KPK Usut Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Skandal Perlindungan Situs Judi Online: Jejak di Kominfo hingga Dakwaan Suap
Anggota Tim Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo berikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/11/2024). ANTARA
D'On, Jakarta – Aroma skandal kembali menyeruak dari balik layar digital Indonesia. Kali ini, sorotan tertuju pada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi. Nama politisi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM itu tercatut dalam dakwaan kasus suap perlindungan situs judi online (judol) yang tengah disidangkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam. Lembaga antirasuah ini menyatakan bakal menyisir lebih dalam untuk memastikan apakah keterlibatan Budi Arie memiliki unsur tindak pidana korupsi yang berada dalam ranah kewenangannya.
“Kami cek terlebih dahulu apakah itu termasuk bentuk dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis yang diterima awak media pada Jumat (23/5/2025). Ia juga menegaskan, proses verifikasi internal tengah dilakukan untuk memastikan apakah kasus tersebut berada dalam lingkup wewenang penanganan KPK. “Kami juga cek apakah menjadi kewenangan KPK atau tidak,” lanjutnya.
Nama Budi Arie Disebut dalam Dakwaan Kasus Suap Judol
Pusat badai ini bermula dari pengungkapan fakta persidangan kasus suap yang melibatkan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, seorang operator penyedia jasa pengamanan situs judi online. Dalam dakwaan jaksa, terungkap bahwa Zulkarnaen mengatur skema perlindungan terhadap ratusan situs judi yang seharusnya diblokir oleh pemerintah. Mirisnya, dugaan tersebut justru menyeret nama pejabat tinggi negara yang dulu bertugas memberantas kejahatan siber—yakni Budi Arie Setiadi.
Jaksa mengungkap bahwa Budi Arie, saat masih menjabat sebagai Menkominfo, diduga menerima "jatah" dari bisnis ilegal tersebut. Ia disebut mendapat bagian 50 persen dari total situs yang diproteksi agar tidak diblokir. Tarif perlindungan? Rp8 juta per situs. Sebuah angka yang jika dikalikan ratusan website, bisa mencapai miliaran rupiah.
“Orang Dekat Menteri”: Pengakuan Mengejutkan dari Terdakwa
Dalam persidangan, Zulkarnaen tampak tenang ketika ditanya soal keterlibatan pihak-pihak penting. Ia bahkan menyatakan tidak gentar meski praktik perlindungan situs judi itu diketahui oleh atasannya, lantaran merasa memiliki “bekingan” kuat. “Saya tidak takut. Pak Budi Arie tahu, dan saya dianggap orang dekat beliau,” ucapnya dalam sidang yang mengundang decak kagum banyak pihak.
Pernyataan ini langsung memantik spekulasi tentang adanya jejaring kekuasaan yang melindungi bisnis ilegal tersebut dari dalam tubuh kementerian. Padahal, Kominfo—yang kini telah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)—merupakan garda terdepan dalam memberantas kejahatan digital, termasuk judi online.
Polemik di Tengah Gempuran Judi Online
Kisruh ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap maraknya situs judol yang semakin sulit diberantas. Meski pemerintah kerap mengklaim memblokir ribuan situs setiap bulan, kenyataan di lapangan berkata lain: situs-situs tersebut kerap kembali dengan domain baru, seolah ada tangan tak terlihat yang membukakan jalan.
Kini, dugaan bahwa perlindungan itu justru diberikan oleh oknum dalam pemerintahan, membuat upaya pemberantasan judi online seolah berjalan di tempat—bahkan mungkin mundur.
KPK Diminta Bertindak Transparan
Sejumlah pengamat mendesak KPK untuk tidak hanya berhenti pada verifikasi kewenangan, tetapi segera bertindak menyelidiki keterlibatan pejabat negara yang namanya disebut dalam dakwaan. “Jika terbukti, ini bukan hanya soal suap biasa. Ini menyangkut integritas sistem keamanan digital kita. Jika Menkominfo saja diduga terlibat, bagaimana bisa kita percaya upaya pemberantasan kejahatan digital berjalan jujur?” ujar pengamat hukum pidana dari UI, Ahmad Safrudin.
Ujian bagi Lembaga Penegak Hukum
Kasus ini bisa menjadi salah satu ujian terbesar bagi KPK di era pasca-revisi UU. Mampukah lembaga ini bergerak tegas menindak pejabat tinggi yang diduga menyalahgunakan jabatannya? Ataukah ini akan menjadi satu lagi kisah kelam yang menguap begitu saja, tenggelam dalam tumpukan berkas dan permainan kekuasaan?
Publik menanti. Dan untuk kali ini, semua mata tertuju pada Gedung Merah Putih.
(Mond)
#KPK #JudiOnline #BudiArieSetiadi
