Fadly Amran Tekankan Percepatan Penanganan Banjir Padang, Rumah Warga di DAS Bakal Dievaluasi untuk Relokasi
D'On, Padang - Pemerintah Kota Padang mempercepat langkah penanganan dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah pada 10 Oktober 2026. Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pendataan dan penyaluran bantuan, tetapi harus diwujudkan melalui respons cepat, pemenuhan kebutuhan warga terdampak, serta percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Penegasan tersebut disampaikan Fadly Amran saat memimpin monthly meeting Pemerintah Kota Padang bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, jajaran asisten sekretariat daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), di Ruang Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (12/10/2026).
Rapat koordinasi bulanan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari evaluasi kinerja pelayanan publik, percepatan penanganan pascabanjir, hingga pelepasan pejabat yang memasuki masa purna tugas. Namun, perhatian utama dalam pertemuan itu tertuju pada upaya pemerintah memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.
Fadly menekankan bahwa seluruh jajaran Pemko Padang harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana. Menurutnya, keberadaan pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama ketika warga membutuhkan bantuan dan dukungan untuk memulihkan kehidupan mereka.
“Dalam penanganan bencana, kita harus benar-benar merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan bantuan, saya minta seluruh jajaran bergerak cepat dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan,” tegas Fadly.
Ia mengingatkan, penanganan bencana bukan semata-mata tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi kebencanaan. Seluruh OPD diminta mengambil peran sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimiliki, sehingga penanganan di lapangan dapat berjalan lebih terkoordinasi.
Fadly bahkan meminta Sekretaris Daerah mengoordinasikan OPD yang memiliki banyak personel untuk ikut turun langsung membantu masyarakat terdampak.
“Saya juga meminta melalui Pak Sekda, OPD yang memiliki banyak personel agar ikut turun langsung membantu warga kita yang rumah dan keluarganya terdampak bencana. Jangan biarkan masyarakat menghadapi kondisi ini sendirian,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemko Padang menginginkan keterlibatan aktif seluruh jajaran pemerintahan, tidak hanya dalam bentuk koordinasi administratif, tetapi juga melalui tindakan nyata di tengah masyarakat.
Data Kerusakan Rumah Jadi Dasar Penanganan dan Relokasi
Selain memastikan bantuan bagi warga terdampak, Pemko Padang juga mulai memperkuat pendataan kerusakan rumah dan kondisi wilayah yang terdampak banjir.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir meminta seluruh camat, khususnya di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji, segera menyampaikan data rinci mengenai rumah warga yang mengalami kerusakan serta kondisi lingkungan pascabencana 10 Oktober 2026.
Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, dan langkah penanganan yang harus diprioritaskan.
Data yang akurat akan menjadi dasar bagi OPD terkait dalam menentukan bentuk intervensi, termasuk perbaikan rumah yang masih memungkinkan untuk dihuni maupun opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan berisiko.
Langkah ini menjadi penting karena penanganan pascabencana tidak cukup hanya dengan memulihkan kondisi rumah dan lingkungan seperti semula. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat agar warga tidak terus-menerus menghadapi risiko bencana serupa.
Maigus menegaskan, pemerintah harus memiliki kejelasan mengenai rumah yang masih dapat dipertahankan dan rumah yang perlu dipindahkan dari kawasan berbahaya, terutama yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kita perlu tegaskan mana rumah yang dipertahankan dan perlu direlokasi dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk itu, kita harus segera mempercepat revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang,” kata Maigus.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap permukiman di kawasan rawan bencana menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Keputusan mengenai relokasi tentu memerlukan kajian dan pendataan yang cermat, termasuk mempertimbangkan tingkat risiko, kondisi bangunan, keselamatan penghuni, serta kesiapan alternatif tempat tinggal bagi masyarakat.
Di sisi lain, percepatan revisi RTRW diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan penataan ruang Kota Padang, khususnya dalam mengendalikan pembangunan di kawasan yang memiliki potensi bahaya bencana.
Dengan demikian, penanganan banjir tidak hanya berorientasi pada pemulihan setelah bencana, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi risiko pada masa mendatang.
Pembangunan Pengendali Banjir Diminta Dipercepat
Dalam rapat tersebut, Fadly Amran juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian pekerjaan pembangunan yang berkaitan dengan penanganan banjir, terutama di titik-titik yang selama ini rawan terdampak bencana.
