Viral Aksi Baku Hantam Antara Anggota DPRD dan ASN di Palembang, Dipicu Soal Proyek IPAL

Potongan video baku hantam di ruang rapat Komisi III DPRD Kota Palembang. Foto : Istimewa

D'On, Palembang – Sebuah rekaman video yang memperlihatkan kericuhan di ruang rapat Komisi III DPRD Kota Palembang mendadak viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat tersebut, tampak seorang aparatur sipil negara (ASN) digiring keluar ruangan oleh sejumlah orang. Namun, sebelum berhasil keluar, ASN tersebut sempat menerima pukulan dari seorang pria berbaju hitam, meskipun di lokasi terlihat ada petugas keamanan yang mencoba melerai.

Peristiwa panas itu terjadi pada Selasa (5/8/2025) sekitar pukul 14.30 WIB, tepat di ruang rapat Komisi III DPRD Palembang. Sumber keributan ternyata bukan persoalan pribadi, melainkan buntut dari pembahasan serius terkait proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berlokasi di kawasan Lapangan Hatta, Palembang.

Kronologi Ketegangan di Ruang Rapat

Ketua Komisi III DPRD Palembang, Rubi Indiarta, membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut penuturannya, keributan bermula ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Dinas PUPR Palembang, Ade Abdillah, hadir memenuhi undangan rapat.

Namun, bukannya duduk tenang mengikuti agenda, Ade disebut justru melakukan tindakan mengejutkan.

“Dia dipanggil untuk dimintai keterangan soal IPAL di dekat Lapangan Hatta. Begitu masuk, rapat belum jalan, dia langsung menghempaskan berkas dan memukul saya,” ujar Rubi saat dikonfirmasi, Jumat (22/8/2025).

Rubi menambahkan, setelah itu suasana rapat menjadi kacau. Beberapa staf DPRD yang berada di ruangan ikut terpancing emosi dan ada yang sempat membalas aksi Ade. Situasi baru mereda setelah petugas keamanan melerai dan mengamankan Ade keluar ruangan.

Proses mediasi antara Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta dan PPK Dinas PUPR Palembang, Ade Abdillah difasilitasi Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam. Foto : Rubi Indiarta

Diselesaikan Lewat Mediasi, Bukan Jalur Hukum

Meski sempat panas dan menimbulkan tontonan yang kini viral di publik, Rubi memastikan peristiwa itu telah diselesaikan secara damai. Penyelesaian dilakukan melalui jalur mediasi yang difasilitasi langsung oleh Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam.

“Saya tidak memukul dia, justru dia yang memukul saya. Setelah kejadian langsung dimediasi, dan tidak ada laporan ke polisi,” tegas Rubi.

Politikus tersebut juga mengaku heran mengapa rekaman lama ini kembali beredar dan ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, masalah sebenarnya sudah selesai sejak dua pekan lalu dan tidak perlu lagi diperbesar.

Klarifikasi Pihak Dinas PUPR

Di sisi lain, isu yang berkembang di media sosial sempat menyebut bahwa salah satu pejabat perempuan Dinas PUPR, yakni RA Marlina Sylvia, MSi, ikut menjadi korban pengeroyokan. Namun, kabar itu dengan tegas dibantah oleh Marlina.

“Narasi itu tidak benar. Saya dalam keadaan aman dan tidak ada yang mengeroyok saya,” kata Marlina.

Marlina menegaskan bahwa insiden tersebut hanyalah bentuk kesalahpahaman komunikasi antara DPRD dan pihak PUPR terkait proyek IPAL. Ia juga menambahkan, setelah dimediasi, kedua pihak sudah sepakat untuk melanjutkan pembahasan secara lebih profesional tanpa emosi.

Proyek IPAL, Sumber Persoalan yang Belum Usai

Meski keributan telah didamaikan, publik menyoroti bahwa akar persoalan sebenarnya adalah proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Lapangan Hatta. Proyek ini disebut bernilai besar dan strategis karena berkaitan dengan pengelolaan limbah domestik masyarakat Palembang.

Proyek tersebut sebelumnya sudah menuai pro-kontra karena dianggap rawan menimbulkan masalah lingkungan jika tidak sesuai standar. Dugaan adanya keterlambatan pengerjaan dan penggunaan anggaran juga menambah ketegangan antara DPRD dan pihak pelaksana.

Banyak pihak menilai, insiden adu jotos ini hanyalah puncak gunung es dari ketidakharmonisan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

Publik Menyoroti Transparansi

Viralnya video kericuhan ini membuat publik semakin menyoroti transparansi dan akuntabilitas proyek pemerintah. Netizen ramai mempertanyakan bagaimana mungkin rapat resmi DPRD bisa berubah menjadi arena baku hantam, apalagi melibatkan pejabat yang seharusnya menjadi teladan.

Beberapa komentar di media sosial menyebut peristiwa ini sebagai “cermin buruknya komunikasi elit daerah”, sementara sebagian lain meminta agar kasus ini tetap diproses hukum demi memberi efek jera, meski kedua pihak sudah berdamai.

Meski sudah ada perdamaian, insiden baku hantam antara anggota DPRD Palembang dan ASN Dinas PUPR menjadi pelajaran penting bahwa persoalan publik seharusnya diselesaikan lewat diskusi yang rasional, bukan emosi. Proyek IPAL Lapangan Hatta sendiri masih akan menjadi sorotan, dan masyarakat berharap transparansi penuh agar kasus serupa tidak lagi terulang di kemudian hari.

(Urban)

#Peristiwa #Viral #BakuHantam #AnggotaDPRDPalembangdenganASN