MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2026, KI SUMBAR TURUN LANGSUNG KE BALAI KOTA PADANG: PADANG DITANTANG PERTAHANKAN PRESTASI DAN PERKUAT TRANSPARANSI
D'On, Padang - Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan terbuka kembali mendapat perhatian. Tim Verifikator Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan langsung ke Balai Kota Padang, Rabu (4/11/2026), dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda evaluasi administratif. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah, terutama dalam memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tim verifikator diterima langsung Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di ruang kerjanya, Balai Kota Aie Pacah. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KI Sumbar Idham Fadhli, Komisioner KI Sumbar Mona Sisca, Tiwi Utami dari unsur tim verifikator, serta staf dan panitera KI Sumbar.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang, Tommy TRD.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik menjadi perhatian, termasuk pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian sebelumnya, serta langkah penguatan sistem pelayanan informasi di lingkungan Pemko Padang.
PADANG AMANAH, TRANSPARANSI MENJADI TUNTUTAN PELAYANAN PUBLIK
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Verifikator KI Sumbar. Ia menilai pelaksanaan Monev KIP merupakan ruang evaluasi sekaligus kesempatan bagi Pemko Padang untuk memperoleh bimbingan, masukan, dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurut Maigus, keterbukaan informasi tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Amanah, Pemko Padang terus mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan didukung pemanfaatan teknologi digital.
Digitalisasi pelayanan diharapkan mampu memangkas hambatan masyarakat dalam mengakses informasi, sekaligus memastikan setiap kebutuhan informasi dapat ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangan masing-masing.
"Pemko Padang terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital. Kami berharap masukan dan rekomendasi dari KI Sumbar dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat," ungkap Maigus.
Ia menegaskan, melalui Progul Padang Amanah, dirinya bersama Wali Kota Padang terus mendorong agar pengelolaan informasi pemerintahan semakin terbuka dan mudah diakses masyarakat.
"Melalui Progul Padang Amanah, Pak Wali dan saya mendorong tata kelola informasi Pemko Padang yang berbasis digitalisasi dan transparansi, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara baik," ujarnya.
JANGAN SAMPAI MASYARAKAT KESULITAN MENDAPATKAN INFORMASI
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Maigus Nasir adalah memastikan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan ketika membutuhkan informasi dari pemerintah.
Menurutnya, hak masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, kegiatan, maupun pelayanan pemerintah harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh perangkat daerah.
Karena itu, keberadaan PPID tidak boleh sekadar menjadi pelengkap struktur birokrasi. PPID harus berfungsi sebagai pintu pelayanan informasi yang responsif, mudah dijangkau, dan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.
Sinergi antara KI Sumbar dan Pemko Padang, khususnya melalui Diskominfo, dinilai penting untuk memastikan standar pelayanan informasi terus diperbaiki.
Maigus juga berharap Kota Padang tidak hanya mampu mempertahankan capaian keterbukaan informasi di tingkat provinsi, tetapi dapat berkembang menjadi daerah percontohan dalam penerapan transparansi pemerintahan.
"Kita membutuhkan bimbingan dan masukan dari Komisi Informasi melalui sinergi dengan Dinas Kominfo untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Sebagai cerminan Sumatera Barat, kita berharap Padang dapat menjadi rujukan keterbukaan informasi publik di tingkat nasional," tegasnya.
KI SUMBAR APRESIASI PELAYANAN INFORMASI PEMKO PADANG
Sementara itu, Ketua KI Sumbar, Idham Fadhli, menyampaikan apresiasi atas sambutan Wakil Wali Kota Padang beserta jajaran Pemko Padang.
Ia menjelaskan, kunjungan tim verifikator merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi di badan publik.
Melalui kegiatan tersebut, KI Sumbar ingin melihat secara langsung bagaimana pelayanan PPID dijalankan, termasuk sejauh mana rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
Menurut Idham, proses monitoring dan evaluasi tidak semata-mata bertujuan memberikan penilaian terhadap badan publik. Lebih penting dari itu, Monev menjadi instrumen untuk mengidentifikasi kekurangan, memberikan rekomendasi, serta mendorong perbaikan berkelanjutan.
