Yusril Akui Aparat Langgar HAM di Papua, Tapi Ingatkan: Ada Kelompok Sipil yang Juga Bertanggung Jawab
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
D'On, Jakarta — Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, secara terbuka mengakui adanya pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara di Papua. Namun, dalam pernyataannya yang menyita perhatian publik, Yusril menegaskan bahwa pelanggaran serupa juga dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat di wilayah tersebut meskipun ia tak merinci siapa dan bentuk pelanggarannya.
“Kita juga harus memahami bahwa konflik kekerasan di Papua tidak semata-mata datang dari aparat negara. Ada kelompok-kelompok di tengah masyarakat yang juga melakukan aksi-aksi yang menciptakan pelanggaran HAM,” ujar Yusril dalam sambutannya di acara Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian nasional dan internasional terhadap kondisi kemanusiaan di Papua. Selama bertahun-tahun, Papua menjadi wilayah yang sarat konflik dan kekerasan, dengan tuduhan pelanggaran HAM yang kerap diarahkan kepada aparat keamanan. Namun, Yusril mencoba menghadirkan perspektif yang lebih kompleks bahwa dalam situasi yang sarat ketegangan, pelanggaran juga bisa dilakukan oleh aktor non-negara.
Pelanggaran HAM: Tak Melulu oleh Negara
Meski tidak menyebut secara spesifik kelompok masyarakat yang dimaksud, pernyataan Yusril memberi sinyal bahwa pemerintah mulai membuka ruang diskusi mengenai dinamika konflik Papua yang selama ini dilihat secara hitam-putih.
“Pelanggaran HAM tidak bisa dipahami hanya sebagai tindakan yang dilakukan negara terhadap warga. Kita harus jujur melihat bahwa dalam realitas sosial di Papua, terdapat kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan dan itu juga bagian dari pelanggaran HAM,” jelas Yusril.
Pandangan ini bisa mengacu pada keberadaan kelompok-kelompok separatis bersenjata yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan penyerangan terhadap warga sipil, tenaga kesehatan, hingga guru-guru di daerah pedalaman. Namun, absennya rincian dalam pernyataan Yusril memunculkan pertanyaan: Apakah ini sinyal perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani Papua? Atau justru bentuk pengaburan tanggung jawab negara?
Pemerintah Akan Lakukan Pendekatan Berbasis HAM
Di tengah kerumitan persoalan ini, Yusril menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas tetap memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Ia menyebut pendekatan yang diambil akan bersandar pada penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua, termasuk pengakuan identitas dan jati diri mereka.
“Pendekatan berbasis HAM, pengakuan terhadap identitas, serta pemenuhan hak-hak masyarakat Papua merupakan hal fundamental yang harus menjadi perhatian utama pemerintah,” ungkapnya.
Yusril juga menggarisbawahi bahwa persoalan HAM di Papua kerap kali dilihat dari kacamata politik dan keamanan saja. Narasi yang berkembang, menurutnya, terlalu fokus pada aparat negara sebagai pelaku tunggal, padahal realitas di lapangan jauh lebih kompleks.
“Konsep pelanggaran HAM berat sering dikaitkan secara eksklusif dengan kekuatan terorganisir milik negara. Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa ada pihak-pihak lain yang juga harus bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi,” kata Yusril menambahkan.
Tantangan Besar: Keadilan di Tengah Konflik
Pernyataan Yusril ini membuka kembali diskusi panjang soal siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi-tragedi kemanusiaan di Papua dari operasi militer, pengungsian massal, penembakan warga sipil, hingga kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata non-negara.
Namun tanpa langkah konkret, komitmen pemerintah akan sulit diuji. Para pengamat HAM menilai bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses penyelesaian konflik adalah syarat mutlak jika pemerintah sungguh ingin menyelesaikan luka panjang di wilayah timur Indonesia itu.
Sementara itu, ketidakjelasan mengenai kelompok masyarakat yang disebut Yusril sebagai pelaku pelanggaran HAM menimbulkan berbagai interpretasi. Apakah ini akan diikuti langkah penegakan hukum yang seimbang bagi semua pihak? Atau justru menjadi dasar bagi pendekatan keamanan yang semakin represif?
Satu hal yang pasti: pernyataan Yusril membawa pesan bahwa penyelesaian persoalan HAM di Papua membutuhkan keberanian melihat seluruh spektrum pelanggaran baik oleh negara maupun kelompok sipil. Dan yang paling penting, keadilan bagi para korban, siapa pun pelakunya.
(Mond)
#PelanggaranHAM #Nasional #YusrilIhzaMahendra
