Mendagri Tito Karnavian Ingatkan DPRD Pati: Pemakzulan Bupati Harus Sesuai Mekanisme, Jangan Ada Kepentingan Politik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Bulog Kanwil Jakarta pada Kamis (14/8/2025).

D'On, Jakarta — Polemik kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus bergulir. Meskipun kebijakan tersebut telah resmi dibatalkan, gelombang kemarahan warga belum surut. Puncaknya, ribuan massa turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar pada Rabu (13/8), yang berakhir ricuh dan memunculkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya angkat bicara. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal mencuatnya isu kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen itu, dirinya langsung berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Bupati Pati Sudewo untuk meminta klarifikasi.

“Saya langsung telepon, Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan, kenapa mekanismenya seperti itu. Apa dasar kenaikannya sampai 250 persen,” ujar Tito di Kantor Bulog Kanwil Jakarta, Kamis (14/8).

Menurut Tito, Sudewo menjelaskan bahwa kebijakan itu awalnya dibuat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, setelah menimbulkan protes luas, kebijakan tersebut dibatalkan. Sayangnya, pembatalan itu tidak cukup meredam kemarahan warga.

Aksi Ricuh dan Wacana Pemakzulan

Aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu kemarin diikuti ribuan warga dari berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat, aktivis, dan kelompok mahasiswa. Massa menuntut Sudewo, yang berasal dari Partai Gerindra, mundur dari jabatannya.

Situasi memanas ketika sebagian massa diduga melakukan aksi provokatif. Polisi menyebut telah menangkap 22 orang yang diduga provokator kericuhan, namun mereka akhirnya dilepaskan setelah pemeriksaan. Total, Dinas Kesehatan mencatat 64 orang mengalami luka akibat bentrokan tersebut.

Di tengah gejolak itu, DPRD Pati mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo. Wacana ini mendapat sorotan langsung dari Mendagri.

Pesan Tegas Mendagri: Jangan Ada Kepentingan Politik

Tito menegaskan bahwa proses pemakzulan kepala daerah bukan perkara sederhana dan tidak boleh didasari kepentingan politik semata. Ia mengingatkan bahwa Sudewo dipilih langsung oleh rakyat Pati, sehingga setiap upaya pencopotan harus mengacu pada prosedur hukum dan mekanisme yang sah.

“Tolong, jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong, janganlah, bagaimanapun Bupati dipilih oleh rakyat,” ujar Tito.

Mantan Kapolri ini juga mengingatkan, jika masyarakat masih merasa keberatan dengan kepemimpinan Sudewo, mereka dapat menyalurkan aspirasi melalui jalur resmi, baik melalui DPRD maupun langsung ke Kemendagri.

“Bisa juga meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya. Apa pun juga yang sesuai mekanisme,” tambahnya.

Latar Belakang Kebijakan Kontroversial

Kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang diumumkan Pemkab Pati pada pertengahan tahun ini menjadi pemicu kemarahan warga. Banyak warga desa dan kota mengaku terbebani, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kebijakan ini dianggap tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat dan tidak melibatkan konsultasi publik yang memadai.

Setelah gelombang protes merebak, Sudewo membatalkan kebijakan tersebut. Namun, pembatalan yang datang terlambat membuat kepercayaan publik terlanjur terkikis.

Dinamika Politik Lokal Memanas

Wacana pemakzulan yang bergulir di DPRD Pati memunculkan spekulasi adanya rivalitas politik. Beberapa pengamat menilai, polemik PBB-P2 hanya menjadi pemicu, sementara ketegangan antara eksekutif dan legislatif di Pati sudah mengendap sejak lama. Dalam situasi ini, Mendagri berharap semua pihak mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan sekadar perebutan kekuasaan.