Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026) (Biro Pers)
D'On, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mulai melontarkan wacana langkah penghematan drastis di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Salah satu opsi yang diminta untuk dikaji adalah pemotongan gaji pejabat tinggi negara, termasuk menteri dan anggota DPR.
Wacana itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap santai meski Indonesia saat ini relatif aman dari dampak langsung konflik tersebut.
“Kita tidak bisa merasa aman lalu tidak melakukan apa-apa. Kita harus mulai berpikir bagaimana menghemat, terutama konsumsi BBM,” tegas Prabowo di hadapan jajaran kabinetnya.
Dalam arahannya, Prabowo menyinggung langkah keras yang diambil pemerintah Pakistan dalam menghadapi krisis global akibat konflik Timur Tengah. Negara itu bahkan memperlakukan situasi tersebut layaknya kondisi darurat seperti saat pandemi.
Pakistan, kata Prabowo, menerapkan kebijakan ekstrem: 50 persen pegawai bekerja dari rumah (WFH), hari kerja dipangkas menjadi empat hari, hingga pemotongan gaji anggota parlemen sebesar 25 persen. Bahkan para anggota kabinet di negara tersebut disebut tidak menerima gaji sama sekali selama masa penghematan.
“Semua penghematan itu dikumpulkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan,” kata Prabowo.
Tak hanya soal gaji pejabat, Pakistan juga memangkas penggunaan BBM pemerintah hingga 50 persen dan membatasi operasional kendaraan dinas. Sekitar 60 persen kendaraan pemerintah diwajibkan tidak digunakan setiap saat sebagai bagian dari penghematan energi.
Selain itu, pemerintah Pakistan menghentikan pembelian barang-barang pemerintah seperti AC, kendaraan dinas, hingga perabot kantor untuk waktu yang belum ditentukan. Seluruh agenda perjalanan luar negeri pejabat juga dihentikan, sementara berbagai acara seremonial yang dianggap tidak penting dipangkas.
Prabowo menyebut kebijakan keras tersebut sebagai contoh nyata bagaimana negara harus bersiap menghadapi gejolak global yang berpotensi berdampak pada ekonomi dan energi.
“Ini hanya contoh. Tapi kita juga harus mulai mengkaji langkah-langkah penghematan seperti ini,” ujarnya.
Menurut Prabowo, Indonesia memang diproyeksikan akan tetap kuat dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Namun ia menegaskan penghematan tetap harus dilakukan agar defisit anggaran tidak semakin melebar.
“Kalau bisa bahkan kita tidak punya defisit. Itu cita-cita kita,” kata Prabowo.
Pernyataan ini memicu spekulasi bahwa pemerintah tengah membuka kemungkinan kebijakan penghematan besar-besaran, termasuk menyasar gaji pejabat tinggi negara dan berbagai fasilitas elite pemerintahan.
(L6)
#Nasional
