Tan Malaka dan PKI di Persimpangan Jalan
header Mozaik Tan Malaka yang bersilang jalan dengan PKI. tirto.id/Fuad
Dirgantaraonline - Di antara tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, nama Tan Malaka selalu mengundang paradoks: bagi sebagian ia legenda dan perintis gagasan republik; bagi sebagian lain ia pengkhianat yang meretakkan solidaritas gerakan kiri. Perselisihan antara Tan Malaka dan Partai Komunis Indonesia (PKI) bukan sekadar perdebatan taktik ia adalah drama sejarah yang menyingkap ketegangan antara idealisme, disiplin organisasi, dan realitas politik kolonial.
Dari Harmoni ke Ketegangan: Kesamaan Arah, Perbedaan Langkah
Awalnya, Tan dan PKI berjalan pada arah yang sama: menggulingkan kapitalisme kolonial menuju pemerintahan yang berpihak kepada kaum pekerja dan tani. Latar belakangnya pun tak asing — Tan berasal dari kalangan priayi yang menyaksikan langsung kebobrokan penjajahan, sehingga simpati kiri bukan sekadar teori, melainkan pengalaman. Namun, harmoni itu retak ketika PKI memilih jalur aksi cepat dan konfrontatif—pilihan yang bagi Tan tampak berisiko dan prematur.
Ketua Singkat, Penangkapan, dan Penarikan Diri (1921–1922)
Pada 1921 Tan Malaka sempat naik menjadi ketua PKI mengejutkan karena ia baru beberapa bulan menjadi anggota, menggantikan Semaoen yang hijrah ke Eropa. Masa kepemimpinannya singkat: hanya sekitar enam bulan. Pada 1922 ia terlibat dalam aksi pemogokan buruh pegadaian; pemerintah kolonial Belanda menangkapnya dan menawan dia di Timor (Kupang). Setelah peristiwa itu Tan mundur dari kepemimpinan dan memilih menepi sebuah jeda yang kelak menandai akarnya perbedaan strategis.
Konferensi Candi Prambanan (25 Desember 1925): Titik Pergeseran
Konferensi yang diadakan di Candi Prambanan menjadi momen kritis. Di sana PKI memutuskan untuk menyebarkan kader ke banyak daerah dan membentuk Komite Pemberontak langkah-langkah yang membuka jalan bagi pemberontakan berskala luas. Nama-nama peserta dan pengurus konferensi Sardjono, Budisutjitro, Sugono, dan lain-lain menandai betapa keputusan itu dibuat oleh unsur pimpinan pusat.
Walau tidak hadir secara fisik, Tan yang waktu itu berada di Filipina sebagai bagian sekretariat KEKI (Komite Eksekutif Komunis Internasional) menyatakan penolakannya. Dalam otobiografinya Dari Penjara ke Penjara, Tan mengecam keputusan itu: menurutnya putusan diambil secara tergesa-gesa, tidak proporsional terhadap kekuatan riil organisasi, dan berpotensi melukai pergerakan rakyat. Tan menilai skala persiapan dan kondisi objektif di lapangan belum memungkinkan aksi besar yang direncanakan.
Penolakan Tan bukan tanpa reaksi. Tatiana Lukman, yang mengutip sikap para pemimpin PKI generasi berikutnya, menilai Tan seharusnya tunduk pada disiplin partai bahkan ketika ia tidak setuju. Bagi mereka, tindakan menentang keputusan konferensi pada saat partai menyiapkan pemberontakan adalah memecah belah dan berbahaya.
Pemberontakan November 1926: Ambisi yang Gagal
Keputusan konferensi itu akhirnya mendorong PKI ke pemberontakan pertama yang tercatat besar pada 13 November 1926. Namun, sebagaimana Tan prediksikan, saat itu kekuatan PKI belum siap bertemu mesin perang kolonial. Repressi brutal menimpa: ribuan ditangkap (angka yang dilaporkan mencapai sekitar 13.000), lebih dari 1.300 orang dikirim ke tanah pengasingan di Digul, sekitar 4.500 dipenjara, dan beberapa dipidana mati — nama-nama seperti Egom, Dirdja, dan Hasan disebut dalam catatan-catatan sejarah.
Dari perspektif PKI, kegagalan itu adalah tragedi yang diperparah oleh adanya oknum yang menonjolkan indisiplin; Alimin dan pemimpin lain menilai pemberontakan yang setengah jalan itu seharusnya tidak dipotong-potong. Sementara itu Tan menilai aksi tersebut sebagai avonturisme—petualangan tak beralasan yang menempatkan massa pada bahaya tanpa persiapan memadai.
PARI: Mendirikan Jalan Baru (2 Juni 1927)
Kegagalan 1926 mempertegas keretakan. Pada 2 Juni 1927 Tan mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI). Alasan-alasan yang ia kemukakan (sebagaimana dicatat Tatiana Lukman) memberikan gambaran rasionya:
- PKI dianggap tidak mau mengakui kesalahan setelah kegagalan 1926 dan terus mempertahankan nama yang sama, tanpa koreksi taktik.
