Dua Bulan Direlokasi, Pedagang GOR H. Agus Salim Masih Menunggu Air dan Listrik
D'On, Padang — Lebih dari dua bulan menempati lokasi relokasi sementara di kawasan Wall Climbing FPTI Sumatera Barat, puluhan pedagang terdampak pembangunan ulang GOR H. Agus Salim Padang masih menghadapi persoalan mendasar: air bersih dan listrik belum tersedia secara memadai.
Bagi pedagang, persoalan ini bukan sekadar soal fasilitas. Air dan listrik merupakan kebutuhan utama untuk menjalankan usaha sekaligus bertahan hidup selama mereka meninggalkan lokasi berjualan sebelumnya.
Salah seorang pedagang, Aril alias Pak Ariang (70), mengaku harus merogoh kocek sekitar Rp40 ribu setiap hari hanya untuk membeli air. Jika dihitung sebulan, pengeluaran tersebut mencapai sekitar Rp1,2 juta.
“Sehari bisa habis sekitar Rp40 ribu untuk air. Kalau sebulan mencapai Rp1,2 juta. Kami hanya berjualan makanan ringan, keuntungan juga tidak seberapa,” ujar Pak Ariang.
Menurutnya, pedagang telah berupaya mencari solusi dengan mengajukan sambungan air ke PDAM Kota Padang. Namun, mereka mendapat informasi bahwa sambungan tersebut membutuhkan persetujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat sebagai pengelola kawasan.
“Kami sudah datang ke PDAM, tetapi katanya harus ada izin dari Dispora Sumbar. Sampai sekarang belum ada izin itu,” katanya.
Janji yang Belum Terwujud
Persoalan semakin menjadi perhatian karena sebelumnya pedagang mengaku telah menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat saat berkunjung ke lokasi relokasi.
Dalam pertemuan itu, menurut pedagang, disampaikan komitmen untuk membantu penyediaan air dan listrik.
Namun, setelah lebih dari dua bulan, fasilitas dasar yang diharapkan belum juga mereka rasakan.
“Kami tidak menolak pembangunan GOR. Kami mendukung. Kami hanya ingin selama dipindahkan, fasilitas dasar kami juga diperhatikan,” tegas Pak Ariang.
Tokoh masyarakat Kota Padang, Dr. Herman Anwar, menilai relokasi semestinya tidak berhenti pada pemindahan lokasi usaha.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat terdampak pembangunan tetap mendapatkan tempat yang layak dan dapat menjalankan aktivitas ekonominya.
“Pemerintah hadir untuk memberikan solusi, bukan hanya memindahkan masalah,” tegas Herman.
Ia meminta persoalan administrasi terkait sambungan air segera diselesaikan.
“Kalau memang persoalannya izin sambungan air, harus segera dicarikan jalan keluar. Janji pemerintah kepada masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Hen Datuk, pengunjung kawasan Wall Climbing FPTI Sumbar. Menurutnya, kebutuhan air dan listrik merupakan fasilitas dasar yang semestinya menjadi perhatian ketika masyarakat direlokasi.
“Kalau mereka ditempatkan sementara, kebutuhan dasar seperti air dan listrik ko harus tersedia. Mereka bukan hanya dipindahkan, tetapi juga harus tetap bisa mencari nafkah,” katanya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa persoalan pedagang mulai mendapat perhatian. Namun, bagi para pedagang, yang dibutuhkan kini bukan sekadar konsolidasi, melainkan kepastian dan tindakan konkret.
Sebab, setiap hari tanpa air dan listrik berarti ada biaya tambahan yang harus mereka tanggung dari usaha kecil yang keuntungannya terbatas.
Di tengah pembangunan ulang GOR H. Agus Salim, muncul pertanyaan sederhana: ketika masyarakat kecil harus dipindahkan demi pembangunan, siapa yang memastikan mereka tidak ikut menanggung beban pembangunan tersebut?
Kini, pedagang hanya menunggu satu hal: kapan janji penyediaan air dan listrik benar-benar diwujudkan?
(Mond)
#Padang #Daerah
