BEM SI Batal Demo Hari Ini, Aliansi Mahasiswa Siap Gelar Aksi Lanjutan 2 September

Ilustrasi demo BEM SI di Jakarta.

D'On, Jakarta – Rencana demonstrasi besar mahasiswa di Jakarta pada Senin (1/9/2025) akhirnya urung digelar. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan tidak akan turun ke jalan hari ini setelah melakukan evaluasi terhadap situasi lapangan yang dinilai kurang kondusif.

“Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” tegas Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, dalam keterangan tertulisnya.

Keputusan tersebut bukan berarti gerakan mahasiswa berhenti begitu saja. Ikram menegaskan bahwa BEM SI masih terus memantau dinamika sosial-politik dalam sepekan ke depan. Tujuannya, agar setiap aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan cara yang lebih efektif tanpa terhalang oleh situasi keamanan.

“Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik,” lanjut Ikram.

Aliansi BEM SI Pastikan Aksi 2 September

Meski BEM SI pusat menahan diri, aliansi mahasiswa di bawah koordinasi Muzammil Ihsan memastikan tetap akan menggelar aksi besar-besaran pada Selasa, 2 September 2025.

“Kita enggak hari ini, tetapi Selasa,” tegas Ihsan.

Aksi ini disebut sebagai kelanjutan dari demonstrasi bertajuk “Indonesia (C)emas 2025” yang digelar pada 28 Juli lalu. Saat itu, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia memadati jalanan Jakarta dengan membawa 11 poin tuntutan yang menyentuh isu fundamental bangsa: mulai dari politik, hukum, lingkungan, pertambangan, hak sipil, hingga persoalan pertahanan.

Kilas Balik Aksi 28 Juli: Ribuan Mahasiswa, 11 Tuntutan

Demonstrasi 28 Juli lalu menjadi salah satu aksi terbesar pasca-pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Massa mahasiswa tidak hanya berorasi, tetapi juga menyerahkan dokumen resmi berisi tuntutan kepada pemerintah.

Aksi itu bahkan sempat menarik perhatian Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, yang hadir mewakili Presiden dan Menteri Sekretaris Negara. Di hadapan ribuan mahasiswa, Juri menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup telinga terhadap kritik publik.

“Tidak benar presiden mengabaikan aspirasi mahasiswa. Semua akan ditampung, dikaji, dan diambil tindakan jika memang sesuai dengan kepentingan bersama,” ucap Juri kala itu.

Sebagai bentuk komitmen, Juri menandatangani bundel dokumen berisi 11 poin tuntutan mahasiswa.

Isi Tuntutan Mahasiswa

Tuntutan yang dibawa mahasiswa kala itu tidak sekadar reaktif, melainkan menyentuh akar persoalan bangsa. Berikut poin-poinnya:

1. Menolak politisasi sejarah serta segala upaya pengaburan fakta demi kepentingan elit.
2. Meninjau pasal-pasal bermasalah dalam RUU dengan pelibatan publik yang luas.
3. Transparansi perjanjian bilateral agar tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional.
4. Audit menyeluruh izin pertambangan dan penindakan tegas terhadap praktik illegal mining.
5. Pembatalan pembangunan lima batalion baru di Aceh serta keterbukaan data pasukan organik sesuai MoU Helsinki.
6. Menolak pengadilan militer di kampus, seperti rencana pembangunan di Universitas Riau.
7. Mencabut UU TNI dan menghentikan intimidasi terhadap masyarakat sipil.
8. Membebaskan mahasiswa yang berstatus tersangka akibat aksi demonstrasi.
9. Menolak aktivitas promosi LGBT, dengan dorongan regulasi yang dianggap selaras nilai agama dan budaya.
10. Menolak praktik dwifungsi jabatan sipil dan militer demi menjaga profesionalisme birokrasi.
11. Mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.

Aksi Jilid II: “Indonesia (C)emas 2025” Berlanjut

Dengan mengusung tajuk “Indonesia (C)emas Jilid II 2025”, aliansi mahasiswa ingin menegaskan konsistensi sikap kritis mereka. Menurut Muzammil, agenda 2 September nanti bukan sekadar unjuk rasa, melainkan pernyataan bahwa generasi muda tetap mengawal jalannya pemerintahan.

“Ini bukan hanya soal mahasiswa, tapi tentang masa depan bangsa. Kalau kita diam, masalah-masalah ini bisa semakin membesar,” ujar Muzammil.

Gelombang protes mahasiswa diprediksi akan kembali menyedot perhatian publik. Sebab, isu yang diangkat tidak hanya menyentuh kalangan akademisi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas: demokrasi, supremasi hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Publik Menanti Respons Pemerintah

Kini, mata publik kembali tertuju pada pemerintah. Apakah 11 poin tuntutan mahasiswa hanya menjadi tumpukan dokumen, atau benar-benar ditindaklanjuti?

Sejumlah pengamat menilai, aksi lanjutan mahasiswa ini bisa menjadi barometer hubungan antara pemerintah dan generasi muda. Jika aspirasi diabaikan, potensi gelombang protes yang lebih besar di berbagai daerah bukan tidak mungkin terjadi.

Satu hal yang pasti, 2 September 2025 akan menjadi panggung penting. Di satu sisi, mahasiswa berusaha menunjukkan konsistensi perjuangan. Di sisi lain, pemerintah diuji apakah benar-benar mendengar suara rakyat atau sekadar menampung tanpa tindak lanjut nyata.

Catatan Redaksi: Gerakan mahasiswa selalu menjadi bagian penting dalam sejarah politik Indonesia. Dari era 1966, 1998, hingga kini, mahasiswa kerap muncul sebagai penggerak perubahan. Apakah aksi “Indonesia (C)emas Jilid II” akan menjadi babak baru dalam perjalanan demokrasi tanah air?

(Mond)

#DemoHariIni #BEMSI #Nasional #Demonstrasi