Ia meminta seluruh pihak terkait meningkatkan koordinasi agar pekerjaan yang sedang berjalan dapat diselesaikan secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas hasil pembangunan.
Menurutnya, infrastruktur penanganan banjir merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana terhadap permukiman maupun aktivitas sehari-hari.
Percepatan pekerjaan perlu disertai pengawasan yang memadai agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Koordinasi lintas OPD juga menjadi faktor penting, mengingat penanganan banjir berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kondisi drainase, aliran sungai, infrastruktur permukiman, penataan kawasan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Karena itu, Fadly meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja secara terpisah-pisah. Setiap OPD harus memastikan program dan sumber daya yang dimiliki dapat mendukung langkah penanganan secara terpadu.
Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus memperkuat kesiapan Kota Padang dalam menghadapi potensi bencana berikutnya.
Pemko Padang Bidik Peringkat Pertama Nasional dalam Pelayanan Perizinan
Di tengah pembahasan penanganan bencana, rapat bulanan tersebut juga menjadi momentum bagi Pemko Padang untuk mengevaluasi capaian kinerja pelayanan publik.
Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang atas keberhasilan meraih penghargaan Capaian Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Penghargaan dari Kementerian Hilirisasi dan Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tersebut menempatkan Kota Padang pada peringkat keenam tingkat nasional.
Capaian itu menjadi salah satu indikator kinerja pelayanan perizinan dan fasilitasi kegiatan berusaha di daerah. Bagi pemerintah kota, prestasi tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan mutu layanan agar semakin efektif, mudah diakses, dan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Meski demikian, Fadly menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Ia justru meminta seluruh jajaran menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kinerja pemerintahan.
“Kita berharap tahun depan Kota Padang dapat meraih peringkat pertama di Indonesia. Capaian yang telah diraih saat ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah,” ujar Fadly.
Target menempati peringkat pertama nasional tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Pemko Padang. Peningkatan kinerja tidak hanya bergantung pada capaian penilaian, tetapi juga pada konsistensi pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
DPMPTSP diharapkan terus memperkuat kualitas layanan perizinan, sementara OPD lainnya juga dituntut meningkatkan efektivitas pelayanan sesuai bidang masing-masing.
Dengan demikian, prestasi yang diraih tidak hanya menjadi kebanggaan institusi, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung melalui peningkatan kualitas layanan publik.
Lepas Corri Saidan Setelah 34 Tahun 9 Bulan Mengabdi
Agenda monthly meeting ditutup dengan pelepasan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Corri Saidan, yang akan memasuki masa purna tugas pada 31 Oktober 2026.
Fadly Amran secara resmi melepas Corri Saidan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya selama 34 tahun 9 bulan di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Masa pengabdian tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Corri dalam menjalankan tugas pemerintahan dan mendukung penyelenggaraan administrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Pelepasan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memberikan penghormatan kepada aparatur yang telah menuntaskan masa baktinya setelah puluhan tahun menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan.
Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penanganan bencana, penghargaan terhadap pengabdian aparatur menjadi pengingat bahwa keberlangsungan pemerintahan juga ditopang oleh dedikasi sumber daya manusia yang menjalankan tugas dari waktu ke waktu.
Konsolidasi Pemerintahan untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Rangkaian pembahasan dalam monthly meeting tersebut memperlihatkan sejumlah pekerjaan yang harus berjalan beriringan di Kota Padang. Pemerintah dituntut merespons kebutuhan mendesak warga terdampak banjir, mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, mengevaluasi permukiman di kawasan rawan bencana, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
Tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan di lapangan. Pendataan kerusakan rumah harus ditindaklanjuti dengan keputusan penanganan yang jelas. Bantuan perlu disalurkan berdasarkan kebutuhan warga, sementara pembangunan infrastruktur harus diselesaikan dengan memperhatikan kualitas dan manfaat jangka panjang.
Pada saat yang sama, rencana relokasi dari kawasan berisiko membutuhkan pendekatan yang cermat agar kebijakan keselamatan dapat berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi lintas OPD, Fadly Amran dan Maigus Nasir mendorong seluruh jajaran Pemko Padang bergerak lebih cepat, terarah, dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Bagi Pemko Padang, ukuran keberhasilan bukan hanya pada penghargaan dan capaian peringkat nasional, melainkan juga pada seberapa cepat pemerintah hadir membantu warga, seberapa tepat penanganan dilakukan, dan seberapa kuat upaya pencegahan dibangun agar risiko bencana dapat ditekan pada masa mendatang.
