Mensos Tegaskan Donasi Korban Bencana Sumatra Wajib Izin dan Diaudit: Demi Transparansi dan Kepercayaan Publik

Menteri Sosial Gus Ipul 

D'On, Jakarta — Di tengah menguatnya gelombang solidaritas untuk para korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa setiap bentuk penggalangan donasi wajib mengantongi izin resmi dan menjalani mekanisme audit demi menjamin transparansi serta akuntabilitas publik.

Penegasan ini disampaikan Gus Ipul menyusul maraknya aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari artis, influencer, komunitas sosial, hingga lembaga kemanusiaan swasta, yang membuka donasi secara luas melalui media sosial dan berbagai platform digital.

“Kami tidak melarang siapa pun untuk membantu sesama. Justru pemerintah sangat mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat. Namun, penggalangan dana tetap harus berada dalam koridor hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Izin Disesuaikan dengan Skala Penggalangan

Gus Ipul menjelaskan bahwa izin penggalangan donasi tidak bersifat satu pintu, melainkan menyesuaikan dengan cakupan dan skala kegiatan:

• Penggalangan dana berskala kabupaten/kota → izin diperoleh dari pemerintah daerah setempat.
• Penggalangan dana lintas daerah, provinsi, atau berskala nasional → izin wajib diajukan kepada Kementerian Sosial RI.

Skema ini, menurutnya, bertujuan agar pemerintah dapat memantau langsung alur pengumpulan dan penyaluran bantuan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik.

Audit Wajib, Dana di Atas Rp500 Juta Harus Diawasi Auditor Eksternal

Tak hanya soal perizinan, Gus Ipul juga menekankan kewajiban pelaporan dan audit penggunaan dana donasi. Ia merinci ketentuan audit sebagai berikut:

• Donasi di bawah Rp 500 juta → cukup dengan audit internal dari penyelenggara.
• Donasi di atas Rp 500 juta → wajib diaudit oleh auditor eksternal bersertifikasi.

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik benar-benar sampai ke tangan para korban, bukan tersendat di jalur distribusi ataupun disalahgunakan.

“Ini bukan soal kecurigaan, melainkan soal tanggung jawab moral dan kepercayaan publik. Dana yang dititipkan masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas Gus Ipul.

Latar Belakang: Bencana Hidrometeorologi Terjang Sumatra

Kebijakan ini muncul di tengah rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dalam beberapa waktu terakhir. Banjir bandang, longsor, dan cuaca ekstrem telah menyebabkan korban jiwa, ribuan warga mengungsi, serta kerusakan infrastruktur di berbagai daerah.

Situasi tersebut memicu lonjakan solidaritas nasional, ditandai dengan dibukanya posko donasi oleh publik figur, lembaga swadaya masyarakat, hingga gerakan komunitas berbasis media sosial.

Namun, di balik besarnya empati publik, pemerintah juga ingin memastikan bahwa solidaritas tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bukan Menghambat, Justru Menjaga Etika Kemanusiaan

Gus Ipul menepis anggapan bahwa aturan ini dapat menghambat aksi kemanusiaan. Menurutnya, justru sebaliknya—regulasi dibuat untuk melindungi donatur, korban, serta penyelenggara itu sendiri.

“Kalau penggalangan dana dilakukan secara resmi, transparan, dan diaudit, maka kepercayaan masyarakat akan semakin kuat, dan bantuan pun akan terus mengalir,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memberikan kemudahan perizinan selama penggalangan dana dilakukan dengan niat kemanusiaan yang tulus dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Menjaga Kepercayaan Publik

Dengan diberlakukannya sistem izin dan audit ini, pemerintah berharap:

• Tidak ada lagi donasi bodong atau penyalahgunaan dana bencana
• Setiap bantuan dapat terdistribusi tepat sasaran
• Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan solidaritas nasional tetap terjaga

Gus Ipul menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap membantu korban bencana, namun dengan cara yang tertib, transparan, dan bermartabat.

“Bencana adalah ujian kemanusiaan kita bersama. Mari kita bantu dengan hati, namun juga dengan tanggung jawab,” pungkasnya.

(T)

#BencanaSumatera #MenteriSosial #Nasional #Gus Ipul #DonasiBencanaSumatera