- Pembasmian massal anggota PKI dan runtuhnya jaringan komunikasi menciptakan risiko tindakan prematur berulang.
- Popularitas komunisme yang menumbuhkan fanatisme di kalangan yang tidak cukup memahami seluk-beluk taktik politik dianggap berbahaya Tan khawatir ia akan menggantikan bentuk-bentuk perlawanan lain yang lebih sesuai konteks lokal.
- Pengalaman Tan di ASLIA (Asia-Lautania/Asia-Australia) mendorong visinya tentang konfigurasi gerakan yang lebih luas PARI hendak menampung unsur nasionalisme, Islamisme, dan proletariat.
PARI jadi wujud konkret bahwa Tan memilih jalur politik yang berbeda bukan sekadar membantah PKI, tetapi menawarkan strategi baru yang mencoba merajut spektrum sosial-politik Nusantara yang kompleks.
Tuduhan Trotskis dan Upaya Melikuidasi
Respon keras PKI tak berhenti pada kritik taktik. Di dalam buku-buku sejarah partai yang pro-PKI, Tan dilabeli sebagai Trotskis dan pengkhianat alasan formalnya karena hubungan Tan di KEKI serta kontak-kontak intelektual yang dianggap menyimpang dari ortodoksi Komintern. Lembaga Sejarah PKI, dalam karya-karya seperti Pemberontakan November 1926 (1961), bahkan menuding “pengkhianatan trotskis Tan Malaka” sebagai faktor penting yang perlu diungkapkan.
Dari sisi PKI, tudingan itu adalah upaya menegaskan garis disiplin partai dan menyingkirkan retorika yang dianggap membahayakan keberlangsungan organisasi. Bagi Tan dan pendukungnya, cap-cap semacam itu adalah cara mempolitisasi perbedaan taktik menjadi delegitimasi personal.
Di Persimpangan Jalan: Warisan yang Berlapis
Sejarah Tan Malaka dan PKI mengajarkan dua hal besar sekaligus bertolak belakang: pentingnya disiplin organisasi dalam menghadapi kekuatan teratur lawan, dan pentingnya kepekaan terhadap kondisi objektif sebelum melancarkan aksi yang menempatkan massa pada risiko tinggi.
Tan bukan sekadar tokoh yang menolak pemberontakan; ia adalah kritikus yang menaruh perhatian pada keseimbangan antara visi revolusioner dan realitas politik. PKI pula bukan kumpulan “petualang tanpa dasar” mereka berupaya menjawab kebutuhan momentum dan menaruh harapan besar pada pembangkitan massa. Ketika dua sudut pandang ini bertabrakan, sejarah menghukum kedua belah pihak: yang satu dengan label pengkhianatan, yang lain dengan pembalasan kolonial yang menghancurkan jaringan pergerakan.
Garis Waktu Singkat
- 1921 — Tan Malaka menjadi ketua PKI (menggantikan Semaoen).
- 1922 — Terlibat pemogokan buruh pegadaian; ditangkap dan ditawan di Kupang; melepas jabatan.
- 25 Des 1925 — Konferensi Candi Prambanan: keputusan pengiriman kader dan pembentukan Komite Pemberontak.
- 13 Nov 1926 — Pemberontakan besar-besaran yang berujung pada kegagalan dan penangkapan massal.
- 2 Jun 1927 — Tan mendirikan PARI, menyatakan jalur politik alternatif.
Sekilas Tentang Penilaian Sejarah
Label “pengkhianat” atau “pahlawan” pada tokoh sejarah sering kali merupakan pantulan kepentingan politik era tertentu. Pada persimpangan jalan antara Tan Malaka dan PKI, yang tersisa adalah pelajaran: bahwa revolusi bukan hanya soal cita-cita, melainkan soal membaca medan, mengukur kekuatan, dan mengambil keputusan yang meminimalkan korban sekaligus memaksimalkan peluang sukses.
Tan Malaka tetap tak sederhana sejarawan dan pembaca modern perlu menilai tindak-tanduknya dalam konteks kompleks kolonialisme, tekanan internasional, dan dilema etis tentang kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Persimpangan jalan itu, jauh melampaui sekadar perdebatan masa lalu, tetap relevan bagi setiap gerakan yang berhadapan dengan pilihan antara idealisme mutlak dan taktik yang realistis.
Catatan sumber: artikel asli oleh Abi Mu'ammar Dzikri di tirto.id (1 Sep 2025), kutipan dari Dari Penjara ke Penjara (otomografi Tan), kutipan dan catatan Tatiana Lukman (Panta Rhei, 2014), serta catatan Pemberontakan November 1926 (Lembaga Sedjarah PKI, 1961) dan tulisan-tulisan Tan seperti Thesis (1946) yang disebut dalam naskah sumber.
(*)
#TanMalaka #Tokoh #PKI #Sejarah
