Tutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana, Fadly Amran Dorong LPM Jadi Garda Terdepan Mitigasi Banjir di Padang
D'On, Padang - Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana dan mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Kota Padang.
Penegasan tersebut disampaikan Fadly Amran saat secara resmi menutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana bagi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Padang di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 27–28 Oktober 2026, itu diikuti 312 peserta yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara LPM dari 104 kelurahan di 11 kecamatan se-Kota Padang. Workshop ini menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat agar lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus meningkatkan peran LPM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat kelurahan.
Penutupan workshop tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Rina Melati, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Percepatan Penanganan Bencana Jadi Prioritas
Dalam arahannya, Fadly Amran menyampaikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Padang terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak bencana banjir yang terjadi pada 28 November 2025 lalu.
Penanganan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan kondisi pascabencana, tetapi juga mencakup upaya memperkuat infrastruktur pengendalian banjir guna mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.
Sejumlah infrastruktur pengendalian banjir direncanakan untuk dibangun, di antaranya sabo dam dan check dam. Kedua jenis bangunan tersebut memiliki fungsi penting dalam pengelolaan aliran sungai dan pengendalian material sedimen, meskipun penerapannya disesuaikan dengan karakteristik sungai serta kondisi wilayah yang membutuhkan penanganan.
Fadly menilai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Sebab, keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami risiko serta bertindak secara tepat ketika bencana terjadi.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Kota Padang, dengan sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk percepatan penanganan sungai,” ujar Fadly Amran.
Dukungan anggaran tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan dampak bencana dan mendorong pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat.
Namun, besarnya dukungan anggaran harus diiringi dengan koordinasi yang baik, perencanaan yang matang, serta keterlibatan masyarakat agar upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
LPM Diminta Aktif Mendukung Pembangunan dan Mitigasi Bencana
Fadly Amran secara khusus berharap pengurus LPM dapat mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat di tingkat kelurahan, LPM dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga. Pengurus LPM dapat membantu menyampaikan informasi program pemerintah, membangun pemahaman masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan di lingkungan masing-masing.
Keterlibatan tersebut juga penting untuk mendukung upaya mitigasi bencana, mulai dari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, mengedukasi masyarakat mengenai langkah-langkah keselamatan, hingga memperkuat koordinasi ketika terjadi keadaan darurat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada agar upaya pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki peran dalam penyusunan kebijakan, penyediaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan penanganan kedaruratan. Sementara itu, masyarakat berperan penting dalam menjaga lingkungan, memahami risiko bencana, serta mendukung pelaksanaan program mitigasi.
Dalam konteks tersebut, LPM diharapkan tidak hanya menjadi wadah penyaluran aspirasi warga, tetapi juga menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.
Workshop Perkuat Kapasitas Pengurus LPM
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Rina Melati menjelaskan bahwa workshop tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan pengurus LPM dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Padang.
Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun melalui edukasi, koordinasi, dan pemahaman yang baik mengenai langkah-langkah mitigasi bencana. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui potensi ancaman di lingkungannya, tetapi juga memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dan melindungi keselamatan warga.
Rina menilai, LPM memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu mitra penting pemerintah kelurahan dalam menggerakkan pembangunan berbasis partisipasi warga.
“Sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan, LPM memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengedukasi, dan mengoordinasikan masyarakat terkait mitigasi bencana. Kami berharap pengurus LPM berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing,” ungkap Rina.
Melalui workshop tersebut, para pengurus LPM diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya mitigasi, meningkatkan kemampuan berkoordinasi, serta mendorong tumbuhnya budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
Bekal pengetahuan itu diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas kelembagaan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Membangun Masyarakat yang Lebih Tangguh Menghadapi Bencana
Kota Padang membutuhkan kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir. Karena itu, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir perlu didukung langkah-langkah nonstruktural, termasuk edukasi kebencanaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan unsur masyarakat.
Keberadaan 312 peserta dari 104 kelurahan dalam workshop tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana. Para pengurus LPM diharapkan mampu meneruskan informasi dan pemahaman yang diperoleh kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Pada akhirnya, keberhasilan membangun Kota Padang yang lebih tangguh terhadap bencana membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan warga. Infrastruktur yang memadai harus disertai masyarakat yang memahami risiko, peduli terhadap lingkungan, dan siap bertindak ketika menghadapi keadaan darurat.
Melalui penutupan workshop ini, Pemerintah Kota Padang berharap pengurus LPM semakin memperkuat perannya sebagai penggerak masyarakat, baik dalam mendukung pembangunan maupun dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Dengan kolaborasi yang kuat, upaya penanganan bencana diharapkan tidak hanya berfokus pada pemulihan setelah bencana terjadi, tetapi juga semakin mengedepankan pencegahan, pengurangan risiko, dan perlindungan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan.
(Mond)
#Padang #Daerah
