Tunjangan Rumah Rp 50 Juta untuk DPR Tuai Kritik Pedas dari Anak Presiden: “Rakyat Sedang Menjerit, Jangan Hamburkan Uang!”
Putri Presiden ke-4 RI, Yenny Wahid
D'On, Jakarta – Wacana pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR RI kembali memicu gelombang kritik dari masyarakat. Tak tanggung-tanggung, suara penolakan juga datang dari kalangan elit, termasuk salah satu anak Presiden yang secara terang-terangan menyebut kebijakan itu sebagai bentuk “pemborosan” di tengah kondisi rakyat yang sedang kesulitan ekonomi.
“Rakyat sedang menjerit! Jangan hamburkan uang negara hanya untuk fasilitas mewah para pejabat,” tegasnya dalam sebuah pernyataan publik yang kini ramai diperbincangkan di media sosial.
Pernyataan keras ini sontak menggema karena disampaikan dari lingkaran dekat istana. Kritiknya dianggap mewakili kegelisahan publik yang sudah lama merasa keberadaan DPR kerap lebih banyak menguras APBN ketimbang melahirkan kebijakan berpihak pada rakyat kecil.
Gelombang Kritik: DPR Dinilai Hidup Terlalu Mewah
Rencana pemberian tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan menambah daftar panjang kontroversi terkait fasilitas yang diterima para wakil rakyat. Publik menilai jumlah itu sangat fantastis jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok.
“Di saat banyak rakyat antre minyak goreng, harga beras naik, dan lapangan kerja semakin sempit, DPR malah meminta tunjangan puluhan juta hanya untuk rumah. Ini ironis!” kata seorang pengamat politik.
Gelombang kritik pun menyeruak di jagat maya. Tagar #TolakTunjanganDPR dan #RakyatSedangMenjerit menjadi trending, memperlihatkan betapa kuatnya penolakan masyarakat.
Klarifikasi DPR: “Bukan Rumah Baru, Hanya Tunjangan Pengganti”
Merespons derasnya kritik, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi. Menurutnya, publik keliru memahami isu tersebut.
“Tidak ada pemberian rumah baru bagi anggota DPR, yang ada hanya tambahan tunjangan perumahan sebagai pengganti rumah dinas. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yang berkembang di masyarakat,” ujar Adies.
Ia menegaskan, DPR tidak alergi terhadap kritik. Bahkan, ia menyebut pihaknya sangat terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Kami selaku wakil rakyat tidak alergi dengan bentuk kritikan apapun. Kritik itu sehat, dan kami mendengarnya,” pungkasnya.
Namun, Publik Tak Mudah Percaya
Meski sudah ada klarifikasi, publik tampaknya belum bisa menerima begitu saja. Sebab, pernyataan bahwa tunjangan itu “sekadar pengganti rumah dinas” dianggap tidak menjawab esensi masalah: yaitu besarnya angka Rp 50 juta per bulan.
Jika dikalkulasikan, dengan 575 anggota DPR RI, maka potensi beban negara untuk tunjangan ini bisa mencapai Rp 28,7 miliar per bulan, atau lebih dari Rp 344 miliar per tahun. Angka yang fantastis ini dinilai terlalu besar untuk sebuah fasilitas, apalagi di tengah situasi defisit APBN dan meningkatnya utang negara.
Sejumlah ekonom juga menyoroti hal ini. Mereka menyebut dana sebesar itu semestinya bisa dialihkan untuk program sosial, pendidikan, atau subsidi pangan.
Kritik Anak Presiden Jadi Sorotan
Yang membuat isu ini semakin panas adalah keberanian anak Presiden melontarkan kritik tajam. Selama ini, jarang sekali ada suara dari lingkaran keluarga istana yang dengan tegas menentang fasilitas DPR.
“Pernyataan ini menegaskan bahwa bahkan dari lingkaran elit pun merasa DPR telah kebablasan. Suara ini bisa menjadi katalis untuk menekan DPR agar membatalkan kebijakan kontroversial tersebut,” ujar analis komunikasi politik.
Rakyat Menunggu Sikap Tegas
Kini, bola panas berada di tangan DPR dan pemerintah. Publik menanti apakah tunjangan fantastis ini benar-benar akan diberlakukan, ataukah hanya wacana yang akhirnya kandas karena desakan publik.
Satu hal yang pasti, kritik keras dari anak Presiden telah menjadi simbol perlawanan moral: sebuah pesan bahwa pejabat negara semestinya belajar menahan diri, apalagi di tengah jeritan rakyat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Catatan: Polemik tunjangan rumah ini bisa menjadi ujian moralitas DPR. Apakah mereka benar-benar wakil rakyat, atau justru wakil dari kelompok yang ingin hidup mewah dengan uang rakyat?
(L6)
#Nasional #TunjanganRumahAnggotaDPR #YenniWahid #DPR