"Melalui kunjungan ini, kami melihat langsung pelayanan PPID di Kota Padang sekaligus tindak lanjut rekomendasi dari penilaian tahun sebelumnya, dan rekomendasi untuk peningkatan layanan keterbukaan informasi publik ke depannya sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," jelas Idham.
Ia juga mengungkapkan bahwa secara umum tata kelola informasi publik di lingkungan Pemko Padang telah berjalan baik.
Penilaian tersebut tidak terlepas dari capaian Kota Padang yang berhasil meraih peringkat pertama pada Monev Keterbukaan Informasi Publik KI Sumbar tahun sebelumnya.
Capaian itu, menurut Idham, menjadi modal penting sekaligus tanggung jawab bagi Pemko Padang untuk terus menjaga konsistensi pelayanan.
"Kami mengapresiasi Pemko Padang karena secara umum tata kelola informasi publiknya sudah berjalan baik dan telah berhasil meraih peringkat pertama pada Monev KI Sumbar tahun lalu. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan secara konsisten dan diikuti hasil yang lebih baik pada Monev tahun ini," katanya.
REKOMENDASI TAHUN LALU SUDAH DITINDAKLANJUTI, NAMUN MASIH ADA RUANG PERBAIKAN
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KI Sumbar, Mona Sisca, menyampaikan bahwa sejumlah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh Pemko Padang.
Namun, ia menegaskan bahwa penguatan keterbukaan informasi publik merupakan proses berkelanjutan. Artinya, meskipun berbagai perbaikan telah dilakukan, masih terdapat ruang yang perlu dimaksimalkan agar kualitas pelayanan semakin meningkat.
Hal tersebut juga menjadi bagian dari diskusi antara tim KI Sumbar dengan Kepala Diskominfo Kota Padang.
"Alhamdulillah rekomendasi Komisi Informasi dari penilaian tahun lalu sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Padang. Dan dari diskusi bersama Kadis Kominfo masih ada beberapa ruang untuk peningkatan layanan Keterbukaan Informasi Publik ke depan. Terima kasih atas komitmen Pemko Padang terhadap Keterbukaan Informasi Publik," ungkap Mona.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa mempertahankan prestasi keterbukaan informasi membutuhkan lebih dari sekadar keberhasilan memperoleh peringkat. Konsistensi dalam menjalankan rekomendasi, memperbaiki sistem pelayanan, dan memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan informasi menjadi bagian penting dari evaluasi.
PRESTASI BUKAN AKHIR, KUALITAS PELAYANAN HARUS TERUS DITINGKATKAN
Monev KIP 2026 menjadi momentum penting bagi Pemko Padang untuk membuktikan bahwa predikat peringkat pertama yang diraih pada tahun sebelumnya bukan sekadar pencapaian administratif.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan keterbukaan informasi berjalan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Masyarakat membutuhkan akses informasi yang jelas mengenai kebijakan pemerintah, penggunaan program dan kegiatan daerah, prosedur pelayanan, hingga berbagai informasi publik lainnya yang memang wajib disediakan dan diumumkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, pemerintah juga dituntut memiliki sistem pengelolaan informasi yang tertib, dokumentasi yang baik, petugas pelayanan yang responsif, serta mekanisme permohonan dan penyelesaian sengketa informasi yang sesuai aturan.
Keterbukaan informasi juga bukan berarti seluruh informasi pemerintah dapat dibuka tanpa batas. Informasi yang dikecualikan tetap harus dilindungi melalui mekanisme pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, transparansi harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap informasi yang memang dikecualikan.
Kunjungan Tim Verifikator KI Sumbar ke Balai Kota Padang diharapkan menjadi penguat komitmen tersebut.
Bagi Pemko Padang, mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi merupakan pekerjaan yang harus terus dilakukan. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintahan yang transparan bukan hanya seberapa tinggi peringkat yang diperoleh dalam sebuah evaluasi, melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh hak informasinya.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik harus menghadirkan pemerintahan yang tidak berjarak dengan masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut bekerja, tetapi juga harus mampu menjelaskan apa yang dikerjakan, bagaimana kebijakan dijalankan, dan sejauh mana pelayanan diberikan kepada publik.
Padang Amanah bukan sekadar slogan tata kelola pemerintahan, tetapi harus tercermin dalam transparansi, keterbukaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
(Mond)
#Padang #Daerah
