Status Darurat Bencana Sumbar Dipastikan Diperpanjang, 20 Ribu Warga Masih Mengungsi, Sejumlah Akses Terputus
Petugas saat menyisir reruntuhan rumah di Salareh Aia, Sumatera Barat setelah banjir bandang. (Foto: Istimewa).
D'On, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hampir dipastikan akan memperpanjang status tanggap darurat bencana alam menyusul masih beratnya pekerjaan di lapangan. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa hingga awal pekan ini, proses pencarian korban, pembukaan akses terputus, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak masih berlangsung intensif.
“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Mahyeldi, dikutip Senin (8/12/2025).
Kepala Daerah Diminta Laporan Terkini sebagai Dasar Keputusan
Pemprov Sumbar kini menunggu laporan resmi dan masukan terbaru dari seluruh bupati dan wali kota terkait kondisi riil wilayah masing-masing. Laporan tersebut akan menjadi dasar penting sebelum keputusan resmi perpanjangan status darurat ditetapkan.
“Saat ini Sekda sedang mempersiapkan seluruh dokumen dan akan segera dibahas bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota agar keputusan yang diambil betul-betul akurat,” jelas Mahyeldi.
Ia mengungkapkan, beberapa daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan berangsur pulih. Namun, Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, serta beberapa wilayah lainnya masih membutuhkan penanganan darurat yang intensif.
Ribuan Pengungsi, Akses Jalan Terputus, Bantuan Belum Sepenuhnya Optimal
Hingga saat ini, jumlah pengungsi masih mencapai sekitar 20.000 jiwa. Mereka tersebar di berbagai posko dan lokasi pengungsian. Sebagian besar merupakan warga yang rumahnya mengalami rusak berat hingga tidak layak huni.
Sejumlah akses jalan dan jembatan di titik-titik krusial masih terputus, sehingga distribusi bantuan logistik belum berjalan optimal di seluruh wilayah terdampak. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri terus melakukan pembukaan akses secara bertahap.
“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah mengirimkan tendon penampungan, dan saat ini sedang diupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi. Akses yang terputus juga kita buka secara bertahap,” papar Mahyeldi.
Selain pangan dan air bersih, Pemprov Sumbar juga menambah bantuan selimut, perlengkapan tidur, kebutuhan balita, serta bantuan khusus bagi ibu hamil.
Huntara Disiapkan, Rumah Rusak Berat Akan Dibangun Kembali
Untuk warga dengan rumah rusak berat, pemerintah mengarahkan mereka untuk tinggal sementara di tenda pengungsian atau hunian sementara (huntara). Sementara itu, proses penilaian kelayakan lokasi dan status tanah terus dilakukan.
“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan kita carikan lokasi alternatif,” tegas Mahyeldi.
Retakan Panjang di Perbukitan, Pemetaan Wilayah Rawan Dipercepat
Lebih jauh, Mahyeldi menegaskan bahwa bencana besar ini harus menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pihak. Pemprov kini tengah melakukan pemetaan ulang daerah rawan bencana, termasuk wilayah perbukitan yang ditemukan mengalami retakan panjang dan berpotensi longsor susulan.
“Data yang akurat sangat menentukan langkah kita, baik di masa darurat maupun saat rekonstruksi nanti. Karena itu validasi data di posko harus diperkuat. Jika ada keterbatasan, daerah lain harus siap membantu,” ujarnya.
Koordinasi Forkopimda Diperkuat, Bantuan Diminta Lewat Posko Resmi
Mahyeldi juga menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Forkopimda agar penanganan berjalan terpadu, cepat, dan tepat sasaran. Seluruh posko diminta tetap aktif dan maksimal dalam melayani pengungsi.
Ia turut mengimbau masyarakat, komunitas, serta para relawan yang ingin menyalurkan bantuan agar menyalurkannya melalui posko resmi supaya pendistribusian lebih teratur, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bantuan masyarakat sangat berarti, tapi harus melalui jalur resmi agar tepat sasaran dan tidak menumpuk di satu titik saja,” pungkasnya.
(Mond)
#TanggapDaruratBencana #SumateraBarat #BanjirSumbar
