Purbaya Tegas: Anggaran Makan Bergizi Gratis Tetap Dipotong Jika Tak Terserap, Meski Luhut Minta Ditahan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
D'On, Jakarta — Tegang namun tetap berbalas argumen elegan. Begitulah dinamika antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait nasib anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Di satu sisi, Luhut meminta agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak tergesa menarik atau memangkas dana MBG yang belum terserap sepenuhnya. Namun di sisi lain, Purbaya tetap berpegang pada prinsip disiplin fiskal: anggaran yang tak terserap optimal tetap harus dipotong.
“Kita lihat sampai akhir Oktober. Kalau (anggaran) tidak terserap, ya kami potong juga,” tegas Purbaya saat ditemui wartawan di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Menkeu Tegas, Disiplin Anggaran Jadi Kunci
Menurut Purbaya, kebijakan pemangkasan bukan bentuk penolakan terhadap program MBG, melainkan mekanisme agar penggunaan dana negara tetap efisien dan tepat sasaran. Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar tercatat di atas kertas.
“Kalau memang penyerapan dan implementasinya bagus, tentu tidak akan kami ganggu. Tapi kalau ada dana yang diam saja tanpa hasil konkret, itu bukan hal yang bisa kami biarkan,” ujar Purbaya dengan nada tegas.
Ia mengakui bahwa program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, semangat program tidak boleh mengabaikan aspek pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab.
“Pak Luhut punya niat baik memastikan program berjalan. Tapi kami juga punya tanggung jawab menjaga keuangan negara tetap sehat,” imbuhnya.
Luhut Minta Kemenkeu Tidak Terlalu Kaku
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan harapan agar Kemenkeu tidak serta-merta menarik dana MBG yang belum terserap. Menurutnya, realisasi anggaran program ini justru menunjukkan tren membaik dan perlu diberikan waktu agar progresnya semakin optimal.
“Kami laporkan bahwa penyerapan anggarannya membaik, sehingga Menkeu nanti tidak perlu mengambil anggaran yang belum terserap,” kata Luhut usai rapat di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Luhut menilai, sejumlah faktor teknis di lapangan kerap membuat proses pencairan dan penggunaan dana membutuhkan waktu lebih panjang, terutama dalam hal distribusi bahan pangan dan verifikasi data penerima manfaat.
“Kami terus melakukan pengecekan fisik di lapangan. Ada tim dari DEN yang memastikan data benar-benar akurat agar laporan ke Presiden pun bisa dipercaya,” jelasnya.
Progres Positif dan Dampak Ekonomi Nyata
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga sembilan bulan pertama tahun ini penyerapan anggaran MBG telah mencapai Rp21,64 triliun, atau sekitar 34% dari total alokasi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan semester pertama tahun berjalan, ketika serapan masih di bawah 20%.
DEN mencatat, peningkatan penyerapan anggaran ini juga mulai memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Program MBG yang melibatkan ribuan penyedia bahan pangan lokal dan tenaga distribusi disebut telah membuka lapangan kerja bagi sekitar 380 ribu orang di berbagai daerah.
“Kalau saya tidak keliru, penyerapan lapangan kerja sudah 380 ribu. Itu sangat membantu di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Luhut.
Ia menilai, MBG kini bukan hanya program sosial, melainkan juga instrumen ekonomi yang menjaga daya beli masyarakat di lapisan bawah.
Antara Efisiensi dan Empati
Meski keduanya tampak berbeda pandangan, baik Purbaya maupun Luhut sejatinya memiliki tujuan sama: memastikan program MBG benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan. Purbaya berfokus pada efisiensi anggaran agar tak ada pemborosan, sementara Luhut menekankan pentingnya fleksibilitas birokrasi agar program tidak tersendat di tengah jalan.
Para pengamat ekonomi menilai, polemik ini mencerminkan tantangan klasik antara idealisme sosial dan realitas fiskal. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kepentingan menjaga disiplin keuangan dan memastikan program pro-rakyat tetap berjalan.
Jika hingga akhir Oktober penyerapan dana MBG terbukti meningkat signifikan, besar kemungkinan Kemenkeu akan menahan langkah pemotongan. Namun, jika stagnan, maka peringatan Purbaya bukan sekadar ancaman, melainkan tindakan nyata untuk menjaga kredibilitas fiskal negara.
Momen Penentu di Akhir Tahun
Dengan tenggat waktu hanya beberapa minggu ke depan, Oktober 2025 akan menjadi momen krusial bagi masa depan program MBG. Semua mata kini tertuju pada sejauh mana kementerian dan lembaga terkait bisa mempercepat penyerapan dana sekaligus menjaga akuntabilitasnya.
“Yang penting bukan hanya cepat, tapi tepat sasaran. Itu yang kami jaga,” tutup Purbaya.
Sementara itu, Luhut menegaskan pihaknya akan terus mengawal langsung agar program MBG tidak sekadar menjadi angka dalam laporan, melainkan benar-benar hadir di meja makan masyarakat Indonesia yang membutuhkan.
(Okz)
#PurbayaYudhieSadewa #Nasional #LuhutBinsarPandjaitan #MakanBergiziGratis
