KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam OTT, Aroma Korupsi Kian Menyengat di Daerah
D'On, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya resmi diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung dramatis pada Rabu malam, 10 Desember 2025. Penangkapan tersebut menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat praktik rasuah.
Kabar penangkapan itu dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
“Benar, Bupati Lampung Tengah diamankan,” ujar Fitroh singkat kepada awak media, dikutip dari Antara, Rabu malam.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak KPK masih menutup rapat detail perkara, termasuk kasus apa yang menjerat Ardito, siapa saja pihak yang turut diamankan, serta barang bukti yang disita dalam OTT tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga belum memberikan keterangan resmi lanjutan.
Berpacu dengan Waktu: Status Hukum Ditentukan 1x24 Jam
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum Ardito Wijaya—apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Biasanya, dalam rentang waktu tersebut, penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif, pendalaman alat bukti, serta mengurai benang kusut dugaan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut.
OTT ini menjadi yang kedelapan sepanjang tahun 2025, menandakan bahwa praktik korupsi di level pemerintahan daerah belum juga surut, meski ancaman hukum semakin berat dan pengawasan publik makin ketat.
Jejak Panjang OTT KPK Sepanjang 2025: Dari DPRD Hingga Gubernur
Sepanjang tahun 2025, KPK seperti tak pernah kehilangan “target”. Operasi senyap digelar di berbagai daerah dengan pola yang nyaris seragam: suap proyek, pemerasan jabatan, hingga gratifikasi sistemik.
Berikut rangkaian OTT besar KPK sepanjang 2025:
1. Maret 2025 – OKU, Sumatera Selatan
OTT perdana tahun ini menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Kasus ini berkaitan dengan pengaturan proyek infrastruktur yang diduga sarat suap.
2. Juni 2025 – Sumatera Utara
KPK kembali bergerak cepat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut serta Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Proyek bernilai besar kembali menjadi ladang basah korupsi.
3. 7–8 Agustus 2025 – Jakarta, Kendari, Makassar
OTT lintas provinsi mengungkap dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mencerminkan rapuhnya tata kelola proyek kesehatan, yang seharusnya menyentuh langsung kepentingan rakyat.
4. 13 Agustus 2025 – Jakarta
KPK membongkar dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan, sebuah sektor yang rawan permainan izin dan konflik kepentingan antara pengusaha dan pejabat.
5. 20 Agustus 2025 – Kementerian Ketenagakerjaan
OTT mengejutkan publik nasional karena menyeret Immanuel Ebenezer Gerungan, yang saat itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kasus ini terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, sebuah ranah yang seharusnya menjamin keselamatan kerja.
6. 3 November 2025 – Gubernur Riau Abdul Wahid
KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Kasus ini memperlihatkan bahwa jabatan tinggi tak menjadi tameng hukum.
7. 7 November 2025 – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Dalam hitungan hari, KPK kembali mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko atas dugaan suap pengurusan jabatan, proyek RSUD dr. Harjono, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.
8. 10 Desember 2025 – Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Dan kini, giliran Lampung Tengah diguncang. Ardito Wijaya menjadi kepala daerah terbaru yang masuk dalam jebakan OTT KPK.
Lampung Tengah di Persimpangan Krisis Kepercayaan
Penangkapan Ardito Wijaya bukan sekadar soal hukum, tetapi juga tamparan keras bagi kepercayaan publik. Sebagai kepala daerah, Ardito memegang kendali atas anggaran, proyek strategis, dan arah pembangunan daerah. Dugaan korupsi di level ini berpotensi menggerus hak rakyat atas pelayanan publik yang bersih dan adil.
Di balik seragam dinas dan seremoni pemerintahan, OTT KPK kerap membuktikan satu pola yang sama:
kekuasaan yang tidak diawasi akan melahirkan keserakahan.
Publik Lampung kini menanti dengan tegang:
- Kasus apa yang menjerat Ardito?
- Siapa saja yang terlibat?
- Apakah ada aliran dana ke pihak lain?
Semua akan terungkap dalam waktu dekat, saat KPK resmi mengumumkan status hukum dan konstruksi perkara.
Satu Pesan Keras dari KPK: Korupsi Tak Punya Zona Aman
Dengan delapan OTT dalam setahun, pesan KPK semakin jelas:
Tak ada jabatan yang kebal hukum. Tak ada wilayah yang aman bagi koruptor.
Dan kini, Lampung Tengah resmi masuk dalam peta hitam operasi senyap KPK 2025.
(L6)
#OTTKPK #KPK #Korupsi #BupatiLampungTengahKenaOTT
