BNPB: Biaya Pemulihan Bencana di Tiga Provinsi Sumatra Tembus Rp51,82 Triliun

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, merincikan, jumlah korban jiwa terbanyak di Sumut berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni sebanyak 47 jiwa. foto/Youttube BNPB

D'On, Aceh Besar — Pemerintah pusat menghadapi tantangan besar dalam pemulihan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatra. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa perkiraan awal biaya perbaikan kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mencapai Rp51,82 triliun.

Angka fantastis tersebut disampaikan langsung Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam, 7 Desember 2025.

Namun demikian, Suharyanto menegaskan bahwa angka tersebut belum final dan berpotensi terus bertambah seiring berjalannya proses pendataan di lapangan.

“Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujar Suharyanto, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (8/12/2025).

Rincian Kerusakan di Tiga Provinsi

Dari total estimasi Rp51,82 triliun tersebut, Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran terbesar, yakni Rp25,41 triliun, mencakup perbaikan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, perumahan warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaringan irigasi.

Sementara itu:

• Sumatra Utara diperkirakan membutuhkan Rp12,88 triliun untuk pemulihan berbagai wilayah terdampak.
• Sumatra Barat tercatat memerlukan anggaran sekitar Rp13,52 triliun.

“Kami laporkan ini secara nasional, Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi dana yang diperlukan sekian,” kata Suharyanto kepada Presiden.

Fokus Anggaran: Korban, Logistik, hingga Pemulihan Infrastruktur

Menurut Suharyanto, anggaran puluhan triliun tersebut tidak hanya difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga untuk memperkuat layanan kemanusiaan bagi korban bencana. Fokus utama pemerintah meliputi:

• Peningkatan pelayanan bagi korban dan pengungsi
• Percepatan penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal dan hilang
• Penguatan stok logistik berjenjang, mulai dari tingkat desa/gampong hingga kabupaten dan provinsi
• Pemulihan sarana publik penting seperti sekolah, rumah sakit, dan akses transportasi

“Anggaran ini dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, pengungsi, dan masyarakat umum, mempercepat penyaluran santunan, serta mencukupi stok logistik secara berjenjang,” jelasnya.

Sumatra Barat Mulai Masuk Tahap Rehabilitasi

Dalam rapat tersebut, BNPB juga melaporkan bahwa sebagian wilayah di Sumatra Barat dan sebagian daerah di Sumatra Utara sudah mulai memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, berbeda dengan Aceh yang masih berada pada tahap tanggap darurat di sejumlah titik.

“Daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat dan sebagian Sumatra Utara, akan lebih dulu masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi tidak semuanya bersamaan,” ujar Suharyanto.

Tahapan ini mencakup pembangunan kembali rumah warga, fasilitas publik, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Huntara Dibangun TNI-Polri, Huntap oleh Kementerian Perumahan

Dalam fase rehabilitasi tersebut, BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal.

• Huntara akan dibangun oleh satuan tugas gabungan TNI dan Polri sebagai solusi cepat agar pengungsi dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak.
• Huntap akan dibangun setelah huntara selesai, terutama bagi warga yang harus direlokasi dari zona rawan bencana.

“Huntara dibangun oleh TNI-Polri. Setelah itu baru dibangun hunian tetap. Untuk relokasi warga, kami mohon Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak Presiden,” kata Suharyanto.

Presiden Pimpin Langsung Penanganan Bencana

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana secara serius, terpadu, dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya fokus pada fase darurat, tetapi juga menyiapkan strategi pemulihan jangka menengah dan panjang agar masyarakat dapat segera bangkit dari bencana.

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan dampak luas—mulai dari korban jiwa, ribuan warga mengungsi, hingga kerusakan masif infrastruktur dan lahan produktif.

Dengan estimasi anggaran yang kini tembus Rp51,82 triliun, pemulihan bencana Sumatra menjadi salah satu program rekonstruksi terbesar secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

(T)

#BNPB #BencanaSumatera #BanjirSumbar #BencanaAlam