Banjir Bandang Terjang Solok, Puan Maharani Soroti Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana
D'On, Jakarta - Bencana banjir bandang disertai longsor yang menerjang kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mendapat perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi bencana, terutama di tengah meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia.
Puan mengatakan, bencana yang terjadi di Solok harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya diperlukan setelah bencana terjadi, tetapi harus dibangun sejak sebelum potensi bencana muncul.
"Terkait dengan bencana yang terjadi, banjir besar yang terjadi di Solok, kami meminta kepada semua stakeholder untuk bisa betul-betul mengantisipasi dan memitigasi semua hal yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Solok saja," kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kawasan di Solok pada Senin (21/9/2026) malam. Bencana tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.
Dampak bencana tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas pemerintahan dan akses transportasi. Sejumlah bangunan di kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dilaporkan mengalami kerusakan, sementara akses jalan dari arah Padang menuju Solok turut terputus akibat material banjir dan longsor.
Empat orang dilaporkan mengalami luka-luka. Di sisi lain, sejumlah orang masih diduga tertimbun material longsor maupun terseret arus banjir sehingga proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh petugas gabungan.
Puan berharap proses pencarian dan evakuasi dapat berlangsung lancar serta seluruh korban yang masih dicari dapat segera ditemukan.
"Saat ini kan masih dalam proses pencarian atau evakuasi, kami berharap semoga tidak ada korban. Amin. Ke depannya harus lebih mengantisipasi dari mitigasi yang lebih efektif," ujar Puan.
Puan Minta Kesiapsiagaan Diperkuat
Puan menilai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor perlu menjadi perhatian serius, terutama ketika sejumlah daerah mulai memasuki periode musim hujan.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, hingga unsur terkait di lapangan.
"Ini sudah beberapa kali bahkan sering dibicarakan oleh DPR kepada BNPB, bahkan tim dari kami, tim bencana juga sudah menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi-mitigasi," ungkapnya.
Puan menyoroti kondisi cuaca yang belakangan dapat berubah dengan cepat dan curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut, kata dia, perlu diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur serta sistem penanganan bencana yang memadai.
"Sekarang ini curah hujan cukup keras ataupun sangat tinggi juga efektivitas dari semua bendungan yang ada di Indonesia dan hal-hal lain," sambung mantan Menko PMK tersebut.
Menurut Puan, mitigasi bencana tidak boleh berhenti pada penanganan ketika bencana sudah terjadi. Kesiapan menghadapi potensi bencana perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan sistem peringatan dini, infrastruktur pengendalian air, jalur evakuasi, hingga kesiapan petugas dan masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya memperkuat koordinasi antarlembaga agar penanganan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah.
"Dan memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis," tegas Puan.
Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Warga
Selain persoalan mitigasi jangka panjang, Puan meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga yang saat ini terdampak bencana di Solok.
Ia menyampaikan empati kepada masyarakat yang menjadi korban maupun mereka yang kehilangan tempat tinggal serta mengalami kerusakan harta benda akibat banjir dan longsor.
"Tentunya kita semua berduka dan merasa prihatin atas bencana ini. Pemerintah, terutama petugas di lapangan harus bekerja cepat memberi pertolongan kepada warga terdampak," ujarnya.
Dalam kondisi darurat, kebutuhan dasar masyarakat harus segera dipastikan tersedia. Puan menyebut kebutuhan tersebut meliputi tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, layanan kesehatan, hingga perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
"Dalam keadaan darurat, kebutuhan utama masyarakat mencakup tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, layanan kesehatan, serta dukungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas," papar Puan.
Menurutnya, penanganan terhadap korban bencana tidak semata-mata berkaitan dengan proses evakuasi. Setelah warga berhasil dievakuasi, pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian maupun ketika harus melakukan pengungsian secara mandiri.
Pendataan Korban dan Kerusakan Harus Akurat
Puan juga meminta pemerintah melakukan pendataan secara cepat dan akurat terhadap jumlah korban, warga terdampak, kerusakan bangunan, maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Hingga Selasa siang, jumlah pasti korban jiwa dan nilai kerugian material akibat bencana tersebut belum dapat dipastikan. Proses pendataan di lapangan masih berlangsung seiring dengan upaya pencarian dan evakuasi.
Menurut Puan, data yang akurat sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan.
"Data tersebut penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan," lanjutnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana kepada masyarakat secara berkala. Informasi tersebut, antara lain, mencakup jumlah warga terdampak, korban yang telah mendapatkan bantuan, kebutuhan yang masih belum terpenuhi, hingga berbagai kendala yang dihadapi petugas dalam proses distribusi bantuan.
Transparansi informasi dinilai penting di tengah situasi darurat, terutama ketika masyarakat dan keluarga korban membutuhkan kepastian mengenai kondisi di lapangan.
Bencana Solok Jadi Pengingat Pentingnya Mitigasi
Banjir bandang dan longsor yang melanda Solok menjadi pengingat bahwa ancaman bencana hidrometeorologi membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Di tengah tingginya curah hujan, upaya mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga kebencanaan, aparat, petugas lapangan, serta masyarakat perlu memiliki peran masing-masing dalam mengurangi risiko bencana.
Puan meminta seluruh kebutuhan warga terdampak dipastikan terpenuhi, baik bagi mereka yang mengungsi di tempat yang telah disediakan pemerintah maupun warga yang memilih melakukan pengungsian secara mandiri.
"Pastikan setiap kebutuhan korban atau warga terdampak dapat terpenuhi. Baik mereka yang mengungsi di tempat-tempat yang telah disiapkan pemerintah, maupun yang melakukan pengungsian mandiri," tutup Puan.
Sementara itu, proses pencarian, evakuasi, pendataan korban dan kerusakan, serta penanganan warga terdampak masih menjadi prioritas di lapangan. Kondisi tersebut membuat koordinasi dan kecepatan respons menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana.
(L6)
#Peristiwa #BanjirBandang #Nasional
