Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Jalani Sidang Etik Hari Ini
D'On, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kali ini, sorotan tertuju kepada Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Ahrie Sonta Nasution yang dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (10/11/2026).
Sidang etik tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara yang mengguncang institusi kepolisian. Pasalnya, Ahrie Sonta merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara.
Pelaksanaan sidang etik ini sekaligus memperlihatkan bahwa perkara tersebut tidak hanya bergulir dalam ranah pidana, tetapi juga menyentuh aspek profesionalitas, disiplin, dan integritas anggota kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa sidang kode etik terhadap Ahrie Sonta dilaksanakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri," ujar Johnny kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Johnny menyampaikan bahwa sidang etik akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pemeriksaan terhadap Ahrie Sonta.
Namun, hingga informasi tersebut disampaikan, Polri belum membeberkan secara terperinci susunan majelis Komisi Kode Etik Profesi yang akan memimpin persidangan maupun mekanisme pelaksanaannya, termasuk apakah sidang digelar secara terbuka atau tertutup.
Empat Jenderal Terseret Perkara Penyadapan
Perkara ini menjadi perhatian luas karena menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan perkembangan penyidikan Bareskrim Polri, sejumlah nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengembangkan laporan terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon penting, termasuk nomor milik Presiden Prabowo Subianto.
Kasus tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran terhadap privasi kepala negara, tetapi juga diduga melibatkan pemantauan komunikasi sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Besarnya lingkup pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan membuat perkara ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada persoalan internal kepolisian.
Publik kini menantikan sejauh mana penyidik mampu mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat, tujuan penyadapan, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan.
Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025
Dalam pengungkapan perkara ini, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pengelolaan intersepsi komunikasi.
Persoalan utamanya terletak pada dugaan penggunaan sistem tersebut tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Dalam mekanisme penegakan hukum, penyadapan bukanlah kewenangan yang dapat digunakan secara sembarangan. Tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum, memenuhi persyaratan, serta mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.
Penyidik menduga terdapat perintah untuk memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Bahkan, dugaan penyadapan tersebut disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan suatu perkara pidana.
Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, persoalan ini berpotensi menjadi salah satu kasus serius terkait penyalahgunaan kewenangan dan pemanfaatan teknologi pengawasan komunikasi.
Dugaan Penghapusan Jejak Digital Jadi Pintu Terbongkarnya Kasus
Perkembangan penting lainnya dalam perkara ini berkaitan dengan dugaan penghapusan data elektronik.
Menurut penjelasan penyidik, pada Oktober 2026 terdapat dugaan tindakan penghapusan berkas hasil penyadapan dari perangkat komputer yang terhubung dengan sistem LIMS.
Tindakan tersebut kemudian diketahui oleh petugas yang mengetahui aktivitas tersebut. Petugas itu selanjutnya membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Dalam proses pengusutan, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli.
Selain itu, sejumlah barang bukti elektronik juga diamankan, meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menelusuri komunikasi, aktivitas digital, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Pengungkapan jejak digital menjadi krusial karena perkara penyadapan tidak hanya menyangkut siapa yang memberikan perintah, tetapi juga bagaimana proses tersebut dijalankan, siapa yang melaksanakan, serta bagaimana data hasil pemantauan dikelola.
Sidang Etik dan Proses Pidana Berjalan dalam Jalur Berbeda
Pelaksanaan sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta menegaskan adanya dua jalur pertanggungjawaban yang harus diperhatikan dalam perkara ini.
Pertama, proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim Polri untuk membuktikan dugaan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua, proses etik internal Polri yang bertujuan menilai apakah tindakan anggota yang bersangkutan melanggar Kode Etik Profesi Polri.
Kedua proses tersebut memiliki ruang lingkup dan mekanisme berbeda.
Sidang etik dapat menghasilkan putusan terkait pelanggaran profesi dan sanksi kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penentuan kesalahan pidana tetap harus melalui proses peradilan yang berwenang.
Dengan demikian, status tersangka tidak serta-merta berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Bagi institusi Polri, sidang etik ini juga menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan aturan internal, terutama ketika perkara melibatkan pejabat berpangkat tinggi.
Tiga Tersangka Ditahan, Satu Tidak Ditahan
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, dilaporkan menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.
Perbedaan status penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara dan tidak dapat dengan sendirinya dijadikan ukuran mengenai terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada masing-masing pihak.
Penyidik masih memiliki kewajiban untuk mengungkap konstruksi perkara, peran masing-masing tersangka, serta hubungan antara dugaan tindakan yang dilakukan dengan alat bukti yang telah dikumpulkan.
Ujian Transparansi dan Integritas Institusi Kepolisian
Kasus dugaan penyadapan ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Kepolisian memiliki kewenangan besar dalam menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum. Namun, setiap kewenangan harus dijalankan berdasarkan hukum, prosedur, dan prinsip akuntabilitas.
Teknologi penyadapan pada dasarnya dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum. Akan tetapi, penggunaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh berubah menjadi sarana pengawasan tanpa legitimasi.
Apabila dugaan penyalahgunaan sistem tersebut terbukti, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut pelanggaran individu, melainkan juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, pengendalian akses, serta pertanggungjawaban penggunaan teknologi di lingkungan kepolisian.
Publik tentu membutuhkan kepastian bahwa setiap kewenangan negara dijalankan untuk kepentingan hukum dan masyarakat, bukan untuk kepentingan di luar ketentuan perundang-undangan.
Publik Menanti Hasil Sidang Etik Ahrie Sonta
Sidang etik Ahrie Sonta pada Selasa ini menjadi salah satu perkembangan yang patut dicermati dalam rangkaian panjang pengusutan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik, mulai dari hasil pemeriksaan majelis etik, bentuk pelanggaran yang dinilai, kemungkinan sanksi yang dijatuhkan, hingga perkembangan proses pidana yang masih berjalan.
Lebih jauh, masyarakat juga menantikan keterbukaan aparat dalam menjelaskan bagaimana sistem penyadapan dapat diduga digunakan tanpa prosedur yang semestinya dan bagaimana pengawasan internal terhadap penggunaan teknologi tersebut dijalankan.
Perkara ini pada akhirnya bukan hanya tentang nasib seorang perwira tinggi atau sejumlah pejabat kepolisian yang terseret sebagai tersangka.
Lebih dari itu, kasus ini menyangkut prinsip negara hukum, perlindungan hak privasi warga negara, serta keharusan setiap institusi negara untuk tunduk pada aturan.
Satu hal yang menjadi perhatian utama: kewenangan sebesar apa pun yang dimiliki aparat penegak hukum harus tetap berada di bawah kendali hukum.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak hanya dibangun melalui kewenangan dan kekuasaan, tetapi terutama melalui integritas, transparansi, dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang jabatan.
(B1)
#Polri #Nasional #PenyadapanPresiden
