Ilustrasi
D'On, Padang — Memasuki libur panjang akhir pekan, arus wisatawan yang diperkirakan memadati sejumlah destinasi favorit di Kota Padang menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dan kunjungan wisata, praktik parkir liar serta aksi pungutan ilegal diprediksi kembali bermunculan di sejumlah titik keramaian.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemko Padang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat dan wisatawan agar tidak memberikan uang parkir kepada oknum petugas ilegal yang tidak memiliki identitas resmi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Syani, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menolak pembayaran parkir apabila petugas yang meminta uang tidak dapat menunjukkan atribut resmi sebagai juru parkir legal.
Menurutnya, petugas parkir resmi yang ditugaskan Dishub dapat dikenali dengan mudah. Mereka wajib mengenakan rompi khusus, identitas resmi, serta tanda pengenal atau pening yang terlihat jelas saat bertugas di lapangan.
“Jangan ragu melihat identitas petugas parkir. Kalau tidak memakai atribut resmi dan tidak jelas identitasnya, masyarakat tidak perlu membayar,” tegas Yudi saat memberikan keterangan, Rabu (14/5/2026).
Lonjakan Wisatawan Dinilai Rawan Dimanfaatkan Oknum
Libur panjang sering menjadi momentum meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan wisata, pusat kuliner, pantai, hingga pusat perbelanjaan di Kota Padang. Namun di balik ramainya kunjungan tersebut, praktik parkir liar juga kerap menjadi keluhan masyarakat.
Oknum tidak bertanggung jawab biasanya memanfaatkan kepadatan kendaraan dengan berdiri di area parkir tanpa izin resmi, lalu meminta uang kepada pengendara secara paksa maupun terselubung. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya memilih membayar karena takut terjadi keributan atau khawatir kendaraannya tidak aman.
Fenomena ini dinilai merusak citra pariwisata Kota Padang, terlebih saat banyak wisatawan luar daerah datang menikmati masa liburan.
Karena itu, Dishub menegaskan bahwa penertiban parkir liar menjadi salah satu fokus pengawasan selama masa libur panjang. Petugas gabungan disebut akan disiagakan di sejumlah titik rawan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Pemko Minta Warga Berani Melapor
Tidak hanya mengimbau agar menolak membayar parkir ilegal, Pemko Padang juga meminta masyarakat lebih berani melaporkan praktik pungutan liar maupun aksi premanisme yang berkedok juru parkir.
Sebagai langkah cepat penanganan, pemerintah telah membuka layanan pengaduan darurat melalui nomor 112 yang dapat diakses masyarakat kapan saja.
“Kalau menemukan juru parkir tidak resmi atau ada tindakan yang meresahkan masyarakat, segera laporkan ke 112. Tim akan langsung menindaklanjuti,” ujar Yudi.
Layanan 112 sendiri merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Wali Kota Padang bertajuk Padang Sigap, yang menitikberatkan pada respons cepat terhadap persoalan masyarakat di lapangan.
Melalui program tersebut, Pemko Padang ingin memastikan setiap keluhan masyarakat mulai dari parkir liar, gangguan ketertiban umum, hingga kondisi darurat lainnya dapat segera ditangani oleh instansi terkait.
Wisata Aman dan Nyaman Jadi Prioritas
Pemko Padang berharap kesadaran masyarakat untuk hanya membayar kepada petugas resmi dapat membantu memutus praktik parkir liar yang selama ini meresahkan.
Selain menjaga ketertiban, langkah ini juga dinilai penting untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang datang ke Kota Padang selama musim liburan.
Dengan meningkatnya pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah optimistis suasana libur panjang di Kota Padang dapat berlangsung lebih tertib, nyaman, dan bebas dari pungutan liar yang merugikan warga maupun pengunjung.
(Mond)
#Padang #Daerah #Parkir
