Kalau orang miskin masih kuat bekerja, wajib hukumnya mereka masuk ke dalam 9 amal usaha ekonomi modern. Ini bagian dari industrialisasi yang memerdekakan masyarakat miskin,” ucapnya.
Transformasi ini diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan secara struktural dan jangka panjang, bukan sekadar melalui angka-angka statistik, tetapi lewat penguatan daya hidup dan kemampuan bertahan masyarakat.
Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029 Siap Diserahkan ke Presiden Prabowo
Budiman juga mengungkap bahwa rancangan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029 telah rampung. Draft tersebut akan segera diserahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah ia kembali dari kunjungan luar negeri.
Dalam penyusunan dokumen strategis tersebut, BP Taskin berkolaborasi lintas sektor dan lembaga, termasuk dengan Kementerian PPN/Bappenas.
“Modelnya adalah kolaborasi ekosistem dan aglomerasi antara kementerian dan lembaga. Fokusnya pada sektor pangan, energi baru terbarukan, digital, industri kreatif, pendidikan, kesehatan, hingga pengolahan dan perumahan,” kata Budiman.
Menurut Budiman, rencana ini sudah melalui proses finalisasi dalam bentuk “buku besar strategi nasional pengentasan kemiskinan”, yang juga mencakup sektor pendidikan dan hunian layak.
Bangun Ekosistem, Bukan Sekadar Program
Lebih dari sekadar menggelontorkan dana atau proyek satu arah, BP Taskin kini ingin membangun ekosistem pemberdayaan: dari hulu ke hilir, dari pelatihan hingga penyerapan tenaga kerja, dari pengembangan inovasi lokal hingga dukungan infrastruktur.
“Kami ingin menciptakan sistem yang berkelanjutan. Bukan hanya membangun proyek, tapi membangun ekosistem yang mendukung warga miskin agar tidak kembali miskin,” tegas Budiman.
Dengan perubahan besar ini, pemerintah ingin memastikan bahwa bansos tidak menjadi jebakan kenyamanan, melainkan batu loncatan menuju kemandirian sosial ekonomi.
Catatan: Tantangan dan Harapan
Perubahan arah kebijakan ini tentu tidak tanpa tantangan. Pemerintah perlu memastikan transisi yang adil dan terukur, agar warga miskin tidak tiba-tiba kehilangan jaring pengaman sebelum perahu produktif benar-benar siap.
Namun jika berhasil, pendekatan ini berpotensi menciptakan perubahan struktural jangka panjang dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Apakah masyarakat siap meninggalkan pelampung dan naik ke perahu? Jawabannya akan tergantung pada seberapa kuat “ombak” implementasi, dan seberapa kokoh “perahu” yang disiapkan negara.
(Mond)
#Bansos #BPTaskin #Nasional #BantuanSosial
