Mensesneg Cari Jalan Keluar atas Pencabutan ID Pers Istana CNN: Polemik Kebebasan Pers di Era Prabowo
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Presiden di kawasan Kartanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.
D'On, Jakarta – Polemik pencabutan kartu identitas pers (ID pers) jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden menuai sorotan publik. Peristiwa ini tidak hanya menyinggung soal aturan protokoler di lingkungan Istana, tetapi juga menyentuh urat nadi demokrasi: kebebasan pers.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, akhirnya turun tangan. Ia meminta BPMI segera membuka komunikasi dengan pihak CNN Indonesia untuk mencari jalan keluar. “Ya kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujar Pras, sapaan akrabnya, usai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi presiden, kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025) malam.
Awal Mula: Pertanyaan Jurnalis yang Dinilai "Di Luar Konteks"
Kisruh bermula pada Sabtu (27/9/2025), ketika Presiden Prabowo baru saja mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma setelah lawatan kenegaraan. Dalam sesi tanya jawab singkat dengan wartawan, Diana Valencia melontarkan pertanyaan mengenai program MBG (Makan Bergizi Gratis)—program unggulan pemerintah yang saat ini tengah menjadi sorotan publik karena masalah pendanaan dan implementasi.
Namun, pertanyaan tersebut disebut-sebut dianggap “tidak sesuai konteks” dengan agenda kepulangan Presiden dari luar negeri. Tak lama berselang, sekitar pukul 19.15 WIB di hari yang sama, seorang petugas BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia dan langsung mengambil ID pers Diana. Tindakan itu mengejutkan redaksi.
CNN Indonesia: Tindakan Sepihak, Tanpa Penjelasan Resmi
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, menegaskan pihaknya sama sekali tidak menerima pemberitahuan resmi maupun alasan tertulis terkait pencabutan itu.
“Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID pers tersebut. Pertanyaan yang diajukan Diana terkait program MBG justru relevan, karena menyangkut kepentingan publik,” ujar Titin.
Ia menilai langkah BPMI terkesan reaktif dan merugikan kerja jurnalis yang memiliki mandat untuk mengajukan pertanyaan kritis. CNN Indonesia pun langsung melayangkan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg, meminta klarifikasi sekaligus pemulihan hak liput jurnalis mereka.
Mensesneg Turun Tangan: Krisis Komunikasi di Lingkar Istana?
Merespons polemik yang semakin melebar, Pras menginstruksikan agar BPMI segera duduk bersama dengan pihak CNN Indonesia. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/9/2025).
“Ini soal komunikasi saja. Saya minta agar BPMI menjelaskan dan membuka dialog. Kita cari jalan keluar terbaik,” kata Pras.
Meski demikian, ketika ditanya apakah Presiden Prabowo mengetahui dan memberikan perhatian khusus terhadap insiden ini, Pras hanya menjawab singkat bahwa persoalan tersebut “cukup diketahui olehnya”.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan baru: apakah Presiden memang memberi restu diam-diam atas langkah pencabutan ID pers, ataukah ini murni inisiatif birokrasi di bawahnya?
Sorotan Publik: Antara Protokoler dan Kebebasan Pers
Kasus ini menimbulkan gelombang diskusi luas di kalangan jurnalis, aktivis media, hingga masyarakat sipil. Pasalnya, pencabutan ID pers bukan sekadar urusan administratif. Langkah ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk pembatasan kerja jurnalis, yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jika pencabutan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur jelas, maka potensi terjadinya pelanggaran kebebasan pers sangat terbuka. Apalagi, pertanyaan yang dilontarkan Diana bukanlah isu personal atau sensasional, melainkan terkait program pemerintah yang menyangkut kepentingan publik.
Pertemuan Senin: Ujian Keterbukaan Istana
Pertemuan antara BPMI dan CNN Indonesia pada Senin (29/9/2025) dipandang sebagai momen krusial. Hasil dialog itu akan menjadi penentu arah hubungan antara Istana dengan media di era pemerintahan Prabowo.
Jika persoalan ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan pers bisa dipulihkan. Namun jika tidak, kasus ini berpotensi mencoreng citra Istana dan menimbulkan kesan adanya represi halus terhadap jurnalisme kritis.
Insiden pencabutan ID pers Diana Valencia menjadi lebih dari sekadar persoalan teknis. Ini adalah cermin relasi antara kekuasaan dan media. Keberanian jurnalis mengajukan pertanyaan kritis tidak boleh dibalas dengan pembatasan akses. Kini, publik menanti apakah Istana akan merangkul media dengan komunikasi terbuka atau justru menegaskan jarak dengan pers yang kritis.
(T)
