Guncangan dari Barisan Purnawirawan: Gibran Dituntut Dimakzulkan, Jokowi Tenang Menyebutnya "Tempaan"

Presiden Prabowo Subianto (kiri), mantan Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Peringatan 79 tahun TNI. Donny Hery/Shutterstock

D'On, Jakarta – Angin politik kembali berembus kencang dari kalangan senior militer. Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengguncang arena politik nasional dengan mengajukan tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, delapan poin tuntutan mereka mengandung kritik tajam terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, yang mengejutkan adalah respons sang ayah, mantan Presiden Joko Widodo, yang justru menyambut tekanan itu dengan ketenangan luar biasa.

Dalam sebuah pertemuan santai namun sarat makna di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat malam, 2 Mei 2025, Jokowi bertemu dengan sejumlah relawan pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Di sana hadir pula tokoh politik nasional, Immanuel Ebenezer, yang membagikan kesan dari momen tersebut.

"Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya," ujar Immanuel menirukan Jokowi dengan nada yang menggambarkan keikhlasan sekaligus kepercayaan diri. Bagi Jokowi, tuntutan terhadap Gibran adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Sebagai mantan orang nomor satu di negeri ini, ia tak melihat tekanan politik sebagai hal asing.

"Pak Jokowi mengingatkan bahwa dulu pun dirinya sering diminta mundur. Itu bagian dari risiko menjadi pejabat negara," kata Immanuel yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Gelombang Kritik: Delapan Tuntutan yang Menggemparkan

Tuntutan pemakzulan Gibran hanyalah satu dari delapan butir sikap keras yang dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dokumen pernyataan itu tak main-main: ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Nama besar mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno tercantum sebagai penanggung jawab utama.

Adapun isi delapan poin tersebut mencakup:

1. Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai lahir dari proses politik yang cacat.
2. Penegakan kembali tata hukum dan pemerintahan sesuai amanat konstitusi UUD 1945.
3. Dukungan terhadap program Kabinet Merah Putih, namun dengan catatan tegas: menolak megaproyek Ibu Kota Negara (IKN).
4. Penghentian proyek strategis nasional yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan seperti PIK 2 dan Rempang Eco City.
5. Penolakan terhadap tenaga kerja asing yang dianggap menggusur posisi pekerja lokal, serta desakan agar mereka dikembalikan ke negara asal.
6. Penertiban pengelolaan pertambangan ilegal, yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Reshuffle kabinet, terutama terhadap menteri-menteri yang terlibat tindak pidana atau memiliki loyalitas ganda.
8. Pengembalian fungsi Kepolisian sebagai alat negara di bawah Kementerian Dalam Negeri, sesuai prinsip awal reformasi.

Prabowo Hati-hati Menanggapi, Wiranto: Ini Bukan Masalah Ringan

Menanggapi pernyataan keras tersebut, Jenderal (Purn) Wiranto, Penasihat Khusus Presiden untuk bidang Politik dan Keamanan, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menyepelekan tuntutan para senior TNI itu. Namun, ia menegaskan bahwa Prabowo perlu waktu untuk mempelajari dan mencerna isi tuntutan secara mendalam.

"Presiden Prabowo memahami bahwa delapan poin itu bukanlah persoalan ringan. Ini menyangkut prinsip-prinsip fundamental kenegaraan," kata Wiranto dalam keterangan di Istana Kepresidenan pada Kamis, 24 April 2025.

Ia juga menekankan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran tidak bisa direspons langsung oleh presiden, karena masuk dalam ranah kewenangan legislatif dan bukan domain eksekutif. "Tidak bisa saling mencampuri di situ. Presiden tidak akan merespons sesuatu yang bukan bidangnya," ujar mantan Panglima ABRI itu.

Ujian Awal Koalisi Prabowo-Gibran

Tuntutan pemakzulan terhadap Gibran—hanya beberapa bulan setelah kemenangannya diumumkan bisa menjadi ujian awal yang mengungkap seberapa solid fondasi politik koalisi Prabowo-Gibran. Meski baru akan dilantik, Gibran sudah harus menghadapi badai keraguan dan desakan keras dari tokoh-tokoh senior yang dulu menjadi tulang punggung pertahanan negara.

Namun, di tengah badai ini, sikap Jokowi tetap tenang. Ia tampaknya ingin membiarkan anaknya belajar menghadapi tekanan politik sebagaimana dirinya dulu. Bagi Jokowi, mungkin inilah momen yang akan membentuk karakter kepemimpinan Gibran ke depan sebuah “tempaan” dari sejarah yang tak bisa dihindari.

(*)

#PemakzulanGibran #Nasional #Jokowi #ForumPurnawirawanPrajuritTNI