Dasco Tegaskan Wamen Rangkap Komisaris BUMN Tak Dapat Tantiem: Fokus Awasi Perusahaan Negara, Bukan Cari Bonus

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

D'On, Jakarta – Isu soal jabatan rangkap para Wakil Menteri (Wamen) yang duduk sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa Wamen yang mendapat mandat ganda tersebut tidak akan menerima tantiem bonus tahunan yang biasanya menjadi “hadiah” bagi direksi dan komisaris.

Menurut Dasco, penempatan para Wamen di kursi komisaris BUMN bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan murni menjalankan fungsi pengawasan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di perusahaan negara.

“Memang Wamen-Wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem, hanya bekerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan pemerintah,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Penghematan Triliunan Rupiah

Lebih jauh, Dasco mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan tantiem, ditambah pengurangan jumlah komisaris, mampu menghemat anggaran negara hingga Rp17–18 triliun.

Ia menegaskan, langkah penghematan ini sudah mulai berjalan sejak sebulan terakhir, di mana setengah dari jumlah komisaris di berbagai BUMN telah dipangkas.

“Kedua, memang tantiemnya ditiadakan, dan itu kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp17–18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada. Sehingga, untuk efektivitas BUMN itu terasa sekali,” kata Dasco.

Prabowo: Potong Komisaris, Hapus Tantiem

Langkah tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya menyampaikan rencana reformasi BUMN saat membacakan RUU APBN 2026.

Prabowo mengkritik keras model pengelolaan BUMN yang dinilainya tidak masuk akal. Ia mencontohkan perusahaan merugi, tetapi komisarisnya tetap banyak dan menerima tantiem jumbo.

“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem,” tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan, nilai aset BUMN Indonesia mencapai lebih dari USD 1.000 triliun, namun kontribusi nyatanya bagi negara belum optimal. Idealnya, BUMN bisa menyumbang minimal USD 50 miliar ke APBN agar defisit anggaran bisa dihindari.

Untuk itu, ia menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia agar membereskan manajemen BUMN yang dinilai kurang efisien.

Sindiran Soal Istilah Asing

Dalam pidatonya, Prabowo bahkan mengaku tidak memahami istilah ‘tantiem’ dan menyindir bahwa penggunaan istilah asing ini hanyalah trik agar publik tidak mengerti.

“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti,” ujarnya.

Presiden juga memprotes keras besarnya nilai tantiem yang diterima sejumlah komisaris, yang bahkan bisa menembus Rp40 miliar per tahun, meski tugasnya hanya rapat sebulan sekali.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun? Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan kalau untung, harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Prabowo.

Apa Itu Tantiem?

Secara resmi, tantiem adalah bonus atau insentif yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris BUMN sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian target kinerja dan keuntungan perusahaan. Besarannya biasanya dihitung berdasarkan persentase dari laba bersih.

Menurut Peraturan Menteri BUMN No. 02 Tahun 2009, tantiem bisa diberikan saat perusahaan mencatat laba atau bahkan ketika ada peningkatan kinerja meski perusahaan merugi. Kebijakan inilah yang selama ini memicu kritik publik, karena dinilai memberi insentif pada manajemen meskipun kinerja finansial BUMN tidak memuaskan.

Reformasi BUMN: Akhir Era Bonus Fantastis?

Kebijakan penghapusan tantiem ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah mengarahkan BUMN untuk lebih akuntabel dan berorientasi pada keuntungan nyata bagi negara, bukan untuk memperkaya segelintir pejabat.

Jika kebijakan ini konsisten diterapkan, publik bisa berharap era “rapat sebulan sekali, bonus miliaran” akan benar-benar berakhir dan uang triliunan rupiah yang sebelumnya tersedot ke tantiem dapat dialihkan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.

(L6)

#Tantiem #Nasional