Gaji Petugas SPPG Tak Kunjung Cair: BGN Sebut "Proyek Besar, Bukan Soal Anggaran, Tapi Administrasi yang Rumit"
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang
D'On, Jakarta – Ribuan petugas gizi di lapangan gelisah. Sudah berminggu-minggu mereka menunggu gaji yang belum juga cair, sementara beban kerja di lapangan terus menumpuk. Namun di balik keresahan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa masalah tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan karena "proses administrasi yang luar biasa kompleks" dalam proyek berskala nasional.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menepis dugaan bahwa keterlambatan pembayaran gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebabkan oleh anggaran yang belum turun. Ia memastikan, uang negara untuk membayar mereka sudah tersedia. Hanya saja, jalan menuju pencairan itu masih tersendat di tumpukan berkas dan verifikasi data.
“Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar, dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami pastikan proses ini segera tuntas,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (11/11/2025), dikutip dari Antara.
Ribuan Petugas, Ratusan Ribu Data
Masalah utama, kata Nanik, terletak pada volume data yang harus diverifikasi BGN. Program SPPG melibatkan lebih dari 30.000 petugas di seluruh Indonesia — terdiri dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Intervensi (SPPI), petugas akuntan, hingga ahli gizi yang tersebar di berbagai daerah dengan kondisi dan status kepegawaian berbeda.
Masing-masing petugas memiliki data yang perlu disesuaikan dan disinkronisasi ulang, terutama menyangkut status kepegawaian dan validitas dokumen kontrak kerja.
“Bayangkan, ini proyek besar nasional yang melibatkan puluhan ribu orang dengan sistem kepegawaian yang belum sepenuhnya seragam,” jelas Nanik.
Proses ini, tambahnya, menjadi tantangan besar bagi tim administrasi BGN, terlebih bagi SPPI Batch III, yang sebagian besar belum berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“SPPI Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK tidak mengalami kendala pembayaran, karena proses administrasinya sudah selesai sejak awal. Sedangkan Batch III dan beberapa tenaga ahli masih dalam proses penyesuaian status,” terangnya.
Janji Akan Dirapel dan Diprioritaskan
Meski begitu, Nanik memastikan bahwa hak seluruh petugas tidak akan hilang. Gaji yang tertunda akan dibayarkan penuh secara rapel dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
“Kami sudah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan terulang. Seluruh gaji petugas sedang diproses dan akan dirapel sesuai haknya,” ujarnya.
Ia menegaskan, BGN telah menginstruksikan seluruh unit teknis untuk berkoordinasi secara intensif agar percepatan pembayaran berjalan lancar.
Menurutnya, lembaga ini juga tengah menggelar pertemuan teknis nasional guna memfinalisasi langkah korektif dan memastikan masalah serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Petugas Lapangan: “Kami Bekerja, Tapi Belum Tahu Kapan Gaji Cair”
Sementara di sisi lain, beberapa petugas lapangan mengaku mulai kesulitan secara finansial. Seorang petugas SPPI di Sulawesi Selatan, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa mereka tetap bekerja melakukan pendataan gizi balita dan ibu hamil, meski belum menerima bayaran sejak dua bulan terakhir.
“Kami tetap jalan karena sudah komitmen dengan masyarakat, tapi jujur berat. Kami harap segera ada kejelasan,” ujarnya dengan nada lelah.
Suara-suara seperti ini menjadi cerminan bahwa di balik kata “administratif”, ada realitas manusia — petugas lapangan yang bekerja di bawah panas, menempuh jarak jauh ke pelosok desa, mendata satu per satu keluarga, sambil menunggu hak mereka dipenuhi.
BGN Minta Kesabaran dan Janjikan Transparansi
Menanggapi keresahan tersebut, Nanik menyampaikan apresiasi dan empati kepada seluruh petugas yang tetap bekerja dengan dedikasi tinggi. Ia mengakui, keterlambatan ini menjadi pelajaran penting bagi BGN dalam membangun sistem administrasi yang lebih efisien di masa mendatang.
“Kami sangat menghargai kerja keras para petugas. Mereka adalah elemen kunci keberhasilan program gizi nasional. Kami bertanggung jawab penuh untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa BGN berkomitmen meningkatkan transparansi publik, termasuk membuka akses informasi terkait status pembayaran dan progres administrasi kepada para petugas di lapangan.
Program MBG dan Tantangan Besar di Baliknya
Para petugas SPPG merupakan garda terdepan dalam Program Manajemen Bersama Gizi (MBG) — salah satu inisiatif besar pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia. Program ini berjalan serentak di berbagai daerah, menuntut koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan ribuan tenaga profesional.
Namun, skala besar itu pula yang menjadi sumber tantangan. Sistem administrasi yang belum sepenuhnya digital, tumpang tindih data kepegawaian, hingga keterlambatan proses validasi membuat pembayaran gaji tersendat.
BGN berharap langkah korektif yang kini dilakukan dapat menjadi titik balik dalam perbaikan sistem keuangan dan administrasi di lembaga tersebut.
“Kami tidak ingin keterlambatan ini terulang. Setiap petugas harus bisa fokus pada tugas utamanya bukan pada kekhawatiran kapan gaji mereka cair,” tutup Nanik.
(L6)
#BadanGiziNasional #SPPG #Nasional
