WALHI Laporkan Dugaan Pembiaran PETI dan Keterlibatan Oknum Aparat di Sumbar ke Kapolri, Desak Bongkar Jaringan Tambang Emas Ilegal
D'On, Jakarta – Gelombang desakan untuk menuntaskan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat semakin menguat. Pada 9 Juni 2026, WALHI Sumatera Barat bersama WALHI Nasional secara resmi mendatangi Mabes Polri di Jakarta untuk melaporkan dugaan pembiaran aktivitas tambang emas ilegal yang selama ini terus berlangsung di berbagai daerah di Sumbar, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan bisnis tambang ilegal tersebut.
Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolri sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya aktivitas PETI yang dinilai telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan yang mampu menghentikan praktik tersebut secara permanen.
Berdasarkan temuan WALHI, aktivitas tambang emas ilegal masih beroperasi di sedikitnya sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, serta Kota Sawahlunto.
Menurut WALHI, keberadaan PETI bukan lagi sekadar pelanggaran hukum pertambangan, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekologis dalam skala besar. Ribuan hektare kawasan hutan dan lahan dilaporkan mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat dan bahan berbahaya.
Data yang dihimpun WALHI menunjukkan sedikitnya lebih dari 10.000 hektare hutan dan lahan telah terdampak. Selain itu, sejumlah sungai mengalami pencemaran akibat penggunaan merkuri yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat serta merusak ekosistem perairan. Kerusakan daerah aliran sungai juga disebut meningkatkan risiko terjadinya bencana ekologis seperti banjir bandang, galodo, dan tanah longsor yang dalam beberapa tahun terakhir berulang kali melanda Sumatera Barat.
Yang menjadi perhatian serius, laporan WALHI juga mengacu pada fakta-fakta yang mencuat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terkait kasus AKP Dadang Iskandar dan penembakan AKP Riyanto Ulil Anshar. Dalam persidangan tersebut terungkap adanya keterangan mengenai dugaan aliran dana dari aktivitas tambang ilegal kepada oknum aparat.
WALHI menilai fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan persidangan semata, melainkan harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang menyeluruh dan transparan guna mengungkap siapa saja pihak yang diduga berada di balik operasi tambang ilegal yang selama ini merusak lingkungan Sumatera Barat.
Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap PETI tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan atau operator alat berat. Menurutnya, aparat penegak hukum harus berani membongkar seluruh mata rantai bisnis tambang ilegal, termasuk para pemodal, cukong, penadah hasil tambang, hingga pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
"Jika kerusakan lingkungan terus terjadi sementara aktivitas tambang ilegal tetap beroperasi, publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat," tegas Tommy.
Melalui laporan resmi ini, WALHI Sumatera Barat dan WALHI Nasional mendesak Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas jaringan PETI di Sumatera Barat. Mereka meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, tidak tebang pilih, dan menyentuh seluruh pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang ilegal tersebut.
WALHI menegaskan, penyelamatan lingkungan hidup dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Sebab, selama praktik PETI masih dibiarkan berlangsung, kerusakan alam akan terus meluas dan ancaman bencana bagi masyarakat Sumatera Barat akan semakin besar.
(*)
#WALHI #PETI #SumateraBarat
