Pemantapan Personil Tagana Kota Padang: Perkuat Kesiapsiagaan, Perluas Koordinasi, dan Percepat Respons Bencana

Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani saat Pembuka Pelatihan Tagana di Aula Kantor Dinas Sosial (Dok: Syawal)

D'On, Padang –  Dinas Sosial Kota Padang bersama Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatra menyelenggarakan Sosialisasi Pemantapan Personil Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai upaya peningkatan kapasitas relawan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Padang.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, turut dihadiri Kepala BBPPKS Padang Nuryadi, serta puluhan anggota Tagana dari total 185 personel yang terdaftar di Kota Padang.

Peningkatan Kapasitas 4 Hari: 3 Hari Indoor, 1 Hari Outdoor

Dalam laporan panitia, Kabid Linjamsos Riki Januar menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan praktis, serta wawasan personil Tagana dalam menjalankan tugas sebelum, saat, dan setelah bencana.

Pelatihan dilaksanakan selama empat hari, dengan skema:

• 3 hari materi ruangan (indoor): pemahaman kelembagaan, koordinasi lintas sektor, manajemen layanan kedaruratan, serta pembekalan terkait regulasi kebencanaan.
• 1 hari praktik lapangan (outdoor): simulasi pendirian tenda, dapur umum lapangan, penyaluran logistik, hingga respons cepat terhadap kejadian bencana.

“Kami menghadirkan narasumber berkompeten dari berbagai instansi terkait agar seluruh personil mendapat bekal yang komprehensif. Pelatihan ini bukan hanya formalitas, tetapi betul-betul untuk memantapkan kapasitas Tagana sesuai tema kegiatan hari ini,” ujar Riki.

Integrasi Dua Undang-Undang Utama Penanganan Bencana

Dalam arahannya, Heriza Syafani menekankan perlunya pemahaman Tagana terhadap dasar hukum yang menjadi landasan kerja, yaitu:

• UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan
• UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

“Kedua undang-undang ini harus kita padukan sehingga kerja Tagana benar-benar mengarah pada penanganan bencana yang cepat, tepat, dan akurat. Ketepatan sasaran dan ketepatan bantuan merupakan prinsip utama yang tidak boleh ditawar,” jelas Heriza.

Ia juga mengingatkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 3.472 kejadian bencana di seluruh Indonesia, angka yang memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan berkelanjutan terutama bagi daerah rawan seperti Kota Padang.

Bencana Alam dan Non-Alam: Respons Harus Cepat

Heriza menjelaskan bahwa Tagana bukan hanya menangani bencana alam seperti banjir dan longsor, tetapi juga bencana non-alam, termasuk kebakaran permukiman.
Pada kondisi tersebut, respons pertama yang dibutuhkan masyarakat adalah tenda hunian sementara, lalu bantuan dasar berupa:

• logistik makan dan minum,
• pakaian layak pakai,
• serta koordinasi kebutuhan kesehatan melalui instansi terkait.

Untuk menunjang hal itu, Dinas Sosial Kota Padang memiliki sarana pendukung seperti dapur umum lapangan, mobil operasional, truk logistik, dan dua motor trail untuk mobilitas ke wilayah sulit akses.

Penguatan 11 Kampung Siaga Bencana dan Revitalisasi Lumbung Sosial

Kota Padang saat ini memiliki 11 Kampung Siaga Bencana (KSB) yang tersebar di sejumlah kawasan rawan. Selain itu terdapat lumbung sosial di Bungus, Kota Tanah, Lubuk Begalung, Padang Selatan, dan Padang Utara.

Namun pemerintah pusat kini mensyaratkan keberadaan KSB sebagai prasyarat pembentukan lumbung sosial, sehingga beberapa wilayah akan dilakukan pemutakhiran data dan revitalisasi.

“Semuanya harus aktif kembali. KSB dan lumbung sosial bukan hanya nama, tapi struktur yang hidup. Kalau datanya jelas, kita bisa komunikasikan kebutuhan ke pemerintah pusat apalagi ada Pak Nuryadi di sini,” ujar Heriza.

Dukungan untuk Program Unggulan Pemko Padang

Heriza menegaskan bahwa kesiapsiagaan Tagana harus selaras dengan sembilan program unggulan Pemko Padang, terutama Padang Sigap dan Padang Melayani.

“Tagana adalah ujung tombak pemerintah di saat masyarakat berada dalam keadaan paling rentan. Karena itu, pelayanan yang cepat, sigap, dan manusiawi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan,” tambahnya.

Heriza Syafani: Respon Bencana Tidak Boleh Salah Sasaran 

Tagana bukan hanya relawan, tetapi representasi negara ketika masyarakat kehilangan rasa aman. Setiap tindakan yang dilakukan mulai dari mendirikan tenda hingga menyajikan makanan di dapur umum adalah bagian dari pemulihan martabat manusia.

Karena itu, saya selalu menekankan: respons bencana tidak boleh lambat, tidak boleh salah sasaran, dan tidak boleh tumpang tindih. Kita harus bekerja dengan ilmu, dengan koordinasi, dan dengan hati. Itulah Tagana yang kita harapkan untuk Kota Padang hari ini dan masa depan.”

“Kota Padang berada di wilayah rawan, tetapi bukan berarti harus selalu rentan. Jika KSB aktif, lumbung sosial terkelola baik, dan Tagana terus ditingkatkan kemampuannya, kita bukan hanya siap menghadapi bencana  kita siap meminimalkan dampaknya.”

(Mond)

#DinasSosialPadang #Tagana #Padang