Umrah di Tengah Banjir, Bupati Aceh Selatan Dipanggil Kemendagri Sore Ini: Gubernur Murka, Presiden Minta Dicopot, Gerindra Langsung Bertindak
Bupati Aceh Selatan Mirwan saat meninjau korban bencana. (Instagram Mirwan Ms)
D'On, Banda Aceh – Polemik keberangkatan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS ke Tanah Suci di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya kini memasuki babak serius. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memanggil Mirwan untuk dimintai klarifikasi sore ini, Senin (8/12/2025) di Banda Aceh.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, menegaskan bahwa tim pemeriksa telah berada di Aceh sejak akhir pekan lalu dan bahkan telah menunggu kedatangan Mirwan sejak hari Sabtu.
“Undangan klarifikasi awalnya dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Namun yang bersangkutan baru tiba di Banda Aceh sore hari, sehingga pemeriksaan digeser menjadi pukul 17.00 WIB,” ujar Benny.
Menurutnya, pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali alasan, prosedur, serta izin keberangkatan Mirwan, yang dinilai publik mencederai rasa empati di tengah penderitaan masyarakat akibat bencana.
Umrah Saat Rakyat Terendam Banjir
Fakta bahwa Mirwan tetap berangkat umrah saat Aceh Selatan masih dilanda bencana mencuat setelah foto-foto keberangkatannya bersama istri tersebar luas di media sosial, diunggah akun biro perjalanan Almisbah Travel. Dari unggahan tersebut terkonfirmasi bahwa Mirwan berangkat sejak Selasa, 2 Desember 2025.
Langkah ini langsung menuai gelombang kemarahan publik, sebab di saat yang sama, ribuan warga Aceh Selatan masih bergelut dengan dampak banjir dan longsor: rumah rusak, akses terputus, dan aktivitas ekonomi lumpuh.
Ironisnya, sebelum isu umrah ini mencuat, Mirwan juga sempat mengirimkan surat ketidaksanggupan sebagai kepala daerah dalam menanggulangi bencana, yang semakin memperkuat kesan bahwa pemimpin mereka “menghindar” dari tanggung jawab.
Gubernur Aceh: Saya Tidak Pernah Izinkan
Amarah juga datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani izin keberangkatan Mirwan untuk umrah.
“Tidak saya teken (surat izinnya). Walaupun Mendagri teken, ya sudah terserah,” tegas Mualem di Banda Aceh, Jumat (5/12).
Mualem bahkan secara terbuka telah melarang seluruh pejabat di Aceh bepergian selama masa tanggap darurat bencana.
“Untuk sementara jangan pergi dulu. Dia (Bupati Aceh Selatan) pergi juga, ya terserah,” sindirnya.
Versi Pemkab: Sudah Stabil, Korban Tertangani
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Plt Sekda Diva Samudra Putra mencoba meredam polemik. Ia mengklaim bahwa keberangkatan bupati dilakukan setelah situasi dinilai terkendali.
“Keberangkatan bupati dan istri dilakukan setelah kondisi Aceh Selatan secara umum stabil dan korban tertangani dengan baik,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa sebelum berangkat, Mirwan telah turun ke Trumon Raya untuk menyalurkan bantuan langsung kepada korban. Menurut Pemkab, pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.
Namun klaim ini dipatahkan oleh realitas lapangan dan narasi publik, yang menyebut bahwa penanganan bencana masih jauh dari kata selesai.
Presiden Prabowo Murka: ‘Copot Saja!’
Tekanan politik terhadap Mirwan mencapai puncaknya saat Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meluapkan kemarahannya dalam rapat terbatas penanganan bencana Sumatra di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025).
Meski tanpa menyebut nama, publik memahami arah pernyataan itu.
“Terima kasih para bupati yang terus berjuang untuk rakyat. Kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujar Prabowo.
Namun sesaat kemudian, nadanya berubah tajam:
“Kalau ada yang mau lari dari masalah, lari saja! Copot itu! Mendagri bisa proses, bisa ya?” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung dianggap sebagai sinyal keras dari Istana bahwa tindakan Mirwan telah melewati batas etika kepemimpinan.
Gerindra Langsung Copot Jabatan Politik
Tak butuh waktu lama bagi Partai Gerindra, tempat Mirwan bernaung, untuk mengambil langkah tegas. DPP Gerindra resmi mencopot Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan. Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tegas Sugiono.
Pencopotan ini menjadi tamparan politik keras dan memperkuat posisi Mirwan yang kini berada di pusaran krisis legitimasi, baik secara pemerintahan maupun kepartaian.
Ujian Terberat Karier Politik Mirwan
Pemanggilan Kemendagri sore ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah uji kelayakan moral dan kepemimpinan Mirwan sebagai kepala daerah. Jika terbukti melanggar prosedur dan etika pemerintahan, sanksi administratif hingga pemberhentian bukanlah hal yang mustahil.
Di mata publik, kasus ini telah menjadi simbol kegagalan empati kekuasaan: saat rakyat berjibaku dengan lumpur dan kehilangan, sang pemimpin justru bertawaf di Tanah Suci.
Sore ini, semua mata tertuju ke Banda Aceh. Apakah Mirwan masih bisa mempertahankan jabatannya atau justru mengakhiri karier politiknya dalam kontroversi terbesar sepanjang masa kepemimpinannya.
(L6)
#BanjirAceh #BencanaAlam #MirwanMS #Kemendagri
