29 Pelajar Jakarta Terjaring Usai Demo DPR, Jalani Pembinaan di Fasilitas TNI Bogor
D'On, Jakarta — Sebanyak 29 pelajar asal Jakarta menjalani program pembinaan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah mereka terjaring oleh Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya seusai aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
Para pelajar tersebut mengikuti program pembinaan yang berlangsung selama 10 hari, mulai 5 hingga 14 September 2026. Kegiatan dilaksanakan di Standby Force Tentara Nasional Indonesia (TNI), Citeureup, Kabupaten Bogor.
Keberadaan puluhan pelajar di fasilitas militer tersebut menjadi perhatian karena mereka merupakan anak di bawah umur yang sebelumnya berada di Polda Metro Jaya setelah aksi demonstrasi. Namun, hingga kini belum ada kepastian bahwa seluruh 29 pelajar tersebut benar-benar terlibat dalam aksi demonstrasi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, pihaknya terlibat dalam kegiatan tersebut setelah menerima undangan dari Polda Metro Jaya.
Menurut Nahdiana, program pembinaan tersebut merupakan inisiatif Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya. Penanganan terhadap para pelajar, kata dia, lebih diarahkan pada edukasi dan pembinaan ketimbang pendekatan yang bersifat menghukum.
“Belum bisa pastikan mereka ikut demo atau tidak. Tapi yang jelas, mereka adalah anak-anak di bawah umur yang terjaring oleh Direktorat PPA-PPO di Polda,” kata Nahdiana dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Berada di Polda Setelah Demonstrasi, tetapi Keterlibatan Belum Dipastikan
Nahdiana membenarkan bahwa 29 pelajar tersebut berada di Polda Metro Jaya setelah aksi demonstrasi pada 27 Agustus.
Namun, keberadaan mereka di kepolisian tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti bahwa seluruhnya merupakan peserta demonstrasi.
“Pada saat kemarin habis demo, memang mereka ada di Polda. Tapi, apakah mereka ikut demo semua dari 29 anak itu atau tidak, belum sampai sejauh itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena menyangkut posisi anak dalam proses penanganan pascademonstrasi. Dengan status mereka yang masih di bawah umur, proses pendampingan dan pembinaan harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak.
Karena itu, program yang dijalankan tidak diarahkan sebagai bentuk penghukuman, melainkan sebagai ruang edukasi dan pembentukan karakter.
Bela Negara dan Pendidikan Karakter
Dalam program tersebut, para pelajar mendapatkan pembekalan Bela Negara sebagai bagian dari kegiatan pembinaan.
Nahdiana menjelaskan, pembekalan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor. Program dikoordinasikan Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pendekatan edukatif dan humanis.
Materi pembinaan diarahkan untuk memperkuat sejumlah aspek karakter peserta, mulai dari kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, pengendalian diri hingga wawasan kebangsaan.
“Dalam kegiatan ini, peserta diperkuat dalam hal kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, pengendalian diri, dan wawasan kebangsaan,” kata Nahdiana.
Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak semata-mata diposisikan sebagai respons terhadap keterlibatan anak dalam situasi demonstrasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses pendampingan agar mereka memiliki kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik dan berkembang secara positif.
Dinas Pendidikan dan PPAPP Ikut Terlibat
Pembinaan terhadap 29 pelajar itu juga tidak hanya dilakukan oleh satu institusi.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk unsur PPA dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).
“Dari kami bukan hanya dari Dinas Pendidikan, ada PPA, ada Dinas PPAPP. Nah dari mereka juga koordinasi,” ujar Nahdiana.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak yang terjaring setelah demonstrasi melibatkan sejumlah unsur dengan fungsi berbeda, mulai dari pendidikan, perlindungan anak hingga aparat penegak hukum.
Pendekatan lintas sektor tersebut menjadi penting untuk memastikan proses pembinaan tidak berhenti pada aspek kedisiplinan semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan perlindungan anak.
Orang Tua Memberikan Persetujuan
Selama mengikuti kegiatan, para pelajar mendapatkan pembinaan dari petugas Polda Metro Jaya.
Nahdiana memastikan bahwa keikutsertaan mereka dalam program tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari orang tua.
“Kan mereka dilatih oleh petugas dari Polda, kan itu juga ada persetujuan orang tua, diantar orang tua. Nanti kami jemput setelah selesai,” katanya.
Keterangan tersebut menegaskan bahwa proses keberangkatan peserta dilakukan dengan melibatkan keluarga. Setelah program pembinaan selesai pada 14 September 2026, para pelajar akan dijemput dan dikembalikan kepada keluarga.
Antara Demonstrasi dan Pembinaan Anak
Kasus 29 pelajar ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting mengenai bagaimana anak-anak yang berada dalam situasi demonstrasi harus ditangani.
Di satu sisi, aparat memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan ketika terjadi aksi massa. Di sisi lain, ketika yang terjaring adalah anak di bawah umur, penanganannya harus memperhatikan posisi mereka sebagai anak yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, sekaligus pendidikan.
Karena itu, pernyataan bahwa belum seluruh pelajar dipastikan mengikuti demonstrasi menjadi catatan penting dalam kasus ini.
Pembinaan di fasilitas TNI pun pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai kedisiplinan. Lebih jauh, program tersebut diuji dari sejauh mana pendekatan yang diterapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pelajar tanpa memberikan stigma bahwa mereka telah melakukan kesalahan sebelum status dan keterlibatan masing-masing benar-benar dipastikan.
Program yang berlangsung hingga 14 September tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengembalikan fokus para pelajar kepada pendidikan, keluarga dan masa depan mereka.
Sebab, di balik angka 29 pelajar, terdapat 29 anak yang masih berada dalam proses tumbuh dan belajar memahami konsekuensi dari setiap keputusan.
Dan dalam konteks itu, pembinaan seharusnya tidak sekadar membuat anak menjadi lebih disiplin, tetapi juga membantu mereka memahami hak, tanggung jawab, kebebasan menyampaikan pendapat, serta batas-batas yang harus dihormati dalam kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi.
(L6)
#Demonstrasi #TNIAD #Nasional
