Aksi Damai di Gerbang SMA Negeri 1 Sutera: Orang Tua Murid Tuntut Keadilan Zonasi PPDB

Anak Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi, Ortu Gelar Aksi Damai di SMAN 1 Sutera. Foto: Baron

D'On, Sutera, Pesisir Selatan – Di bawah terik matahari yang menyengat, puluhan orang tua murid berkumpul di depan gerbang SMA Negeri 1 Sutera, membawa harapan dan kekecewaan dalam satu napas. Mereka tidak datang untuk membuat gaduh, tapi untuk menuntut keadilan bagi anak-anak mereka yang gagal diterima dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi meskipun rumah mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah tersebut.

Aksi damai itu berlangsung penuh keprihatinan, namun sarat dengan semangat juang. Mereka berdiri membawa suara anak-anak yang terancam tak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri terdekat. Di antara para orang tua, Arji Aprizal (55) tampil sebagai juru bicara, menyampaikan unek-unek yang mewakili keresahan puluhan keluarga dari Nagari Surantih.

“Untuk anak-anak kami yang ditolak ada 136 orang, dan itu jaraknya tidak sampai 900 meter hingga 2 kilometer dari sekolah. Tapi tetap tidak lolos zonasi. Ada apa dengan sistem ini?” ujar Arji dengan nada tegas namun terjaga.

Menurutnya, sistem zonasi yang diterapkan seolah-olah menjadi pagar tak kasat mata yang justru menghalangi anak-anak yang tinggal paling dekat dengan sekolah. Mereka menuntut adanya keterbukaan dalam proses seleksi serta menolak sistem yang mereka anggap tidak adil dan tidak transparan.

"Sekolah Ada, Tapi Anak Kami Ditolak"

Arji mengaku bingung mengapa anak-anak yang tinggal di lingkungan sekolah justru tidak masuk dalam kuota zonasi. Ia mempertanyakan siapa saja yang sebenarnya masuk dalam daftar penerimaan dan bagaimana mekanisme pengukuran jarak dilakukan.

“Kami melihat ketidakadilan dan ketidakjujuran. Kami yang tinggal di sekitar sekolah ini justru harus melihat anak kami ditolak. Kalau sistem ini tidak bisa dijalankan secara jujur dan transparan, lebih baik zonasi dihapus saja,” tambah Arji, disambut anggukan setuju dari para orang tua yang lain.

Tak hanya menyampaikan protes, mereka juga memberikan ultimatum secara terbuka. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, maka aksi yang lebih besar dengan jumlah massa yang lebih banyak akan dilakukan. "Untuk apa sekolah ini dibangun di sini, kalau anak-anak kami tidak bisa masuk? Apakah kami hanya jadi penonton di kampung sendiri?" tegas Arji.

Komite Sekolah Janji Bawa Masalah ke Dinas Provinsi

Mendengar aspirasi tersebut, pihak sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menerima pernyataan tersebut secara langsung. Desmorizal, Ketua Komite SMA Negeri 1 Sutera, turun tangan menenangkan suasana.

Ia berjanji akan segera membawa keluhan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, yakni ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, suara orang tua harus menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi sistem zonasi ke depan.

“Kami akan segera berkomunikasi dengan Dinas. Kami memahami keresahan ini, dan tentu kami tidak ingin anak-anak di sekitar sekolah justru tercecer karena sistem yang seharusnya melindungi mereka,” ucap Desmorizal.

Sistem Zonasi: Ide Baik yang Salah Sasaran?

Sistem zonasi PPDB awalnya dimaksudkan untuk pemerataan akses pendidikan, agar sekolah negeri tidak hanya dihuni oleh siswa dari kalangan tertentu dan semua anak mendapatkan hak belajar yang setara. Namun dalam praktiknya, sistem ini kerap menuai kontroversi. Banyak ditemukan anomali dalam pengukuran jarak, data yang tak sinkron, bahkan dugaan manipulasi alamat.

Kasus di SMA Negeri 1 Sutera ini memperlihatkan bahwa ketika sistem tidak dijalankan secara adil dan transparan, maka niat baik pun berubah menjadi bumerang yang menyakitkan. Anak-anak yang sudah menyimpan mimpi untuk bersekolah di SMA impian yang hanya sepelemparan batu dari rumah mereka, kini harus menghadapi kenyataan pahit: ditolak oleh sekolah yang berada di halaman rumah sendiri.

Orang Tua Menunggu Jawaban

Aksi damai telah berlangsung. Tuntutan telah disampaikan. Kini, para orang tua murid di Nagari Surantih hanya bisa menunggu apakah suara mereka akan didengar dan anak-anak mereka akan mendapatkan haknya kembali? Ataukah zonasi akan terus menjadi pintu tertutup bagi mereka yang justru berada paling dekat?

Waktu akan menjawab, tetapi satu hal pasti: pendidikan adalah hak setiap anak, dan ketidakadilan dalam pendidikan adalah bentuk paling sunyi dari kekerasan sosial.

(KP)

#PPDB #ZonasiSekolah #Pendidikan #KabupatenPesisirSelatan