Jaksa ICC Penuntut Netanyahu Dituding Lakukan Pelecehan Seksual

Jaksa ICC Karim Khan. (AP/AP)

D'On, Den Haag — Dunia hukum internasional diguncang oleh kabar mengejutkan: Karim Khan, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang dikenal vokal dan berani, secara mendadak mengumumkan cuti dari jabatannya. Langkah ini diambil di tengah penyelidikan serius yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran seksual yang menyeret namanya—penyelidikan yang kini berada di tahap akhir.

Langkah Khan bukan hanya memicu perdebatan hukum, tetapi juga menimbulkan krisis kepemimpinan di lembaga peradilan tertinggi untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terlebih lagi, ini terjadi pada momen genting ketika ICC menghadapi sorotan tajam setelah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin—dua pemimpin negara besar yang menolak yurisdiksi pengadilan tersebut.

Langkah Tak Terduga dan Dampaknya ke ICC

Pernyataan resmi dari Kantor Jaksa ICC menyebutkan bahwa Khan mengambil cuti "hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Internal PBB rampung." Meskipun tidak menyebutkan rincian dugaan pelanggaran, kasus ini sudah menjadi pembicaraan hangat di kalangan diplomat, aktivis HAM, dan pengamat hukum internasional.

Langkah Khan dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ICC. Selain karena posisi jaksa adalah salah satu peran terpenting dan paling berpengaruh di pengadilan ini, ICC juga tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengganti jaksa utama sementara waktu. Kekosongan ini menciptakan ketidakpastian operasional, apalagi mengingat ICC tengah menangani beberapa kasus kejahatan perang paling kompleks dan politis dalam dekade terakhir.

Dugaan dan Pembelaan

Firma hukum Carter-Ruck yang mewakili Khan membantah keras semua tuduhan terhadap klien mereka. Dalam pernyataan resmi, mereka menekankan bahwa cuti tersebut bukan bentuk pengunduran diri, melainkan tindakan sementara untuk menjaga fokus kerja kantor kejaksaan.

“Klien kami tetap menjabat sebagai Jaksa ICC, tidak mengundurkan diri dan tidak memiliki niat untuk melakukannya,” tegas pernyataan firma hukum itu.

Sikap ini juga ditegaskan langsung oleh Khan dalam surat internal kepada staf ICC yang salinannya diperoleh Reuters. Dalam surat tersebut, Khan menulis bahwa keputusannya diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral.

“Mengingat meningkatnya pemberitaan di media, saya memutuskan untuk mengambil cuti. Ini adalah komitmen saya terhadap kredibilitas kantor dan integritas proses hukum,” tulisnya.

Sebelumnya, Khan sempat menolak seruan dari sejumlah LSM dan bahkan beberapa staf internal ICC untuk mundur sementara selama penyelidikan berlangsung. Namun, keputusan cuti ini dinilai sebagai langkah kompromi yang strategis sekaligus etis.

Reaksi dan Dampak Internasional

Keputusan Khan menuai pujian dari berbagai organisasi HAM internasional. Danya Chaikel dari Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) mengatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata dari prinsip akuntabilitas.

“Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan jaksa pengadilan sekalipun. Langkah ini juga penting untuk menjaga kredibilitas lembaga yang tengah menjadi harapan korban kejahatan perang di seluruh dunia,” ujar Chaikel.

Sementara itu, Alix Vuillemin dari Inisiatif Perempuan untuk Keadilan Gender menyambut baik langkah tersebut, seraya menegaskan bahwa kantor kejaksaan tetap dapat menjalankan tugasnya secara kolektif.

“Justru dengan menyingkirkan sementara sosok yang sedang diselidiki, ICC menunjukkan profesionalisme dan memperkuat kepercayaan publik,” katanya.

Kontroversi ICC dan Surat Penangkapan Netanyahu

Karim Khan adalah figur sentral dalam beberapa kasus paling kontroversial di ICC belakangan ini. Ia dikenal sebagai arsitek utama di balik surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin, yang dituduh mendeportasi anak-anak Ukraina secara paksa selama invasi Rusia. Baru-baru ini, ICC juga mengeluarkan surat serupa untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang selama operasi militer di Gaza.

Langkah ini langsung memicu badai politik. Pemerintahan Donald Trump sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap ICC atas penyelidikan terhadap Israel, menyebutnya sebagai serangan terhadap sekutu utama AS. Kritik tajam dan ancaman pembalasan pun kembali mengemuka setelah surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu diumumkan.

Kini, dengan Khan mengambil cuti, muncul pertanyaan besar: Apakah kasus-kasus besar ini akan terhambat?

Menurut pernyataan resmi, dua wakil jaksa ICC akan mengambil alih tanggung jawab harian selama Khan tidak aktif. Meskipun demikian, tidak sedikit pihak yang meragukan apakah para deputi mampu menjalankan peran sebesar dan seberani Khan, terutama dalam menghadapi tekanan geopolitik.

Penyelidikan Hampir Rampung, Tapi Hasil Masih Tertutup

Menurut laporan Reuters, penyelidikan internal oleh PBB telah dimulai sejak Desember tahun lalu. Khan dilaporkan telah menjalani wawancara akhir dengan tim penyelidik pekan lalu. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan hasil investigasi akan diumumkan ke publik.

Di tengah kabut ketidakjelasan ini, satu hal pasti: ICC sedang berada di persimpangan penting dalam sejarahnya. Integritas lembaga ini, serta kepercayaan publik global terhadap keadilan internasional, kini bergantung pada transparansi proses dan keteguhan prinsip hukum yang selama ini mereka junjung tinggi.

(Mond)

#JaksaICC #PelecehanSeksual #BenjaminNetanyahu #Intermasional